Cen Sui Lan Usulkan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir di Pemukiman Sekitar Bandara RHF

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Dapil Kepulauan Riau, Cen Sui Lan, mengusulkan pembangunan polder pengendalian banjir di pemukiman warga, sekitar kawasan bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang.

Usulan tersebut disampaikan Cen Sui Lan pada saat Raker antara Komisi V DPR RI dan Basuki Hadi Mulyono Menteri PUPR, di ruang rapat Komisi V DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu (7/6) kemarin. Raker tersebut dengan agenda rapat awal RKA/RKP Kementerian PUPR tahun anggaran 2024, evaluasi kegiatan tahun anggaran 2023 serta tindak lanjut hasil temuan BPK RI pelaksanaan tahun anggaran 2022.

Dalam Raker itu, Cen Sui Lan menjelaskan kepada Menteri PUPR, bahwa beberapa wilayah di Tanjungpinang kerap terjadi banjir besar saat hujan. Seperti di daerah kawasan Bandara RHF Tanjungpinang, di wilayah Tanjungpinang Timur.

“Kalau terjadi banjir, ketinggian air mencapai 1,5 meter, dan menenggelamkan pemukiman. Itu perlu penanganan khusus,” ungkap Cen Sui Lan.

Baca Juga

Qoriah Asal Karimun Juara III MTQ Internasional di Qatar, Tapi Minim Perhatian Pemerintah

Kebakaran di Asrama Polisi Polresta Barelang, 4 Rumah Hangus

Rakor Bersama Kementerian ATR/BPN, Bupati Roby Paparkan RDTR WP Bandar Seri Bentan dan Kawasan Wisata Pantai Trikora

Aksi Lanjutan, Eks Karyawan PT KG Demo Lagi Di Kantor Bupati Karimun

Puluhan Eks Pekerja PT KG Unjuk Rasa di DPRD Karimun, Minta Realisasi Janji Tali Asih Usai di-PHK

Karena itu, nenurut Cen Sui Lan, pembangunan polder air pengendalian banjir di wilayah Tanjungpinang Timur itu, sangat prioritas.

“Di Kota Tanjungpinang, memang ada polder pengendalian banjir yang dibangun. Tapi, itu lokasinya di Jalan Pemuda. Itu tidak dalam satu kawasan di bandara RHF Tanjungpinang. Mohon diprioritaskan polder pengendalian banjir untuk Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepri,” pinta Cen Sui Lan.

Berdasarkan permintaan Cen Sui Lan tersebut, pihak BWS IV Kepri Ditjen SDA langsung berkoordinasi dengan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma. Pihak PUPR meminta Wali Kota Tanjungpinang agar segera menyiapkan Readiness Criteria (RC), apa-apa yang menjadi persyaratan dari program pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen SDA Kementerian PUPR.

“Pemko Tanjungpinang agar dapat menyelesaikan dengan segera, semua kriteria seperti DED dan aspek legal lainnya,” kata Cen Sui Lan yang biasa dipanggil Aisyah ini.

Mengutip dari laman Litbang PU, sistem polder adalah suatu cara penanganan banjir rob dengan kelengkapan sarana fisik satu kesatuan pengelolaan tata air tak terpisahkan, yang meliputi: sistem drainase kawasan, kolam retensi, tanggul keliling kawasan, pompa dan pintu air. Manajemen sistem tata air dilakukan dengan mengendalikan volume, debit, muka air, tata guna lahan dan lansekap.