Sekretaris Komisi I DPRD Kepri, Muhammad Syahid Ridho, sangat menyayangkan ada tiga tenaga guru yang mengundurkan diri padahal telas lulus seleksi dan ditetapkan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menurutnya, para tenaga guru yang mundur itu merugikan pemerintah, pasalnya formasi yang dibutuhkan harusnya terisi, kini menjadi kosong kembali.
“Ini tentu sangat disayangkan, karena biaya yang dikeluarkan negara untuk melaksanakan seleksi PPPK tidak sedikit,” ungkapnya, Selasa (7/6).
Ia mengatakan, salah satu tujuan pemerintah sudah membuka formasi PPPK tahun lalu untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun. Karena, para peserta yang ikut dalam seleksi PPPK diutamakan para guru honorer yang sudah masuk dalam daftar tenaga pengajar.
Baca Juga
“Dengan mereka mundur, secara tidak langsung merugikan peserta lain karena seharusnya bisa lolos jika mereka tidak ikut dari awal,” sebut Ridho.
Jika alasan para PPPK yang telah lulus namun memilih mundur dikarenakan penempatan kerja yang jauh serta gaji yang tidak mencukupi, Ridho menilai alasan tersebut terlalu dramatis.
Mengingat, seharusnya para peserta sudah mengetahui kesejahteraan PPPK dan lokasi penempatan sebelum mendaftar.
“Seharusnya sejak awal pelamar sudah tahu konsekuensi ketika ingin jadi PPPK. Apakah itu menyangkut penempatan kerja, hingga gaji pokok dan tunjangan yang didapatkan,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ridho mengaku juga sangat mendukung pemerintah mengambil sikap tegas terhadap fenomena CPNS dan PPPK yang mundur dengan dalih penempatan kerja sampai persoalan gaji. Dengan memberikan sanksi berupa denda atau bahkan tidak boleh ikut seleksi CPNS dan PPPK selanjutnya.
Selain itu, ia juga turut mengimbau masyarakat memahami betul seluk-beluk pekerjaan seorang Abdi Negara sebelum memutuskan ikut seleksi penerimaan baik CPNS maupun PPPK.
“Seleksi PPPK tahap 1 dan 2 sudah selesai. Harapan kita pada seleksi tahap 3 nanti tidak ada lagi yang melakukan hal serupa ,” demikian Ridho.
