BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan mulai menggencarkan langkah-langkah antisipasi menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Senin pagi (31/8), Bupati Bintan secara langsung memimpin rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan.
Rapat ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan daerah, terutama di saat kondisi cuaca yang kian tidak menentu dan berpotensi memicu kebakaran lahan serta berkurangnya pasokan air bersih. Turut mendampingi Bupati dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan dan Ketua DPRD Kabupaten Bintan. Hadir pula seluruh jajaran perangkat daerah serta instansi terkait yang memiliki tugas dalam pencegahan dan penanganan karhutla dan kekeringan di wilayah Bintan.
Di hadapan para peserta rapat, Bupati Bintan menegaskan bahwa pendekatan yang harus diutamakan adalah pencegahan. Ia tidak ingin pemerintah daerah dan aparat hanya bergerak setelah kebakaran meluas atau kekeringan melanda.
Menurutnya, kecepatan dan ketepatan respons sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor yang kuat sejak awal.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan dan memastikan kesiapsiagaan. Jangan sampai ketika kejadian sudah terjadi, kita baru bergerak. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing,” ujar Bupati dengan tegas.
Tak hanya karhutla, ancaman kekeringan juga menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut. Bupati mengingatkan agar pemerintah daerah segera memetakan wilayah-wilayah yang selama ini rawan kekurangan air, serta memastikan langkah-langkah darurat sudah siap dijalankan, seperti distribusi air bersih dan optimalisasi sarana penampungan air.
Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh unsur terkait untuk meningkatkan pemantauan di titik-titik rawan, memperkuat jalur komunikasi dan pelaporan, serta mengecek kesiapan personel dan peralatan. Semua itu, kata dia, harus dilakukan secara rutin, bukan hanya saat status siaga bencana dinaikkan.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa tanggung jawab menghadapi bencana tidak bisa dipikul oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi nyata antara pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi itulah yang menurutnya menjadi kunci utama agar setiap indikasi kebakaran atau kekeringan bisa segera direspons sejak dini.
“Kolaborasi menjadi kunci. Kita ingin seluruh potensi yang ada bisa bergerak bersama, sehingga apabila ada indikasi kebakaran atau kekeringan, responsnya dapat dilakukan secepat mungkin,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bintan kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Di sisi lain, pelayanan kepada masyarakat pun tetap menjadi prioritas, agar warga tidak hanya terlindungi dari dampak bencana, tetapi juga tetap terlayani dengan baik dalam situasi cuaca dan lingkungan yang penuh tantangan.
