Menu

Mode Gelap
ads

Hukum Kriminal · 25 Nov 2021 15:13 WIB

2 Puskesmas di Bintan Terindikasi Korupsi Dana Insentif COVID-19


Ilustrasi korupsi. Foto: liputan6.com Perbesar

Ilustrasi korupsi. Foto: liputan6.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) temukan dugaan tindak pidana korupsi dana insentif COVID-19 di dua puskesmas di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Kajari Bintan, I Wayan Riana, mengungkapkan jika dua puskesmas itu yakni, Puskesmas Seilekop, Kecamatan Bintan Timur dan Puskesmas Tambelan.

Ia menerangkan saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kesehatan (nakes) di 2 puskesmas tersebut. Pemeriksaan itu terkait laporan dugaan korupsi dana insentif nakes dalam penanganan COVID-19.

“Saat ini 2 puskesmas dulu yang kita periksa. Namun tidak menutup kemungkinan jika ini selesai akan periksa lainnya,” ujarnya saat ditemui di kawasan Toapaya, Bintan, Rabu (24/11) kemarin.

ads

Ia menjelaskan, Pemkab Bintan selama dua tahun terakhir 2020 dan 2021 mengalokasikan total anggaran sebesar Rp 6,3 miliar lebih. Terdiri dari Rp 3,13 miliar lebih pada 2020 dan Rp 3,13 miliar lebih lagi di 2021

Besaran dana itu diperuntukan insentif nakes yang berada di 15 puskesmas dan 1 RSUD di Bintan. Namun, dalam penggunaan dana itu didapati laporan adanya penyelewengan atau indikasi tindak korupsi.

“Jadi 2 puskesmas itu kita temui ada indikasi dugaan korupsinya. Modusnya dengan melakukan data fiktif kegiatan nakes. Lalu kegiatan itu diusulkan untuk pencairan dana,” jelasnya.

Untuk di Puskesmas Seilekop, lanjut Mantan Penyidik KPK ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap kepala puskesmas dan 17 orang. Sementara total nakes di tempat tersebut sebanyak 28 orang.

ads

Dari hasil pemeriksaan, para nakes mengakui telah melakukan penyelewengan dana nakes sebesar Rp 100 juta dari total kucuran dana Rp 500 juta lebih. Bahkan 18 orang yang diperiksa telah mengaku menerima uang tersebut.

“Jadi Puskesmas Seilekop mendapatkan kucuran dana insentif nakes Rp 500 juta lebih selama 2 tahun. Tahun 2020 sebesar Rp 250 juta lebih dan 2021 sebesar Rp 250 juta lebih. Dari total itu mereka terindikasi melakukan korupsi sebesar Rp 100 juta,” katanya.

Dalih mereka membuat data fiktif itu untuk membantu nakes yang tak masuk aplikasi. Itu dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Dengan mengumpulkan dana yang diselewengkan itu lalu membagikannya.

Namun kenyataannya dana itu bukannya hanya diberikan ke nakes yang tak masuk aplikasi. Tapi nakes yang sudah masuk aplikasi juga menerima sehingga terima 2 kali.

“Jadi perbuatan melakukan data fiktif untuk mendapatkan uang itu dilakukan atas dasar kesepakatan,” sebutnya.

Begitu juga dengan Puskesmas Tambelan. Modus dan dalih yang digunakan oleh para nakes disana sama hanya saja totalnya yang beda.

Untuk puskesmas ini dikucurkan dana insentif nakes pada 2020 sebesar Rp 90 juta dan pada 2021 Rp 90 juta juga. Namun indikasi besaran dana yang diselewengkan belum dapat diketahui secara pasti sebab baru kepala puskesmasnya yang diperiksa.

“Kalau untuk di kasus Puskesmas Tambelan belum diketahui namun masih diselidiki. Kita terkendala karena jaraknya jauh namun tetap kita selesaikan tahun ini juga,” ucapnya.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung



ads
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

KPK Sebut Terima Pengembalian Uang Rp 3 M dari Kasus Kuota Rokok di Bintan

4 Desember 2021 - 20:49 WIB

Tega! 2 Pemuda di Batam Cabuli Anak SD Secara Bergilir

3 Desember 2021 - 22:19 WIB

2 Pencuri di Dabo Singkep Ditangkap Polisi, 1 Sempat Sembunyi di Kelong

3 Desember 2021 - 20:34 WIB

Konferensi pers pengungkapan kasus pencurian di Dabo Singkep

Polres Bintan Tangkap Bandar Narkoba di Tanjungpinang

3 Desember 2021 - 18:35 WIB

Gara-gara Cemburu, 2 Pria di Batam Keroyok Suami Rekan Wanitanya

3 Desember 2021 - 06:11 WIB

ABK yang Loncat ke Laut Saat Dikejar Bea Cukai Bawa 488 Ribu Rokok Ilegal

2 Desember 2021 - 16:44 WIB

Trending di Hukum Kriminal