Singkep — Harapan ratusan aktivis, tokoh masyarakat, dan warga Kabupaten Lingga untuk berdialog langsung dengan pemimpin daerah mereka pupus sudah. Hingga satu jam acara berlangsung, kursi-kursi yang disediakan untuk Bupati, Ketua DPRD, dan Kepala Bapenda Lingga tetap kosong. Tidak ada satu pun dari mereka yang menampakkan batang hidung.
Acara bertajuk “Dialog Masyarakat Lingga” yang digelar di Gedung Nasional, Dabo Singkep, Sabtu siang itu sejatinya menjadi ruang penting bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi. Apalagi tema yang diangkat bukan perkara ringan: proyeksi pembangunan Kabupaten Lingga yang tengah terseok-seok. Pendapatan asli daerah (PAD) selama dua tahun berturut-turut tidak pernah mencapai target. Capaiannya hanya sekitar 30 persen dari target dalam Ranperda PPAS APBD Lingga.
Namun, pemerintah daerah hanya mengutus Zainal Abidin, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. Itu pun tanpa kehadiran pejabat utama yang dinanti-nanti.
Momentum Refleksi 23 Tahun
Dialog ini merupakan bagian dari rangkaian Musyawarah Besar (Mubes) yang diinisiasi Gerakan Solidaritas Aksi Masyarakat Lingga (GSAM). Mubes mengangkat tema “Refleksi 23 Tahun Kabupaten Lingga” dan diproyeksikan sebagai forum evaluasi perjalanan pembangunan daerah sekaligus penghimpun gagasan untuk arah Lingga ke depan.
“Refleksi 23 tahun Kabupaten Lingga adalah momentum untuk melihat apa yang sudah berhasil, apa yang masih menjadi persoalan, dan bersama-sama menentukan arah pembangunan Lingga ke depan,” ujar Alias Wello, Rabu (30/9/2026).
Menurut Alias, Mubes ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka. Forum ini harus menjadi ruang bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan masukan mengenai kondisi daerah.
Isu Strategis yang Dibahas
Tengku Nazwar, tokoh putra daerah, zuriat Kesultanan Lingga, sekaligus mantan Anggota DPRD Kabupaten Lingga, menyebut sejumlah isu strategis yang akan menjadi pembahasan. Mulai dari kepemimpinan daerah, pengelolaan APBD, kualitas pelayanan publik, kebijakan pembangunan, hingga evaluasi 23 tahun perjalanan Kabupaten Lingga.
Persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat juga tak luput dari perhatian. Lapangan kerja, investasi, konektivitas antarpulau, peningkatan PAD, hingga kemiskinan menjadi sorotan.
“Mubes ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi wadah untuk mencari solusi dan merumuskan agenda aksi kolektif yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Lingga saat ini maupun untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan,” kata Tengku Nazwar.
Kekecewaan yang Menggema
Tengku Nazwar secara terbuka menyayangkan ketidakhadiran para pengambil kebijakan. Menurutnya, absennya Bupati dan Ketua DPRD dapat menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang ingin mendapatkan penjelasan maupun solusi secara langsung.
“Jangan sampai masyarakat merasa tidak didengar. Kami berharap Bupati dan Ketua DPRD hadir untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kegelisahan masyarakat hari ini,” ujarnya.
Dialog yang dipandu Zulhaidir Surya, S.H.I (mantan wakil ketua III DPRD kabupaten Lingga) periode pertama yang kini aktif sebagai pejabat di Kementerian Agama RI Wilayah Kepulauan Riau — juga dihadiri sejumlah FKPD, Wakapolres Lingga, Lanal Dabo, dan Kasitel Kejari Lingga. Namun, kehadiran mereka tak menutupi absennya pemimpin utama daerah.
Selain itu hadir juga beberapa anggota DPRD Kabupaten Lingga, diantaranya, Syamsudi, Said Yardiansyah, Ahmad Nasirudin, dan Seniy.
Hingga acara berakhir, tidak ada keterangan resmi dari Bupati, Ketua DPRD, maupun Kepala Bapenda Lingga terkait ketidakhadiran mereka. Warga pun bertanya-tanya: apakah para pemimpin memang takut mendengar aspirasi rakyatnya sendiri?
