Aktivasi IKD di Kepri Capai 183.503, Batam Tertinggi

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tercatat mencapai 183.503 atau 10,78 persen dari total 1.702.026 penduduk wajib KTP. Angka tersebut berdasarkan data agregat per 15 November 2026.

Data yang dirilis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri itu menunjukkan adanya tambahan 5.147 aktivasi IKD dalam kurun waktu 15 hari.

ADVERTISEMENT

Dari tujuh kabupaten dan kota di Kepri, Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah sekaligus persentase aktivasi IKD tertinggi.

Batam mencatat 122.028 aktivasi atau 12,10 persen dari 1.008.315 penduduk wajib KTP. Dalam 15 hari terakhir pada periode pelaporan tersebut, Batam juga mencatat tambahan aktivasi terbanyak, yakni 2.533.

Sementara itu, Kabupaten Karimun menempati posisi kedua berdasarkan jumlah aktivasi, yakni 20.005 atau 9,83 persen dari 203.414 penduduk wajib KTP.

Kota Tanjungpinang berada di posisi berikutnya dengan 16.860 aktivasi atau 9,31 persen dari 181.010 penduduk wajib KTP.

Adapun Kabupaten Bintan mencatat 9.422 aktivasi atau 6,99 persen dari 134.791 penduduk wajib KTP.

Di Kabupaten Natuna, jumlah aktivasi mencapai 6.499 atau 10,55 persen dari 61.614 penduduk wajib KTP. Kemudian Kabupaten Lingga mencatat 4.633 aktivasi atau 6,11 persen dari 75.879 penduduk wajib KTP.

Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat 4.056 aktivasi atau 10,96 persen dari 37.003 penduduk wajib KTP.

ADVERTISEMENT

Meskipun jumlah aktivasinya paling sedikit, Kepulauan Anambas menempati posisi kedua tertinggi dari sisi persentase aktivasi IKD, setelah Batam. Posisi ketiga ditempati Natuna.

Sebaliknya, Lingga menjadi daerah dengan persentase aktivasi terendah di Kepri, disusul Bintan.

912007617 18108329447631541 3303686161001703834 n.jpg?stp=dst jpg tt6&cstp=mx1122x1402&ctp=s1122x1402& nc cat=104& nc map=urlgen bucketless&ccb=1 7& nc sid=127cfc& nc eui2=AeHKfYuB4kamMdAaZ3FkETkFd1KsfrUPlzB3Uqx tQ XMEcmp55CAA5ihg6 X XE3OVLGKvfBgNkfYiiKG1ibXTN& nc ohc=sxtIHKCgmVQQ7kNvwEN8SnJ& nc oc=Adq4Yjk a1qAZFGmjBio0CayfIC7Up Ts4mdKlxtRJIlqUiu75JzrZIYvstlLijL HY& nc zt=23& nc ht=scontent.fbth8 1
Perkembangan Aktivasi IKD di Provinsi Kepulauan Riau per 15 November 2026

Berdasarkan perkembangan dalam 15 hari yang tercantum pada infografik, setelah Batam dengan 2.533 aktivasi, penambahan terbanyak terjadi di Bintan sebanyak 1.394 aktivasi dan Karimun sebanyak 752 aktivasi.

ADVERTISEMENT

Selanjutnya, Tanjungpinang mencatat 224 aktivasi, Natuna dan Lingga masing-masing 95 aktivasi, serta Kepulauan Anambas sebanyak 54 aktivasi.

Melalui publikasi Kabar Dukcapil tersebut, DPMD Dukcapil Kepri juga mengajak masyarakat yang belum memiliki IKD untuk segera melakukan aktivasi di kantor Dukcapil terdekat.

IKD diperkenalkan sebagai identitas digital yang lebih praktis, aman, dan mudah diakses.

ADVERTISEMENT

Mengapa Aktivasi IKD Penting, Apakah Wajib, dan Apa Manfaatnya?

Pemerintah terus mendorong masyarakat melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Namun, apakah setiap warga negara diwajibkan memiliki IKD?

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022, aktivasi IKD belum menjadi kewajiban umum bagi seluruh penduduk. Dalam Pasal 18 ayat (1), aturan tersebut menyebutkan bahwa setiap penduduk yang telah memiliki KTP elektronik fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital. Ketentuan itu memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menggunakan identitas digital, bukan menetapkan kewajiban aktivasi bagi seluruh masyarakat.

Pasal 13 juga mengatur bahwa KTP elektronik dapat berbentuk fisik dan/atau digital. Artinya, penerapan IKD tidak otomatis menghapus keberlakuan KTP elektronik fisik yang selama ini digunakan masyarakat.

Lantas, mengapa pemerintah terus mengajak masyarakat melakukan aktivasi?

Dalam Pasal 14 dan 15 Permendagri tersebut dijelaskan bahwa IKD bertujuan mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik maupun privat secara digital. IKD juga berfungsi untuk pembuktian identitas, autentikasi identitas, dan otorisasi identitas.

Dengan IKD, masyarakat dapat mengakses identitas dan dokumen kependudukan yang tersedia melalui aplikasi pada telepon pintar. Dokumen yang dapat dimuat dalam IKD antara lain KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), biodata penduduk, surat keterangan kependudukan, serta akta pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun sejumlah manfaat IKD, mulai dari kemudahan mengakses dokumen kependudukan, membantu verifikasi identitas, hingga mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.

IKD juga dilengkapi mekanisme autentikasi untuk membantu melindungi identitas pengguna dan mengurangi risiko penyalahgunaan data.

Meski demikian, penggunaan IKD tetap bergantung pada kesiapan masing-masing penyelenggara layanan. Masyarakat masih disarankan membawa KTP elektronik fisik apabila diperlukan, khususnya ketika mengakses layanan yang belum mendukung identitas digital.

Untuk melakukan aktivasi, masyarakat perlu menggunakan aplikasi IKD resmi dan mengikuti proses pendaftaran serta verifikasi identitas melalui petugas Dukcapil.

Dengan demikian, meskipun belum diwajibkan secara umum, aktivasi IKD dapat menjadi langkah bagi masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan dan layanan digital yang semakin berkembang.


Penulis: | Editor: Redaksi


Share This Article