BANDAR SERI BENTAN — Pada suatu pagi di pertengahan Juni, seorang petugas bersepatu lapangan mengetuk pintu sebuah rumah di sudut kampung nelayan di pesisir Bintan. Di sana, seorang ibu paruh baya sedang mengemas kerupuk gonggong buatannya ke dalam kantong plastik sebelum dikirim ke warung di tepi jalan.
Ia tak punya nama toko. Tak punya NPWP. Tak punya Nomor Induk Berusaha. Tapi ia punya pelanggan tetap, punya omzet, punya karyawan tidak resmi, yaitu anak-anaknya sendiri.
Ia, dan jutaan orang sepertinya, adalah alasan sesungguhnya mengapa Sensus Ekonomi 2026 itu ada.
Kamis, 25 Juni lalu, Bupati Bintan Roby Kurniawan resmi mencanangkan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Aula Kantor Bupati, Bandar Seri Bentan. Sehari kemudian, ia menerima petugas BPS di kediamannya sendiri sebagai responden pertama sebuah gestur simbolis yang dirancang untuk memberi pesan kepada publik bahwa pendataan ini bukan hal yang perlu ditakuti.
Baca Juga
Tapi di balik seremoni dan pidato-pidato tentang “data sebagai fondasi pembangunan,” ada sebuah persoalan yang jarang dibicarakan lantang: selama ini, kebijakan ekonomi Bintan — dan Indonesia secara luas — dibangun di atas peta yang tidak lengkap.
Ekonomi yang Tak Kasat Mata
Banyak pelaku usaha, khususnya di sektor informal, tidak tercatat dalam sistem administrasi mana pun. Padahal merekalah yang menjaga denyut ekonomi lokal tetap hidup di tengah krisis. Di Bintan, fenomena ini memiliki wajah yang sangat khas.
Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Singapura ini menyimpan lapis-lapis ekonomi yang kompleks. Sebagai wilayah yang memiliki fasilitas Free Trade Zone dan kawasan pariwisata internasional di Lagoi, Kepulauan Riau menetapkan ratusan objek wisata di seluruh wilayahnya.
Di permukaan, Bintan dikenal dengan resor-resor mewah Lagoi yang melayani turis Singapura. Tapi di balik gerbang-gerbang resort itu, ada ekosistem usaha kecil yang selama ini nyaris tak tersentuh oleh radar statistik resmi.
Di balik industri besar, terdapat ekosistem usaha pendukung seperti pemasok suku cadang, jasa pengelasan, katering pekerja, hingga jasa transportasi air yang seringkali tidak tercatat sebagai entitas usaha tersendiri.
Inilah salah satu titik krusial SE2026: kemampuan petugas mengidentifikasi usaha-usaha turunan di sekitar industri besar. Sebuah usaha katering kecil yang melayani ratusan pekerja, misalnya, secara ekonomi memiliki dampak signifikan, namun secara administratif bisa jadi tidak pernah terdaftar di mana pun.
Paradoks ini yang ingin dipecahkan oleh 137 petugas lapangan BPS Bintan — 117 pendataan dan 20 pengawas — yang mulai menyisir sudut-sudut kabupaten sejak pertengahan Juni.
Ketika Usaha Berubah Wujud, Data Ketinggalan Zaman
Ada dimensi lain yang lebih senyap namun sama pentingnya: transformasi digital yang telah mengubah wajah ekonomi secara diam-diam.
Teknologi telah mengubah paradigma kerja masyarakat modern. Kini, banyak orang bisa meraup pendapatan signifikan dari rumah hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet.
“Kadang masyarakat melihat seseorang seperti tidak bekerja karena di rumah saja. Padahal mereka memiliki penghasilan dari platform digital atau jasa konten. Sektor informal digital inilah yang ingin kita potret,” kata seorang kepala BPS di Kudus, mengungkapkan tantangan yang sama berlaku di seluruh penjuru Indonesia.
Di Bintan, dengan posisinya sebagai kawasan wisata internasional yang dekat Singapura, gelombang ekonomi digital itu terasa lebih cepat. Guide wisata yang kini menjual paket mandiri lewat Instagram.
Pengrajin batik khas Melayu yang berjualan via TikTok Shop. Pengelola penginapan rumahan yang mendapat tamu dari Booking.com. Semua ini adalah aktivitas ekonomi nyata, tapi belum pernah secara komprehensif masuk ke dalam peta data nasional.
SE2026 untuk pertama kalinya secara eksplisit memotret ekonomi digital, mencakup para pelaku usaha yang telah beradaptasi dengan kemajuan teknologi termasuk penggunaan media sosial, marketplace, dan berbagai aplikasi dalam mengelola bisnis dan memperoleh penghasilan.
Tantangan Kepulauan: Menghitung di Atas Air
Bintan bukan sekadar sebuah pulau besar. Kabupaten ini mencakup puluhan pulau kecil yang tersebar, masing-masing dengan denyut ekonominya sendiri. Sebagian pelaku ekonomi di Kepulauan Riau beroperasi dengan pola mobile pedagang yang berlayar dari pulau ke pulau menjual kebutuhan sehari-hari, nelayan yang juga merangkap pengepul ikan, hingga pelaku usaha di kawasan perbatasan yang transaksinya bersifat lintas negara.
