Lingga — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, mengalami pukulan telak. Dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, PAD yang semula ditargetkan Rp175,3 miliar harus dipangkas drastis menjadi hanya Rp44,1 miliar.
Artinya, ada potensi kehilangan pendapatan daerah hingga 75 persen—jauh lebih dalam dari sekadar “separuh target” yang disebut dalam paripurna.
Angka itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga, Sabtu (26/9/2026), yang dihadiri langsung Bupati Lingga Muhammad Nizar. Dalam paparannya, Nizar menyampaikan penyesuaian besar-besaran terhadap postur APBD Perubahan 2026. Pendapatan daerah yang semula direncanakan Rp800,49 miliar turun menjadi Rp739,33 miliar, atau berkurang Rp61,16 miliar. Penurunan ini nyaris sepenuhnya disumbang oleh ambruknya proyeksi PAD.
Yang menarik—dan justru memantik pertanyaan kritis—adalah kenyataan bahwa di saat PAD anjlok, dana transfer dari pemerintah pusat justru naik signifikan. Pendapatan transfer yang semula diproyeksikan Rp618,36 miliar meningkat menjadi Rp688,43 miliar, atau bertambah sekitar Rp70 miliar. Dengan kata lain, kabupaten ini semakin bergantung pada belas kasih pusat, sementara kemampuan menggali potensi daerah sendiri kian tergerus.
Belanja Turun, Utang Tetap Mengintai
Dari sisi belanja, pemerintah daerah memangkas anggaran dari Rp850,31 miliar menjadi Rp743,69 miliar, turun Rp106,62 miliar. Pemangkasan terutama menyasar belanja operasional dan belanja modal. Sementara itu, penerimaan pembiayaan juga turun dari Rp63 miliar menjadi Rp39,36 miliar.
“Kebijakan pembiayaan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lingga untuk menjaga keseimbangan APBD, memenuhi kewajiban daerah, serta memastikan pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara prudent, terukur dan berkelanjutan,” kata Nizar dalam pidatonya.
Namun pernyataan itu langsung dibantai oleh pendahulunya. Mantan Bupati Lingga, Alias Wello, menilai kondisi keuangan daerah saat ini sangat memprihatinkan. Jika PAD hanya berkisar Rp40 miliar, ia khawatir Kabupaten Lingga akan semakin terpuruk ekonominya di tahun-tahun mendatang.
“Kemarin alasan Pemda karena dana transfer berkurang, sekarang dana dari pusat sudah cair, dan malah bertambah, tapi kondisi APBD masih defisit, angkanya sangat membahayakan, belum lagi kita harus bayar utang. Itu artinya bupati, wakil bupati, sekda dan Bapenda tidak bekerja,” ujar Alias Wello, Minggu (27/9/2026).
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Dengan pendapatan daerah yang hanya Rp739,33 miliar sementara belanja mencapai Rp743,68 miliar, defisit anggaran tetap terjadi meski berbagai pos telah dipangkas. Belum lagi beban utang yang harus ditanggung daerah.
Kritik Tajam: “Hanya Makan, Tidur, dan Jalan-Jalan”
Alias Wello tidak berhenti pada soal angka. Ia menyoroti gaya kepemimpinan dan kinerja jajaran eksekutif. Menurutnya, alih-alih fokus membenahi pendapatan daerah, Bupati Lingga dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) justru terkesan hanya “makan, tidur, dan jalan-jalan.”
Kritik itu merujuk pada sejumlah perjalanan dinas keluar daerah—bahkan hingga ke luar negeri—yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bapenda. Menurut Alias, perjalanan tersebut menghabiskan anggaran namun tidak membuahkan hasil nyata bagi peningkatan PAD.
“Kerjaan bupati Lingga hanya jalan-jalan keluar daerah, menghabiskan anggaran tapi tidak membuahkan hasil, sampai jalan-jalan ke luar negeri bersama sejumlah OPD dan Bapenda juga tidak membuahkan hasil apa-apa,” tegasnya.
Pertanyaan Besar untuk Nizar
Jika dana transfer pusat naik, mengapa APBD tetap defisit? Jika perjalanan dinas gencar dilakukan, mengapa PAD justru merosot tajam? Dan yang paling mendasar: apa sebenarnya strategi konkret Pemerintah Kabupaten Lingga untuk membangkitkan pendapatan asli daerah, alih-alih terus bergantung pada transfer pusat?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada bantahan resmi dari Bupati Nizar maupun Bapenda Lingga atas pernyataan Alias Wello. Namun angka-angka dalam dokumen KUPA dan PPAS APBD Perubahan 2026 sudah cukup menjadi bukti awal: Lingga sedang menghadapi masalah serius dalam pengelolaan keuangannya. Dan rakyat berhak menuntut penjelasan—bukan sekadar perjalanan dinas tanpa hasil.
