Menu

Mode Gelap

Nasional · 25 Sep 2023 10:45 WIB

Dinas LHK Sumut Gandeng DPW MASPERA Sumbagut Jelang Hantaru 2023


					Pengurus DPW MASPERA Sumbagut usai pertemuan di Dinas LHK Provinsi Sumut. Foto: Dok. MASPERA Perbesar

Pengurus DPW MASPERA Sumbagut usai pertemuan di Dinas LHK Provinsi Sumut. Foto: Dok. MASPERA

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) provinsi Sumatra Utara, turut melibatkan DPW Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA) Sumbagut dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) tahun 2023.

Hal tersebut dilakukan dengan mengundang pengurus DPW MASPERA guna membahas perkebunan atau usaha masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan.

ADVERTISEMENT

Ketua Umum Masyarakat Peduli Agraria Wilayah Sumatra Bagian Utara, Darwin Marpaung, mengatakan pihaknya fokus untuk memfasilitasi upaya penyelesaian terhadap permasalahan bidang pertanahan.

“Masyarakat masih banyak yang menghadapi masalah di bidang pertanahan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Baik itu pertanahan yang tumpang tindih dengan Kawasan hutan maupun regulasi lainnya,” katanya.

Dikatakannya, adapun skema penyelesaian akan menggunakan formulasi aturan PP 23 dan 24 tahun 2021. Termasuk berkenaan dengan sanksi-sanksi yang tertuang di dalam regulasi tersebut.

“Bagaimana teknis pengambilan citra satelit yang merupakan rumusan perhitungan pembayaran denda bagi pemohon keterlanjuran pelaku usaha di dalam kawasan hutan,” ujarnya.

Selain itu ia juga menyampaikan, permohonan petunjuk penyelesaian tentang SK Peta (PPTPKH), yang dibebankan kepada APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sementara Hardi Silaen memaparkan kronologis regulasi Tentang Kehutanan dan Pemerintah Daerah. Ia juga menyampaikan mekanisme Skema PP 23, dan 24 tahun 2021 dan Permen LHK 7,8, dan 9 2021 serta Keputusan Menteri LHK No 661/2023 dan Keputusan Menteri LHK No 815/2023.

“Dasar-dasar hukum penyelesaian perkebunan sawit dalam Kawasan hutan yaitu, berdasarkan UU Cipta Kerja. yang tertulis pada Pasal 110 A dan Pasal 110 B. di antaranya berbunyi, ‘’ (1). Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dalam Kawasan hutan dan memiliki perizinan berusaha di dalam Kawasan hutan sebelum berlakunya UU ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan PUU di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023. (2) jika setelah lewat 3 tahun sejak berlakunya UU ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif,, berupa: a) pembayaran denda administratif; dan /atau b) pencabutan perizinan berusaha,” paparnya.

ADVERTISEMENT

Pada kesempatan itu ia sampaikan juga bahwa pihaknya, baru-baru ini telah menerima pemaparan materi tentang skema PP 24 tahun 2021 dan sosialisasi Keputusan Menteri LHK No 661/2023 dan Keputusan Menteri LHK No 815/2023. yang disampaikan oleh Sekjen Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI yang mana termasuk didalamnya perhitungan nilai denda bagi yang berbadan usaha dengan rumusan pengambilan peta citra satelit. katanya.

“Nah berkaitan dengan penyelesaian Peta PPTPKH proses nya melalui usulan Bupati /walikota kepada Pemerintah pusat,” terangnya.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Mulai Siapkan Diri, Ini Bocoran Jadwal Penerimaan CPNS 2024

7 Mei 2024 - 12:58 WIB

64fe8285acaaa

Pasca Sidang Sengketa di MK, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024

24 April 2024 - 17:07 WIB

Ketua KPU dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka

Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H Jatuh Pada 10 April 2024

8 April 2024 - 22:51 WIB

PP Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H jatuh 10 April

Rancangan PP, Anggota TNI/Polri Bisa Isi Jabatan ASN

13 Maret 2024 - 20:50 WIB

Menpan RB Anwar Anas

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024

10 Maret 2024 - 19:48 WIB

Ilustrasi ramadhan 1445 H

Edaran Menag untuk Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri: Aturan Soal Speaker hingga Khutbah

10 Maret 2024 - 18:59 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Trending di Nasional