Bintan — Kabupaten Bintan akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2026. Sebanyak 13 desa akan mengikuti pilkades serentak, sementara satu desa lainnya akan melaksanakan pergantian antar waktu (PAW). Persiapan menuju pesta demokrasi desa itu pun mulai dimatangkan.
Bupati Bintan Roby Kurniawan memimpin langsung Rapat Koordinasi Pimpinan FKPD di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan, Selasa (6/10/2026). Rakor yang dikoordinasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bintan itu melibatkan Forkopimda, perangkat daerah, kecamatan, pemerintah desa, panitia Pilkades, serta TNI-Polri.
Dalam rapat tersebut, Roby menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilkades harus berjalan aman, tertib, transparan, dan demokratis. Semua proses, katanya, wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Pilkades harus menjadi pesta demokrasi masyarakat desa, bukan menjadi sumber konflik di tengah masyarakat,” tegas Roby.
Ia meminta semua pihak memperkuat koordinasi sejak tahap pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil dan pelantikan. Panitia diminta bekerja profesional, transparan, dan tidak memihak.
Aparatur pemerintahan juga diingatkan menjaga netralitas. Fasilitas dan kewenangan pemerintah tidak boleh digunakan untuk kepentingan calon tertentu.
Dari sisi keamanan, TNI-Polri bersama pemerintah daerah, kecamatan, dan desa diminta melakukan deteksi dini serta memetakan potensi kerawanan. Roby juga mengingatkan semua pihak menghindari politik uang, berita bohong, provokasi, dan ujaran kebencian yang bisa memicu konflik.
Menurut Roby, keberhasilan Pilkades tidak hanya dilihat dari terlaksananya pemungutan suara. Yang tak kalah penting adalah lahirnya kepemimpinan desa yang memiliki legitimasi, mampu melanjutkan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Siapa pun yang terpilih nantinya adalah kepala desa bagi seluruh masyarakat desa, bukan hanya bagi masyarakat yang memilihnya,” ujarnya.
Bupati mengajak semua pihak menjadikan Pilkades 2026 sebagai momentum memperkuat demokrasi desa, menjaga persatuan, dan memastikan Bintan tetap aman, damai, serta kondusif selama seluruh tahapan berlangsung.
