Menu

Mode Gelap

Hukum Kriminal · 12 Agu 2021 23:01 WIB ·

Bupati Bintan, Apri Sujadi, Diduga Terima Rp 6,3 M Dari Distributor Rokok


 Bupati Bintan, Apri Sujadi, Diduga Terima Rp 6,3 M Dari Distributor Rokok Perbesar

KPK resmi menetapkan Bupati Bintan periode 2016-2021, Apri Sujadi, sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan pada 17 Februari 2016 lalu Apri Sujadi dilantik menjadi Bupati Bintan, yang secara ex-officio menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan. Kemudian,  pada awal Juni 2016 Apri Sujadi memerintahkan Staf nya mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota di BP Bintan bertempat disalah satu hotel di Batam.

“Diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh AS dari para pengusaha rokok yang hadir,” ucapnya.

Kemudian, menindaklanjuti pertemuan tersebut, Apri dengan inisiatif pribadi kemudian melakukan penggantian personel BP Bintan dan memerintahkan Ketua Dewan Kawasan Bintan, Nurdin Basirun, untuk menetapkan komposisi personel baru BP Bintan dengan menempatkan Azirwan sebagai Kepala BP Bintan dan Mohammad Saleh Umar (MSU)-tersangka kedua, sebagai Wakil Kepala BP Bintan.

ads

Namun demikian, pada Agustus 2016, Azirwan mengajukan pengunduran diri sehingga tugas sebagai Kepala BP Bintan dilaksanakan sementara waktu oleh tersangka Mohammad Saleh Umar. lalu, atas persetujuan Apri Sujadi dilakukan penetapan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan Minuman Mengandung Etil Alkohol  (MMEA) dengan rincian, Golongan A sebanyak 228.107,40 liter, Golongan B sebanyak 35.152,10 liter dan Golongan C sebanyak 17.861.20 liter.

Tak hanya sampai disitu, pada Mei 2017 Apri kembali memerintahkan mengumpulkan serta memberikan pengarahan kepada para distributor rokok sebelum penerbitan Surat Keputusan (SK) Kuota Rokok tahun 2017 di salah hotel di Batam. Kemudian, pada tahun yang sama BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang  atau 18.500 karton dan kuota MMEA.

ads

“Dan diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi AS sebanyak 15.000 karton, MSU sebanyak 2 ribu karton dan pihak lainnya sebanyak 1.500 karton,” jelasnya.

Selanjutnya, pada Februari 2018, Apri Sujadi memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan, Alfeni Harmi dan diketahui juga Muhammad Saleh Umar untuk menambah kuota rokok BP Bintan tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton. Bertambah menjadi 452.740.800 batang atau 29.761 karton.

Dari total distribusi jatah, Apri Sujadi mendapatkan jatah sebanyak 16.500 karton, Mohammad Saleh Umar 2 ribu karton dan pihak lainnya sebanyak 11 ribu karton.

“Untuk penetapan kuota rokok di BP Bintan dari tahun 2016 sampai 2018 diduga dilakukan oleh MSU dan penetapan kuota MMEA di BP Bintan dari tahun 2016 sampai 2018 diduga ditentukan sendiri oleh MSU tanpa mempertimbangkan jumlah kebutuhan secara wajar,” kata Alexander.

Dijelaskannya, dari tahun 2016-2018, BP Bintan telah menerbitkan kuota MMEA kepada PT Tirta Anugrah Sukses yang diduga belum mendapatkan izin edar dari BPOM dan dugaan terdapat kelebihan (mark-up) atas penetapan kuota rokok di BP Bintan dimaksud.

Perbuatan para Tersangka, diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017.

“Atas perbuatannya Apri Sujadi dari tahun 2017-2018 diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp 6,3 miliar dan tersangka Mohammad Saleh Umar dari tahun 2017-2018 juga diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp800 juta,” ungkapnya.

“Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp250 miliar,” tambahnya.

Atas perbuatannya, Apri Sujadi dan Mohammad Saleh Umar disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel ini telah dibaca 4 kali

Penulis:

Editor: Hasrullah


Baca Lainnya

Bea Cukai Batam Kembali Razia Miras dan Rokok Ilegal

18 Oktober 2021 - 20:10 WIB

17 Kali Beraksi, 2 Pelaku Curanmor di Batam Ditangkap

18 Oktober 2021 - 19:16 WIB

Diduga Korupsi, Mantan Kades dan Kaur Keuangan di Lingga Ditetapkan Tersangka

13 Oktober 2021 - 23:27 WIB

Suami yang Bunuh Istri di Batam Dituntut 15 Tahun Penjara

13 Oktober 2021 - 19:56 WIB

Polisi Sita 2 Kg Sabu dari Bandar Narkoba di Batam

13 Oktober 2021 - 18:30 WIB

Gara-gara Bersenggolan dan Cekcok, 2 Pengunjung Kafe di Batam Ditikam

12 Oktober 2021 - 13:23 WIB

Trending di Hukum Kriminal