Bintan – Bupati Bintan Roby Kurniawan menegaskan bahwa Survei Penilaian Integritas (SPI) bukan sekadar angka atau capaian penilaian. Menurutnya, SPI adalah potret nyata bagaimana aparatur, mitra kerja, dan masyarakat menilai integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Roby saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut SPI pada Dimensi Internal dan Eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Kamis (12/11/2026), di Aula Kantor Bupati Bintan. Ia hadir bersama Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti.
“SPI bukan sekadar angka. Ini merupakan potret nyata bagaimana pegawai, mitra, dan masyarakat menilai integritas kita. Karena itu, hasil yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan,” ujar Roby.
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan serta meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, di antaranya Kasatgas Korsupgah I.2 KPK Uding Juharudin, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta para kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Roby menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta pendampingan Tim KPK. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bentuk nyata sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.
Berdasarkan hasil SPI Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut yang mencakup tiga indikator utama, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Hingga Oktober 2026, pemerintah kabupaten telah mengunggah 16 dokumen data dukung tindak lanjut Rencana Aksi Triwulan I ke dalam aplikasi SPI KPK. Dari jumlah itu, 11 dokumen telah diverifikasi, sementara lima dokumen lainnya masih dalam proses perbaikan sesuai hasil evaluasi.
Roby juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Ia mengajak seluruh jajaran perangkat daerah memperkuat budaya kerja profesional, meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, serta menerapkan prinsip nol toleransi terhadap praktik suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tentang sistem digital, SOP yang rapi, atau skor yang tinggi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi adalah tentang budaya kerja dan integritas pribadi setiap ASN di Kabupaten Bintan,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Roby menyatakan Pemerintah Kabupaten Bintan siap terus berbenah, terbuka terhadap evaluasi, dan memperkuat kolaborasi dengan KPK demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Kami di Kabupaten Bintan siap bekerja lebih keras. Kami siap diuji, siap dikoreksi, dan siap berkolaborasi secara terbuka dengan KPK. Kami yakin, dengan bimbingan dan supervisi KPK, cita-cita mewujudkan Kabupaten Bintan yang Maju, Bersih, dan Berintegritas akan segera terwujud,” tutup Roby.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin memperkuat komitmen menindaklanjuti hasil SPI secara konkret dan berkelanjutan, sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat Kabupaten Bintan.
