Tanjungpinang – Pertandingan cabang olahraga (cabor) panjat tebing terpaksa ditunda akibat gelombang protes keras dari empat pengurus cabang (Pengcab) kabupaten/kota yakni Bintan, Natuna, Tanjungpinang, dan Karimun terkait dugaan pelanggaran keabsahan status atlet.
Polemik ini mencuat setelah kontingen Kota Batam kedapatan menurunkan atlet panjat tebing ber-KTP luar wilayah Batam. Reaksi keras merbak dari daerah peserta lain yang menilai langkah tersebut mencederai asas keadilan dan marwah sportivitas.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karimun, Sri Rezeki, menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap aksi protes empat Pengcab tersebut. Pihaknya bahkan menegaskan tidak segan mengambil langkah drastis jika persoalan ini tidak diselesaikan secara tegas.
“Jika memang bersikeras, sikap kami jelas akan walk out dari cabor panjat tebing ini dan menyerahkan kado istimewa ini kepada Kota Batam,” ujar Sri Rezeki, Senin, 2 November 2026.
Sri menegaskan, seluruh Pengcab tetap konsisten mengacu pada aturan resmi yang disepakati demi menjaga sportivitas.
“Kami menunggu hasil keputusan yang bijaksana, agar sportivitas itu nyata adanya dalam olahraga. Sebagaimana PB Porprov telah menganulir mengenai masalah atlet tersebut,” tambahnya.
Sebelumnya, status keabsahan atlet panjat tebing kontingen Kota Batam sempat dicoret dari daftar peserta karena terbukti bukan merupakan warga asli Batam maupun Kepri yang sah untuk mewakili daerah tersebut.
Menanggapi ketegangan yang berlarut-larut, Ketua KONI Kepri, Usep R.S., menegaskan bahwa keputusan keabsahan atlet sepenuhnya berpijak pada regulasi yang objektif.
“Untuk itu bukan dari kita, tapi sudah ada pengprov-nya, bahwa ada nama masuk mungkin dari KTP luar atau KTP sementara kami tidak berlakukan,” tegas Usep usai pembukaan Porprov di Tanjungpinang, Minggu, 1 November 2026.
Usep mengingatkan dampak jangka panjang apabila aturan administrasi disimpangkan. Masalah KTP dipastikan menjadi batu sandungan besar ketika atlet berprestasi ditarik untuk membela kontingen Kepri di ajang nasional seperti Pra-PON atau PON.
“Jika itu dilaksanakan, dan atlet itu mendapat medali emas, ketika kita panggil untuk mewakili Kepri di ajang nasional atau Pra-PON, nanti yang dipermasalahkan adalah yang punya KTP,” jelasnya.
Guna mencegah persoalan serupa berulang, KONI Kepri kini menerapkan sistem seleksi berbasis digital dengan standar ketat layaknya Pekan Olahraga Nasional (PON) untuk menyaring data atlet secara otomatis.
“Nanti sistem yang akan membacanya. Kalau memang tidak sesuai, akan ditolak langsung,” pungkas Usep.
Saat ini, seluruh kontingen masih menanti keputusan final serta ketegasan Panitia Besar (PB) Porprov dan KONI Kepri guna memulihkan kondusivitas di arena pertandingan panjat tebing.
