Bintan — Bupati Bintan Roby Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Senin (9/11/2026). Rapat itu membahas sejumlah agenda penting, mulai dari penyertaan modal daerah hingga penataan perangkat daerah.
Ada tiga agenda utama dalam rapat tersebut. Pertama, pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bintan dan PT Bintan Karya Bahari. Kedua, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Ranperda Kabupaten Bintan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ketiga, penyampaian Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam pendapat akhirnya soal penyertaan modal, Roby menegaskan bahwa langkah itu bukan sekadar suntikan dana. Menurut dia, penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan investasi strategis untuk memperkuat kapasitas usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Bintan mengarahkan penyertaan modal ke dua BUMD, yakni PT BPR Bintan (Perseroda) dan PT Bintan Karya Bahari (Perseroda). Untuk PT BPR Bintan, direncanakan tambahan penyertaan modal Rp10 miliar yang dilaksanakan secara bertahap pada 2027 hingga 2031. Sementara PT Bintan Karya Bahari direncanakan memperoleh penyertaan modal Rp12 miliar secara bertahap pada periode yang sama.
Roby menegaskan, pelaksanaan penyertaan modal harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan daerah, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap kedua BUMD tersebut mampu mengelola tambahan modal secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan,” ungkapnya.
Pada agenda berikutnya, Roby menyampaikan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. Ia menyebut penataan kelembagaan ini sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang lebih ramping, efektif, efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penataan itu, kata Roby, dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik Kabupaten Bintan sebagai daerah kepulauan, daerah perbatasan, sekaligus daerah pariwisata. Penyesuaian juga memperhatikan beban kerja, hasil evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, serta analisis beban kerja.
Melalui rancangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan perubahan jumlah perangkat daerah dari sebelumnya 29 menjadi 25 perangkat daerah. Sejumlah penyesuaian dilakukan, di antaranya penggabungan urusan perikanan, pertanian, dan pangan; penggabungan urusan lingkungan hidup, perumahan, dan kawasan permukiman; serta penataan urusan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.
Selain itu, urusan pendapatan daerah disatukan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sementara urusan perindustrian, tenaga kerja, dan perdagangan ditata dalam satu perangkat daerah, dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap menjadi perangkat daerah tersendiri.
Menurut Roby, penataan tersebut bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan langkah untuk memperkuat koordinasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintahan tetap dilaksanakan, hanya wadahnya yang kita satukan agar lebih efektif,” tegasnya.
Roby juga memastikan proses transisi kelembagaan akan dipersiapkan secara matang, termasuk penyesuaian sumber daya aparatur, aset, anggaran, serta dokumen perencanaan. Hal ini dilakukan agar perubahan struktur organisasi tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bintan atas kerja sama, masukan, serta kontribusi dalam proses pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah tersebut.
Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Bintan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga dalam menghasilkan kebijakan daerah yang berkualitas, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.
