Nasional ยท 15 Nov 2021 14:19 WIB

Dituding Minta Bayaran Lepaskan Kapal Asing di Kepri, TNI AL Beri Bantahan


Ilustrasi kapal tanker. Foto: koneksea.com Perbesar

Ilustrasi kapal tanker. Foto: koneksea.com

Sebuah media internasional, Reuters, baru-baru ini memberitakan bahwa kapal asing yang ditahan usai melakukan pelanggaran di perairan Kepulauan Riau, Indonesia dibebaskan usai membayar uang sebesar US$ 300 ribu atau sekitar Rp 4,2 miliar.

Di kutip dari Reuters, pembayaran secara ilegal ini dilakukan secara tunai dan transfer bank kepasa perantara yang mengaku mewakili angkatan laut Indonesia.

Dalam berita tersebut, keterangan dari 2 pemilik kapal asing, ada sekitar 30 kapal asing yang ditahan angkatan laut Indonesia dalam 3 bulan terakhir. Dari jumlah tersebut, sebagian telah dibebaskan setelah melakukan pembayaran $250.000 hingga $300.000.

Namun dalam berita yang diterbitkan Reuters pada 14 November 2021 itu tidak disebutkan secara gamblang siapa tokoh perantara dari TNI AL tersebut.

ads

Reuters tidak dapat mengkonfirmasi secara independen bahwa pembayaran dilakukan kepada perwira angkatan laut atau menetapkan siapa penerima akhir pembayaran tersebut,” tulis berita Reuters tersebut.

Hanya disebutkan, penahanan dan pembayaran pertama kali dilaporkan oleh Lloyd’s List Intelligence, sebuah situs web industri.

Baca berita Reuters: Shipowners make payoffs to free vessels held by Indonesian navy near Singapore- sources

Menanggapi isu tersebut, Panglima Koarmada I, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, melalui keterangan Dispen TNI AL, mengatakan proses hukum yang dijalankan militer selama ini sudah sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang diberikan negara lewat peraturan perundang-undangan.

ads

“Tidak benar bahwa TNI Angkatan Laut menerima atau meminta pembayaran untuk melepaskan kapal-kapal tersebut. Sedangkan terkait pemilik kapal yang membayar sejumlah uang antara US$250.000-US$300.000 seperti yang disampaikan, TNI AL tidak pernah menerima uang itu,” kata Arsyad dalam keterangan resmi yang dikutip dari CNNIndonesia.com dari Kadispenal, Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono, Senin (15/11).

TNI AL membenarkan bahwa dalam 3 bulan terakhir ada pemeriksaan kapal yang diduga melanggar hukum di perairan Indonesia khususnya di Kepulauan Riau.

Proses itu berkaitan dengan upaya pemerintah yang menata kembali area lego jangkar di Perairan Kepri melalui Peraturan Menteri Perhubungan. Sehingga, AL melakukan upaya penegakkan hukum terkait tiga area lego jangkar yang ditentukan tersebut.

Hanya saja, kata dia, tak ada penarikan uang yang dilakukan oleh pihak militer terkait proses hukum tersebut.

Panahanan kapal tersebut lanjutnya, sesuai pelanggaran Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan ancaman pidana penjara satu tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Namun mengenai pemberitaan Reuters, ia menyebutkan bahwa itu adalah tuduhan yang menyebabkan pencemaran nama baik TNI AL.

“Ini tuduhan serius dan berdampak pada pencemaran nama baik institusi TNI AL,” tegasnya.

Arsyad pun membantah apabila disebutkan ada peranan dari agen selama proses penyelidikan itu berjalan.

Menurutnya, pengeluaran uang sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan media asing tersebut memungkinkan terjadi apabila pemilik kapal menunjuk agen mereka tersendiri untuk mengurusi keperluan kapal selama proses hukum berlangsung. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa agen tersebut tak berkaitan ataupun ditunjuk TNI AL.

“kemungkinan pemilik-pemilik kapal mengeluarkan sejumlah uang kepada agen yang mereka tunjuk untuk keperluan atau kebutuhan services antara lain untuk pengurusan surat/administrasi lego jangkar, port clearance, biaya pandu, sewa sekoci, logistik kapal (BBM), serta kebutuhan hidup awak kapal selama proses hukum,” kata dia.

“Dibayarkan Agen kepada pihak ketiga yang menyediakan jasa pelayanan, bukan kepada TNI AL,” tambahnya.

Baca berita CNNIndonesia : TNI AL Bantah Pungli Rp4,2 Miliar Bebaskan Kapal Asing dari Penahanan

Masih dilansir CNNIndonesia, Kepala Dinas Penerangan Koarmada I TNI AL, Kolonel Laut (P) La Ode M Holib, mengaku pihaknya akan menindaklanjuti pemberitaan tersebut. Termasuk mengenai laporan adanya oknum yang diduga bermain seperti yang diberitakan.

Pasalnya, dalam berita itu tak disebutkan secara gamblang siapa individu yang dituduhkan terlibat dugaan penarikan uang itu.

Ia menyebutkan bahwa militer saat ini akan tetap bertugas seperti biasa dan tak terpengaruh dengan isu-isu yang digelorakan. Namun demikian, kata dia, pengawasan terhadap proses hukum tersebut akan terus menjadi perhatian TNI AL.

“Sehingga juga dalam hal ini kalau misalnya disitu ada nama, angkatan laut akan mengambil aksi penyelidikan terhadap oknum yang diduga melakukan, menerima atau meminta uang tersebut. Tapi disitu kan tidak disebutkan secara jelas,” ucap dia.

Angkatan Laut, melihat bahwa isu-isu serupa sudah sering disuarakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Tujuannya, kata dia, untuk mendiskreditkan militer.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung

Penulis: | Editor: Redaksi


ads
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

Rencana PPKM Level 3 Selama Nataru Dibatalkan, Ini Aturan Terbaru

7 Desember 2021 - 20:10 WIB

Ini Poin Aturan Terkait Peniadaan Libur Sekolah Selama Nataru

7 Desember 2021 - 12:23 WIB

KSPI Bakal Gugat SK Gubernur se-Indonesia Terkait UMP dan UMK 2022

4 Desember 2021 - 14:43 WIB

TV Analog Akan Dimatikan Tahun Depan Secara Bertahap, Ini Jadwalnya

29 November 2021 - 14:57 WIB

Ilustrasi nonton TV

Mulai 1 Desember, WNI Sudah Bisa Terbang ke Arab Saudi Tanpa Karantina 14 Hari

26 November 2021 - 22:16 WIB

Kabar Duka, Legenda Bulu Tangkis Indonesia Verawaty Fajrin Meninggal Dunia

21 November 2021 - 12:57 WIB

Trending di Nasional