kepripedia
Home / Netizen / Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi Pendidikan

 

Ilustrasi. Foto: Artikula

 

Desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia

ads

Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada dewan sekolah untuk menggunakan input pembelajaran sesuai dengan tuntutan sekolah dan komunitas lokal yang dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tua dan komunitas. Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu :

Pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;

Kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

ads

Desentralisasi pendidikan sebagai salah satu isu strategis diusahakan agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat. Pemberian otonomi pendidikan yang luas kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul dimasyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif disekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan system yang ada disekolah. Dengan landasan tersebut, pemerintah mencoba untuk menerapkan desentralisasi pendidikan sebagai solusi.

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong penerapan desentralisasi pendidikan, yakni:

Pertama, tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan penghimpunan guru untuk turut serta untuk mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan.

Kedua, anggapan bahwa struktur pendidikan yang berpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.

Ketiga, ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespons secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam.

Keempat, penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat.

Kelima, tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.

Dalam penentapan desentralisasi dalam pendidikan tentu memiliki tujuan yang sangat baik dalam melaksanakannya. Salah satu tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar-mengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan.

Dalam kenyataannya, desentralisasi pendidikan yang dilakukan di banyak negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar merupakan bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pendidikan akan meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.

Ilustrasi Desentralisasi. Foto: Artikelsiana

 

Selain itu dengan adanya desentralisasi pendidikan terdapat beberapa kelemahan dan ketimpangan pendidikan yang dikelola secara sentralistis ini sudah kelihatan sejak dimulai  dari pemberlakuan satu kurikulum secara nasional, sampai dengan peranan pusat yang sangat dominan dalam pengelolaan guru (sekolah negeri). Misalnya, Pusat sangat dominan dan menentukan dalam setiap keputusan tentang proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pembinaan dan mutasi guru.

Kemudian desentralisai pendidikan ini sendiri tidak sepenuhnya berjalan dengan efktif dan efisien. Hal ini dikarenakan pada dasarnya desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pusat ke daerah, tetapi juga meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah, sehingga mereka dapat merencanakan proses belajar-mengajar dan pengembangan sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Meskipun demikian, kebijakan desentralisasi pendidikan tidak harus disimpulkan gagal untuk dilaksanakan.

Ada hal-hal yang merupakan kekuatan dan peluang bagi keberhasilan desentralisasi tersebut. Hal ini dikarenakan menerapkan desentralisasi pendidikan bukanlah hal yang mudah dan perlu perencanaan agar penerapannya bisa lebih baik dan matang. Namun dengan ketidakefektifan tersebut akan membuat atau mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi agar penerapan dan pengimplentasiannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien sesuai yang dicita-citakan oleh pembuat dan pengguna kebijakan untuk pembangunan nasional.

***

Tulisan dari Nazreen Banu | Mahasiswi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH



Penulis: Tim

Editor: Hasrullah

BERI KOMENTAR