Menu

Mode Gelap

Warta · 8 Des 2021 12:56 WIB ·

Buruh di Karimun Sebut Kenaikan UMK 2022 Tak Sesuai Harapan


 Ketua SPSI Kabupaten Karimun, Hanis Jasni. Foto: Khairul S/kepripedia.com
Perbesar

Ketua SPSI Kabupaten Karimun, Hanis Jasni. Foto: Khairul S/kepripedia.com

Puluhan massa Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Karimun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Karimun, Rabu (8/12).

Ketua DPRD Karimun, M Yusuf Sirat, menemui langsung massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa. Ia berjanji akan mengakomodir segala tuntutan yang disampaikan para pendemo.

“Semua hal yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi akan kita tampung. Namun tentu harus dengan aturan yang ada, karena secara nasional kegiatan SPSI ini adalah resmi,” katanya.

Ia kemudian mempersilahkan sebanyak 10 orang perwakilan massa buruh untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait tuntutan yang disampaikan dengan pengawalan pihak kepolisian.

ADVERTISEMENT

“Pada prinsipnya akan kita tindaklanjuti dan akan kita teruskan secara resmi dan tertulis,” ucapnya.

Adapun tuntutan massa buruh dalam unjuk rasa tersebut antara lain:

Berlakukan Putusan MK yang menyatakan Omnibus Law-UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional.

  1. Cabut SK UMP/UMK 2022 yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur yang menggunakan dasar pertimbangan PP No. 36 Tentang Pengupahan.
  2. Naikan UMK 2022 sebesar 5-10 persen.
  3. Selain itu, terdapat tuntutan bersifat daerah yang disampaikan dalam mediasi yang berlangsung di ruang Bamus DPRD Karimun tersebut.

“Tuntutan itu bersifat lokal yakni meminta memprioritaskan pekerja lokal untuk bekerja di sektor tambang, mengingat PAD Karimun pada sektor tambang sudah melebihi target,” jelas Yusuf.

ADVERTISEMENT

Sementara ketua SPSI Kabupaten Karimun, Hanis Jasni, menuturkan alasan mengapa para buruh mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali besaran kenaikan UMP dan UMK yang menjadi salah satu tuntutan pada aksi demo itu.

“Ada trilogi tuntutan buruh tadi. Termasuk mengenai kenaikan UMP dan UMK yang kita minta (kenaikan) itu 5 sampai 10 persen,” kata Hanis.

Menurutnya, kenaikan sebesar 1 persen dinilai tidak ideal jika mengingat sektor tambang di Karimun menjadi yang tinggi dalam menyumbang pendapatan asli daerah.

“Kenaikan upah sekarang ini kan jauh panggang dari api. Apalagi standar hidup di Karimun ini kan terbilang tinggi,” ungkap dia.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 6 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

Kepri Masih Aman dari COVID-19 Varian Omicron

18 Januari 2022 - 21:17 WIB

Gelar Paripurna, DPRD Lingga Sampaikan Pertimbangan Persetujuan Ranperda P3KP

18 Januari 2022 - 20:50 WIB

Jembatan Amblas Menuju Perumnas Dekat Kantor Lurah Sagulung Bakal Diperbaiki

18 Januari 2022 - 19:39 WIB

Solar dan Pertalite di Karimun Langka, Ini Penyebabnya

18 Januari 2022 - 14:43 WIB

Penjelasan Puskesmas Batu Aji soal Penolakan Urus Surat Kesehatan karena Tidak Gunakan Kemeja

18 Januari 2022 - 12:13 WIB

Menanti Sekdaprov Kepri Definitif, Ansar: Proses Finalisasi di Depdagri

17 Januari 2022 - 22:30 WIB

Trending di Warta