Menu

Mode Gelap

Warta · 8 Des 2021 12:56 WIB ·

Buruh di Karimun Sebut Kenaikan UMK 2022 Tak Sesuai Harapan


 Ketua SPSI Kabupaten Karimun, Hanis Jasni. Foto: Khairul S/kepripedia.com
Perbesar

Ketua SPSI Kabupaten Karimun, Hanis Jasni. Foto: Khairul S/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Puluhan massa Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Karimun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Karimun, Rabu (8/12).

Ketua DPRD Karimun, M Yusuf Sirat, menemui langsung massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa. Ia berjanji akan mengakomodir segala tuntutan yang disampaikan para pendemo.

“Semua hal yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi akan kita tampung. Namun tentu harus dengan aturan yang ada, karena secara nasional kegiatan SPSI ini adalah resmi,” katanya.

Ia kemudian mempersilahkan sebanyak 10 orang perwakilan massa buruh untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait tuntutan yang disampaikan dengan pengawalan pihak kepolisian.

ADVERTISEMENT
advertisement

“Pada prinsipnya akan kita tindaklanjuti dan akan kita teruskan secara resmi dan tertulis,” ucapnya.

Adapun tuntutan massa buruh dalam unjuk rasa tersebut antara lain:

ADVERTISEMENT

Berlakukan Putusan MK yang menyatakan Omnibus Law-UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional.

  1. Cabut SK UMP/UMK 2022 yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur yang menggunakan dasar pertimbangan PP No. 36 Tentang Pengupahan.
  2. Naikan UMK 2022 sebesar 5-10 persen.
  3. Selain itu, terdapat tuntutan bersifat daerah yang disampaikan dalam mediasi yang berlangsung di ruang Bamus DPRD Karimun tersebut.

“Tuntutan itu bersifat lokal yakni meminta memprioritaskan pekerja lokal untuk bekerja di sektor tambang, mengingat PAD Karimun pada sektor tambang sudah melebihi target,” jelas Yusuf.

Sementara ketua SPSI Kabupaten Karimun, Hanis Jasni, menuturkan alasan mengapa para buruh mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali besaran kenaikan UMP dan UMK yang menjadi salah satu tuntutan pada aksi demo itu.

ADVERTISEMENT

“Ada trilogi tuntutan buruh tadi. Termasuk mengenai kenaikan UMP dan UMK yang kita minta (kenaikan) itu 5 sampai 10 persen,” kata Hanis.

Menurutnya, kenaikan sebesar 1 persen dinilai tidak ideal jika mengingat sektor tambang di Karimun menjadi yang tinggi dalam menyumbang pendapatan asli daerah.

“Kenaikan upah sekarang ini kan jauh panggang dari api. Apalagi standar hidup di Karimun ini kan terbilang tinggi,” ungkap dia.

ADVERTISEMENT
Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 35 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Pemkab Bintan Alokasikan Rp 1,082 Miliar untuk Program RTLH Tahun Ini

29 Juni 2022 - 21:09 WIB

KPU Kepri Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024

29 Juni 2022 - 20:05 WIB

Batam Belum Terapkan Pembelian Minyak Goreng Curah Gunakan PeduliLindungi

29 Juni 2022 - 18:32 WIB

DPC APDESI Lingga Periode 2022-2023 Dilantik

29 Juni 2022 - 13:07 WIB

15 Pejabat Struktural Badan Usaha di BP Batam Dilantik

29 Juni 2022 - 12:27 WIB

DPMPTSP Datangi Holywings Batam, Cek Izin

28 Juni 2022 - 22:58 WIB

Trending di Warta
advertisement