Bagaimana seorang petugas sensus mendata pedagang yang tidak punya alamat tetap? Bagaimana mencatat usaha yang lokasi “kantornya” adalah geladak kapal kayu?
BPS menerapkan berbagai metode pengumpulan data: instrumen digital sebagai moda utama, dengan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) untuk korporasi besar, dan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) untuk petugas lapangan yang dilengkapi fitur kerja offline untuk wilayah terpencil tanpa koneksi internet. Inovasi teknis ini memang membantu, tapi tantangan sesungguhnya bersifat sosiologis: membangun kepercayaan warga untuk mau berbicara.
Ketakutan yang Tak Bernama
Inilah tembok yang paling berat untuk ditembus. Survei internal BPS tahun 2025 menunjukkan 68 persen pelaku usaha bersedia berpartisipasi apabila memperoleh penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat sensus, sementara 27 persen masih ragu karena khawatir data disalahgunakan.
Ketakutan itu tumbuh dari kesalahpahaman yang mengakar. BPS menegaskan bahwa data yang dikumpulkan digunakan hanya untuk kepentingan statistik, dan yang dipublikasikan bukan data perorangan, melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Sensus ekonomi bukan pendataan pajak. Bukan pula daftar penerima bantuan.
Namun stigma itu sulit hilang, terutama di kalangan pelaku usaha informal yang selama puluhan tahun terbiasa beroperasi dalam zona abu-abu — tidak ilegal, tapi juga tidak pernah diakui.
Di sinilah kehadiran Bupati Roby sebagai responden memiliki makna yang melampaui seremoni. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah daerah serius, bahwa data yang diberikan tidak akan dibalik menjadi senjata. Bahwa justru dengan terdata, masyarakat menjadi ada dalam peta.
Data Sebagai Paspor Keberadaan
Masalah yang paling besar bukanlah tidak mendapatkan bantuan, melainkan tidak terlihat dalam data ekonomi nasional. Ketika suatu usaha tidak tercatat, keberadaannya menjadi lebih sulit diperhitungkan dalam proses perencanaan.
Ilustrasinya sederhana tapi menohok: bayangkan ada ratusan UMKM pariwisata di Bintan yang melayani wisatawan mancanegara, tapi karena tak pernah terdata, pemerintah merancang program pengembangan usaha berdasarkan angka yang setengahnya saja. Hasilnya, pelatihan yang diselenggarakan salah sasaran.
Infrastruktur pasar dibangun di tempat yang keliru. Akses kredit tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Pranata Humas BPS, Kunti Puspitasari, menyebut bahwa SE2026 akan menjangkau usaha mikro yang selama ini kerap tidak tercatat, seperti pedagang kaki lima dan usaha rumahan.
“SE2026 akan fokus menjangkau usaha mikro yang keberadaannya kerap tersembunyi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus keunggulan SE2026 dari sisi cakupan,” ungkapnya.
Bagi Bintan yang tengah memposisikan diri sebagai kawasan investasi dengan ambisi menjadi bagian dari hub pengembangan digital nasional mengingat posisi geografisnya yang dekat Singapura dan berada di luar jalur cincin api akurasi data bukan sekadar urusan statistik.
Ini adalah soal daya tawar. Data yang kuat berarti argumen yang lebih kokoh di hadapan investor, dalam negosiasi dengan pemerintah pusat, dan dalam perebutan anggaran pembangunan.
Sepuluh Tahun Sekali, Satu Kesempatan
Sensus Ekonomi pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986 sebagai respons atas kebutuhan data ekonomi yang lengkap dan menyeluruh sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pemerintah, pengembangan dunia usaha, serta penelitian akademik. Empat dekade kemudian, wajah ekonomi Indonesia telah berubah total tapi metode pencatatannya baru kini benar-benar mulai mengejar.
SE2026 adalah yang pertama pascapandemi, sebuah momen di mana banyak usaha mati, lahir kembali dalam wujud baru, atau bermutasi menjadi bentuk yang belum pernah ada dalam kamus statistik sebelumnya. Data SE2026 akan menjadi fondasi kebijakan ekonomi Indonesia hingga 2036 — kompas pembangunan selama satu dekade penuh yang kualitasnya sepenuhnya bergantung pada seberapa jujur dan lengkap data yang diberikan sekarang.
Bupati Roby merangkumnya dengan kalimat yang terdengar seperti janji sekaligus tuntutan: “Jawablah setiap pertanyaan dari petugas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Data ini sangat vital karena akan menjadi gambaran kondisi ekonomi daerah sekaligus menjadi fondasi pemerintah dalam menyusun kebijakan.”
Kembali ke ibu yang mengemas kerupuk gonggong tadi. Ketika petugas sensus itu akhirnya duduk di hadapannya dan membuka aplikasi di ponselnya, ada sesuatu yang sedang terjadi jauh lebih besar dari sekadar wawancara. Untuk pertama kalinya, mungkin dalam hidupnya, usaha yang ia bangun dengan tangan sendiri selama bertahun-tahun akan resmi tercatat sebagai bagian dari ekonomi Indonesia.
Ia akan masuk dalam peta. Dan peta yang lebih lengkap, pada akhirnya, adalah jalan menuju kebijakan yang lebih adil.
Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bintan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
