Menu

Mode Gelap

Nasional · 6 Feb 2022 08:00 WIB

Alat Cantrang Dilarang, KKP Permudah Peralihan Izin Usaha ke Perikanan Tangkap


					Ilustrasi penangkapan ikan dengan alat cantrang. Foto: news.kkp.go.id Perbesar

Ilustrasi penangkapan ikan dengan alat cantrang. Foto: news.kkp.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melarang penggunaan cantrang sebagai metode pengambilan ikan hasil laut. Namun demikian, KKP memastikan akan mempermudah izin usaha perikanan tangkap.

KKP dalam hal ini juga menyediakan perizinan secara online. Selain itu, KKP mulai jemput bola dengan menggelar gerai percepatan pengurusan izin. Seperti memfasilitasi melayan Pantua khususnya Tegal yang dulunya mendominasi penggunaan alat cantrang.

ADVERTISEMENT

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini dalam siaran resmi KKP menyebutkan, hingga akhir Desember 2021, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) nelayan Pantura tercatat mencapai 400 dengan alokasi sebanyak 650 kapal. Namun hanya 6 unit kapal yang sudah mengurus dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melaut.

Karenanya, Zaini pun mengimbau agar nelayan dapat menyiapkan dokumen pendukung sebagai syarat pengurusan perizinan sesuai aturan yang berlaku. Seperti fotokopi SIUP, rencana target spesies penangkapan ikan, hingga spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan. Selain itu, ukuran kapal harus sesuai dengan dokumen yang ada.

“Pengurusan izin sekarang sangat cepat. Satu jam selesai kalau persyaratannya lengkap. Proses pengurusan lama karena persyaratan dan dokumen pendukung lainnya tidak lengkap. Saya mohon ini benar-benar diperhatikan oleh para pelaku usaha,” ujar Zaini.

Mengenai larangan cantrang, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menegaskan bahwa Ditjen PSDKP KKP konsisten untuk mengawal pelarangan tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Permen KP 18/2021.

“Kami minta semua kooperatif dan melaksanakan aturan yang ada. Para pelaku usaha kami mohon segera melakukan pengurusan izin peralihan alat tangkap sesuai dengan ketentuan,” tegas Adin.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan pelarangan cantrang ini sendiri merupakan upaya KKP sebagai regulator untuk melindungi ekosistem kelautan dan perikanan serta menjaga keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi.
Tak hanya itu, upaya-upaya peralihan alat tangkap dan kemudahan dalam perizinan telah dilaksanakan untuk membantu nelayan agar tidak lagi menggunakan alat tangkap cantrang ini.

“Saya rasa poinnya sangat jelas, untuk keberlanjutan harus memperhatikan aspek ekologi, bukan hanya ekonomi. Ekologi sebagai Panglimanya,” ujar Adin.

ADVERTISEMENT

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa tata kelola sektor kelautan dan perikanan mengedepankan prinsip ekonomi biru. Dia mendukung penuh nelayan untuk produktif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, namun proses penangkapan harus mengutamakan kelestarian ekosistem.

Gabung dan ikuti kami di :

Berita ini dikutip dari infopublik.id

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Tak Hanya Islam, KUA Bakal Layani Pernikahan Semua Agama

26 Februari 2024 - 09:51 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 10 Maret 2024, Pantau Hilal di 134 Titik

26 Februari 2024 - 09:41 WIB

Rapat Persiapan sidang Isbat ramadhan 1445 Hijriah

Seminggu Pasca Pencoblosan, 94 Petugas Pemilu 2024 Meninggal dan Ribuan Sakit

21 Februari 2024 - 14:38 WIB

Ilustrasi petugas KPPS

Ketua DPR RI Ajak Masyarakat Dukung Pers Indonesia

12 Februari 2024 - 10:54 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani

3 Capres-Cawapres Siap Hadir di Deklarasi Kemerdekaan Pers

7 Februari 2024 - 10:36 WIB

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu

Hoaks Politik Meningkat Tajam Jelang Pemilu 2024, Mafindo: Ganggu Demokrasi Indonesia

4 Februari 2024 - 09:48 WIB

Ilustrasi Hoaks
Trending di Nasional