Warta ยท 15 Nov 2021 16:38 WIB

Dianggap Telantarkan Karyawan, Satu Perusahaan di Batam Dilaporkan


Kuasa Hukum Nurhayati Filemon Halawa saat menunjukkan alat bukti. Foto: Zalfirega/kepripedia.com Perbesar

Kuasa Hukum Nurhayati Filemon Halawa saat menunjukkan alat bukti. Foto: Zalfirega/kepripedia.com

Seorang karyawan PT Ghim Li Indonesia, Nurhayati Zebua, mengaku tidak mendapatkan upah dari tempatnya bekerja. Pasalnya 23 bulan sudah pihak perusahaan diduga menelantarkannya.

Kuasa hukum Nurhayati, Muhammad Natsir, mengatakan jika kliennya sudah 23 bulan tidak menerima upah. Apalagi, kecelakaan kerja semoat dialami Nurhayati pada tahun pertama bekerja di perusahaan tersebut.

“Gaji tidak diberikan selama 23 bulan. Padahal, klien kami masih sedang dalam perawatan perobatan hingga saat ini. Ini kan jelas sekali pelanggaran normatif kerjanya,” ujar Natsir, Senin (15/11).

Sebelumnya masalah ini, kata dia, sempat dilakukan upaya mediasi, namun tidak menemui titik terang. Bahkan, pihak perusahaan menolak anjuran Disnaker Kota Batam dalam mediasi itu.

ads

“Ini Ghim seperti super power. Cara cara ini kepada karyawan harus dihentikan,” kata dia.

Menurutnya, sikap perusahaan terkemuka di Kota Batam itu terkesan tidak profesional dan tidak humanis serta abai akan hak-hak karyawannya.

“Kita sudah beberapa kali buat laporan, ini bukan pertama saja,” ucap dia.

Sementara Filemon Halawa yang juga kuasa hukum Nurhayati, menerangkan kliennya sudah bekerja di Ghim Li Indonesia pada 06 Januari 2017. Namun di tahun yang sama, mengalami kecelakaan kerja.

ads

“Saat itu klien kami mengalami luka serius di bagian kepala. Bahkan sampai kepala klien kami di botak pihak medis saat itu,” kata pria yang akrab disapa Leo Halawa itu sembari memperlihatkan foto Nurhayati usai botak.

Akibat kecelakaan kerja itu, kliennya Nurhayati mendapat perawatan terus menerus hingga saat ini. Bahkan, dampaknya hingga saat ini masih ada.

“Perawatan terus dilakukan oleh RS Otorita Batam (RSBP). BPJS Ketenagakerjaan masih dibayar oleh Ghim Li hingga saat ini. Tapi gaji tidak diberikan sama sekali,” ucap Leo.

Karena tidak ada itikad baik, maka pihaknya akan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau UPT Pengawas dan Menaker hingga meminta DPRD Batam menggelar hearing atau RDP ke Komisi IV DPRD Kota Batam.

Terpisah, HRD PT Ghim Li Lini, menyarankan masalah tersebut untuk dapat dikonfirmasi lebih lanjut ke Disnaker Batam.

“Masalah yang mana ya, kita banyak tangani, untuk lebih lanjut silakan mengkonfirmasi ke Disnaker Batam,” singkatnya pada kepripedia saat dihubungi.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung

Penulis: | Editor: Redaksi


ads
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

Waspada COVID-19 Varian Omicron yang Lebih Cepat Menular

8 Desember 2021 - 20:50 WIB

Didemo Buruh Soal UMK, Gubernur Ansar: Berunjukrasalah dengan Tertib

8 Desember 2021 - 18:53 WIB

Pemulangan PMI Melalui Batam Diperketat Antisipasi Varian Omicron

8 Desember 2021 - 18:39 WIB

Para PMI Tiba di Batam melalui Pelabuhan Batam Center

Satgas: 7.000 PMI dari Malaysia Akan Pulang Melalui Batam

8 Desember 2021 - 18:21 WIB

Dandim 0316 Batam Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan

Berniat Kabur, Pelaku Cabul di Batam Ditangkap di Atas Kapal Tujuan Meranti

8 Desember 2021 - 17:13 WIB

Koramil 01/Balai Gelar Binter dan Binfung

8 Desember 2021 - 16:56 WIB

Trending di Warta