Di bawah langit Kepulauan Riau yang membentang biru, sebuah babak baru kepemimpinan perempuan sedang diukir. Sejak 4 Juni 2026, amanah sebagai Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Tanjungpinang resmi diemban oleh Sri Dewi Marlina Putri.
Kehadirannya bukan sekadar mengisi ruang jabatan, melainkan menjadi simbol ketegasan yang dibalut kelembutan, sebuah komitmen untuk menata bumi Gurindam.
Ia adalah perempuan pertama yang memegang jabatan sebagai Kakantah di Kota Tanjungpinang dan kedua di Provinsi Kepulauan Riau setelah Kakantah Kabupten Karimun dijabat oleh Susilawati tahun 2017.
Rumah yang Berpindah dan Akar yang Menguat
Lahir pada 13 Desember 1978 sebagai anak ketiga dari lima bersaudara, masa kecil Sri adalah sebuah petualangan. Mengikuti jejak sang ayah yang mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), masa kecilnya dihabiskan dengan berpindah dari satu kota ke kota lain, merajut memori di ranah Minang, Kota Padang.
Di bawah bayang-bayang Gunung Marapi, ia menyelesaikan sekolahnya di SMA Bukittinggi.
Bagi Sri, tanah bukan sekadar hamparan tempat berpijak, melainkan ruang hukum yang harus ditegakkan dengan adil.
Rasa ingin tahu itu membawanya merengkuh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada tahun 2021. Gelar tersebut bukan sekadar simbol akademis, melainkan bekal ilmu dan senjata keadilan yang kelak ia gunakan untuk melayani masyarakat.
Menjemput Takdir di Ibukota
Usai menuntaskan studinya, Sri Dewi Marlina Putri yang akrab disapa Vivi ini melangkah berani ke Jakarta. Langkah awalnya dimulai di sebuah perusahaan Korea Selatan, namun panggilan jiwa untuk mengabdi pada negeri tak pernah padam.
Pada tahun 2006, ia mengetuk pintu pengabdian dengan mendaftar sebagai PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Alhamdulillah, saya diterima dan ditempatkan di Kementerian ATR/BPN tahun 2006-2012. Setelah itu, pindah ke Kantah Jakarta Selatan,” kenangnya dengan nada penuh syukur.
Perjalanan kariernya adalah lembaran-lembaran geografi yang panjang. Dari riuh Jakarta, ia melangkah ke hamparan hijau Kabupaten Cianjur, Jawa Barat—penempatan terjauh yang pernah ia rasakan.
Langkahnya kemudian berputar ke Bogor, kembali ke akar Kementerian ATR/BPN, hingga akhirnya takdir membimbingnya ke Tanjungpinang.
Di kota yang kental dengan budaya Melayu ini, Sri merasa pulang ke rumah. Adaptasi baginya bukanlah batu sandungan, melainkan jembatan kebudayaan yang mendekatkan hatinya dengan masyarakat setempat.
Mematahkan Stigma, Menghidupkan Harapan
Sebagai seorang pemimpin wanita, Vivi tak menampik adanya riak-riak prasangka yang pernah mampir ke telinganya. Ia sempat mendengar selentingan bahwa pemimpin perempuan identik dengan kesan cerewet dan penuh aturan yang mengekang.
Namun, di bawah payung langit Tanjungpinang, Vivi memilih untuk membuang jauh-jauh stigma usang tersebut.
Ia membuktikannya bukan dengan kata-kata, melainkan lewat ketulusan tindakan. Baginya, kepemimpinan perempuan adalah tentang kepekaan mendengarkan dan kemudahan dalam mengulurkan bantuan.
Di tangannya, birokrasi yang kaku dilebur menjadi pelayanan yang ramah, ringkas, dan tidak berbelit-belit.
Saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah Tanjungpinang, Vivi datang seorang diri. Ia memilih berangkat sendiri, enggan membebani suami dan anak-anak tercinta.
Di balik kesendirian itu, benteng kekuatannya justru berdiri kokoh dari jauh—dukungan penuh dan kepercayaan tanpa syarat yang mengalir dari keluarganya. Ia merindukan denyut nadi kota ini kembali hidup, bergairah, dan makmur seperti sedia kala.
“Selama saya di sini, saya harus berdampak. Berikan pelayanan terbaik dan jangan pernah mempersulit masyarakat,” tegas Vivi dengan kalimatnya bergaung bagai janji suci.
Merajut Solusi di Tanah Terlantar
Tantangan besar kini menantinya di Tanjungpinang. Persoalan lahan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masuk dalam kategori tanah terlantar tak dibiarkannya menjadi bara dalam sekam.
Melalui program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), Vivi berjanji akan turun tangan mengurai benang kusut tersebut.
Ia memilih jalan dialog. Menjadi jembatan yang mempertemukan perusahaan pemilik HGB, perwakilan masyarakat, dan pemerintah daerah. Di bawah kepemimpinannya, Vivi percaya bahwa duduk bersama dalam satu meja akan melahirkan solusi konkret yang berkeadilan.
