Bintan – Suasana hangat terasa di Kampung Bukit Batu, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Kepualaun Riau, Rabu sore 25 Februari 2026. Selepas mengunjungi warga Kampung Siantan, Anggota DPD RI, Ismeth Abdullah, yang didampingi sang istri, Aida Ismeth, tiba di lokasi reses sekitar pukul 16.10 WIB.
Kehadiran senator asal Kepri itu langsung disambut antusiasme warga yang telah lama menanti di balai pertemuan.
Kebahagiaan warga terpancar jelas dari sambutan tokoh setempat, Kyai Farhan. “Kebahagiaan bagi kami warga Kampung Bukit Batu dapat bertemu langsung dengan Bapak Ismeth Abdullah beserta Ibu Aida Ismeth,” ucapnya di hadapan puluhan warga.
“Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas,” doanya.
Dalam sambutannya, Ismeth Abdullah menjelaskan peran dirinya sebagai uturan daerah. Ia menekankan bahwa DPD RI hadir sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat, sesuai amanat undang-undang dan semangat reformasi.
Tugasnya, kata Ismeth, bukan hanya membuat undang-undang terkait daerah kepulauan, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan, serta yang terpenting adalah turun langsung menemui masyarakat.
“Momen reses ini adalah kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk menyampaikan langsung apa yang menjadi keluh kesah dan permasalahan di kampung ini,” ajak Ismeth membuka ruang dialog.
Undangan untuk berbicara itu pun langsung dimanfaatkan warga. Haidir, selaku Ketua RT 06 RW 03, menjadi yang pertama angkat bicara. Dengan nada sedikit kesal, ia mengungkapkan persoalan yang membelit para aparatur wilayah setempat.
“Pak, kami para RT dan RW di sini sudah tiga bulan belum menerima insentif. Sejak ada permasalahan di pemerintahan desa, pembayaran kami macet. Tiga bulan belum terbayar, Pak,” keluh Haidir di hadapan Ismeth.
Tak hanya itu, Haidir juga menyuarakan aspirasi warga lainnya yang mendambakan pembangunan Gedung Serbaguna. Menurutnya, fasilitas itu sangat dibutuhkan untuk menggelar kegiatan atau pertemuan warga.
Selain Haidir, beberapa perwakilan warga lainnya turut menyampaikan aspirasi, mulai dari masalah status lahan hijau, BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja Posyandu, hingga pembangunan masjid.
Menanggapi sederet aspirasi itu, Ismeth Abdullah berjanji akan menindaklanjuti seluruhnya. Khusus mengenai insentif RT/RW yang tertunggak, ia bereaksi tegas.
“Ini terkait insentif RT/RW yang belum dibayar, kita akan segera komunikasikan kepada pemerintah terkait, langsung ke Bupatinya. Kita tanyakan, kenapa insentif ini tidak dibayarkan,” tegas Ismeth.
Lebih jauh, politisi itu mengingatkan agar permasalahan internal desa tidak berdampak pada hak-hak warga.
“Apapun masalah yang terjadi di pemerintahan Desa Bintan Buyu, bagaimanapun kondisi keuangan desa, insentif RT/RW jangan sampai tidak dibayar. Ini tidak boleh. Ini akan menimbulkan kesan yang tidak baik untuk pemerintahan itu sendiri,” tandasnya.
Sementara untuk aspirasi lain yang bersifat pembangunan dan kebijakan, Ismeth memastikan akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kalau menyangkut kebijakan pusat, akan kita komunikasikan ke pemerintah pusat dan kita rapatkan di Komite I DPD RI. Kalau itu menyangkut kebijakan daerah, kita akan langsung berkoordinasi dengan Gubernur atau Bupati,” pungkasnya mengakhiri sesi dialog.
