UU Perampasan Aset Disahkan, Begini Poinnya

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Bisa Sita Harta Tanpa Vonis Pidana

JAKARTA – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini menghadirkan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, sekaligus memperluas upaya pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

ADVERTISEMENT

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa penyelesaian RUU Perampasan Aset lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan, yakni 15 Desember 2026.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan seusai memimpin rapat paripurna.

Menurut Puan, pembahasan regulasi tersebut telah berlangsung dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa hingga kelompok masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa aturan ini disusun untuk mengatasi persoalan belum optimalnya pengembalian aset hasil tindak pidana.

Selama ini, menurut penjelasannya, penegakan hukum belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian yang dialami negara maupun masyarakat akibat kejahatan.

Karena itu, pengaturan perampasan aset diarahkan tidak hanya untuk mendukung penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan harta yang berkaitan dengan tindak pidana dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.

RUU Perampasan Aset Memuat 74 Pasal, Bisa Tanpa Vonis Pidana

Berdasarkan laporan Habiburokhman yang dipublikasikan melalui laman resmi DPR RI, rancangan akhir UU Perampasan Aset terdiri atas 74 pasal, bertambah dari rancangan awal sebanyak 67 pasal.

ADVERTISEMENT

Perubahan tersebut merupakan hasil pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Ruang lingkup regulasi juga diperjelas melalui penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” pada judul RUU.

Salah satu substansi pentingnya adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang tidak harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Meski demikian, mekanisme tersebut bukan berarti aparat penegak hukum dapat langsung mengambil harta seseorang tanpa proses hukum.

ADVERTISEMENT

Menurut penjelasan DPR, perampasan aset tetap melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan.

Dengan demikian, terdapat proses pemeriksaan dan pengujian di pengadilan sebelum aset dinyatakan dapat dirampas melalui mekanisme tersebut.

Habiburokhman juga memaparkan bahwa pengaturan ini dibangun berdasarkan empat pilar, yakni perlindungan hak asasi manusia dan proporsionalitas, prosedur perampasan aset yang terukur, tata kelola yang transparan, serta pemulihan kerugian secara berkeadilan.

ADVERTISEMENT

Tak Hanya Korupsi, Perampasan Aset Juga Menjangkau Kejahatan Lain

Pengaturan perampasan aset dalam regulasi tersebut tidak terbatas pada tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjelasan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI, cakupannya turut menjangkau sejumlah tindak pidana lain yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Jenis kejahatan yang disebutkan meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.

Selain itu, pengaturan tersebut juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat secara luas.

Perluasan ini dimaksudkan agar pemulihan aset tidak hanya berorientasi pada kerugian keuangan negara, tetapi juga kerugian yang dialami masyarakat akibat berbagai bentuk kejahatan.

Aset Hasil Kejahatan Diprioritaskan untuk Korban

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam UU Perampasan Aset adalah pengembalian hasil kejahatan kepada pihak yang mengalami kerugian.

Habiburokhman menjelaskan bahwa aset hasil perampasan diharapkan dapat digunakan untuk memulihkan keuangan negara maupun kerugian masyarakat.

Dalam pengaturan yang dipaparkannya, pengembalian aset kepada korban menjadi salah satu prioritas, dengan tetap memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Artinya, mekanisme perampasan aset juga dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang memiliki hak sah atas harta terkait, meskipun bukan merupakan pelaku tindak pidana.

DPR turut menekankan perlunya penerapan beban pembuktian yang berimbang dan diuji secara terbuka melalui persidangan.

Pengelolaan aset juga dirancang menggunakan sistem informasi yang memungkinkan pencatatan dan penelusuran proses pengelolaan secara transparan.

Dua Badan Khusus Disiapkan untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Selain mengatur mekanisme perampasan, DPR juga mendorong pembentukan dua badan khusus, yakni badan pengelola aset dan badan pengawas aset.

Kedua lembaga tersebut dirancang untuk memisahkan fungsi penegakan hukum, pengelolaan aset, dan pengawasan.

Habiburokhman menjelaskan bahwa pemisahan badan pengelola dari aparat penegak hukum diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan.

“Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sementara itu, badan pengawas dirancang untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Habiburokhman mengingatkan bahwa aturan perampasan aset tidak boleh menjadi alat untuk menekan pihak tertentu maupun membuka peluang pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Ia juga menanggapi pertanyaan mengenai independensi badan pengawas apabila proses pengangkatannya melibatkan Presiden dan DPR.

Menurutnya, keterlibatan lembaga eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari mekanisme saling mengontrol dalam sistem ketatanegaraan.

Habiburokhman mencontohkan mekanisme kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga melibatkan unsur eksekutif dan legislatif.

Mengapa Kekayaan Pejabat yang Tak Wajar Tidak Diatur?

Meski memuat mekanisme perampasan aset yang lebih luas, UU Perampasan Aset tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan karakter regulasi yang mengatur hukum acara.

Menurutnya, Panja telah menerima berbagai pandangan masyarakat dan ahli mengenai usulan pengaturan illicit enrichment.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar Habiburokhman.

Ia menjelaskan bahwa tidak semua negara menerapkan konsep tersebut. DPR juga mempertimbangkan kemungkinan persoalan HAM dalam penerapannya.

Selain itu, Habiburokhman menegaskan bahwa UU Perampasan Aset merupakan regulasi yang bersifat formil.

“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.

Dengan pertimbangan tersebut, Panja memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam rancangan yang disetujui DPR.

Keputusan itu berarti UU Perampasan Aset tidak secara khusus membentuk norma pidana baru mengenai peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar.

Sumber penyaduran: DPR RI — https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Alasan-Illicit-Enrichment-Tak-Masuk-RUU-Perampasan-Aset-70765

Pembahasan Melibatkan 87 Lebih Kegiatan dan Kunjungan ke 15 Provinsi

Sebelum mendapat persetujuan DPR, RUU Perampasan Aset telah melalui pembahasan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Habiburokhman melaporkan bahwa Komisi III DPR RI melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.

Selain itu, dilakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi yang menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menghimpun aspirasi masyarakat.

Menurut DPR, proses pembahasan juga dapat diikuti publik melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, serta laman resmi lembaga tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa penyelesaian RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari upaya menuntaskan pembahasan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat.

Dengan persetujuan DPR dalam rapat paripurna, perhatian selanjutnya tertuju pada pengundangan dan pelaksanaan regulasi tersebut, termasuk pembentukan lembaga pengelola dan pengawas aset.

Pelaksanaannya juga akan menjadi perhatian, terutama dalam memastikan mekanisme perampasan aset berjalan sesuai hukum, memberikan perlindungan kepada pihak yang berhak, dan benar-benar mendukung pemulihan kerugian negara maupun korban tindak pidana.


Berita ini dikutip dari Rilis Resmi DPR

Penulis: | Editor: Redaksi


Share This Article