Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau (Kepri) baru-baru ini menggelar rapat koordinasi yang dihadiri oleh 75 Kepala Desa (Kades) dari Kabupaten Lingga.
Rapat tersebut menekankan pentingnya netralitas penuh para Kades dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga.Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, Fidya Asrina, secara tegas mengingatkan bahwa Kades dilarang berpihak pada calon.
Menurutnya, ketidaknetralan seorang Kades bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga bisa berdampak serius pada proses demokrasi.
Baca Juga
“Kades harus menjaga netralitas tanpa kompromi. Ketidaknetralan dapat merusak integritas Pilkada dan menimbulkan ketidakadilan yang merugikan seluruh proses demokrasi,” ujar Fidya pada Kamis (12/9/2024).
Ia menambahkan bahwa ketidaknetralan Kades bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada. “Ini bukan hanya soal etika, tetapi juga dampak nyata yang bisa merusak demokrasi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Bawaslu juga mengingatkan agar Kades tidak menunjukkan dukungan kepada calon tertentu selama masa pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara. Fidya menekankan pentingnya partisipasi aktif Kades dalam pengawasan Pilkada.
“Kami meminta semua Kades untuk berpartisipasi dalam pengawasan, serta melaporkan setiap indikasi pelanggaran netralitas,” tambahnya.
Bawaslu memberikan instruksi jelas bahwa Kades harus segera melaporkan setiap tindakan mencurigakan kepada Bawaslu untuk menjaga agar proses Pilkada tetap bersih dan adil.
“Kami tidak akan mentolerir pelanggaran netralitas. Kades harus berperan secara adil dan memastikan Pilkada berjalan dengan integritas penuh,” tutup Fidya.
Dengan pengawasan ketat dan pemahaman yang jelas, Bawaslu Kepri berharap Pilkada di Kabupaten Lingga dapat berlangsung tanpa keberpihakan yang dapat merusak kepercayaan publik serta integritas demokrasi.
