Menu

Mode Gelap
ads

Ekonomi Bisnis · 26 Okt 2021 12:37 WIB

DPRD Sahkan Perda Perseroda Pembangunan Kepri


Pengesahan Perda Perseroda Pembangunan Kepri di Gedung Utama DPRD Kepri. Foto: Ismail/kepripedia.com Perbesar

Pengesahan Perda Perseroda Pembangunan Kepri di Gedung Utama DPRD Kepri. Foto: Ismail/kepripedia.com

DPRD Kepri akhirnya mengesahkan peraturan daerah (perda) Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT. Pembangunan Kepri.

Persetujuan Penetapan Ranperda menjadi Perda ini ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan jajaran pimpinan DPRD Provinsi Kepri.

Dalam kesempatan itu, Ansar menyampaikan terimakasih kepada para anggota Pansus yang telah membahas materi atau isi Ranperda secara baik dan detail. Serta dengan prinsip dan semangat yang tinggi untuk mengupayakan pengembangan usaha BUMD ini ke depan.

“Dengan pengesahan Ranperada ini, diharapkan akan menjadi tonggak awal PT. Pembangunan
Kepri benar-benar menjadi BUMD andalan Pemerintah Provinsi Kepri, dan bisa meningkatkan perekonomian daerah serta sumber PAD yang ada,” ungkapnya dalam paripurna di ruang Sidang Utama DPRD Kepulauan Riau, Senin (25/10) kemarin.

ads

Ia menjelaskan, BUMD memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dimaksimalkan, agar dapat menjadi kekuatan ekonomi yang handal.

Dengan demikian, secara otomatis akan mendatangkan laba (profit) yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan berperan dalam memperkuat perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Diakui Gubernur saat ini kondisi PT. Pembangunan Kepri memerlukan penanganan dan pembenahan yang lebih serius, baik secara finansial, operasional dan menajemennya.

“Pemprov Kepri berkomitmen akan memperbaikinya agar BUMD ini lebih baik dan sehat ke depan serta menjadi badan usaha Daerah yang kompeten dan profesional,” sebutnya.

ads

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda Perusahaan Perseroda PT. Pembangunan Kepri, Sahat Sianturi, yang membacakan laporan akhir pansus menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda ini telah melalui berbagai mekanisme sampai dengan persetujuan bersama ini.

Pembahasan tingkat I diakhiri dengan Rapat Paripurna 6 Mei 2021 dengan hasil seluruh fraksi telah menyampaikan sikap menerima dan menyetujui Ranperda menjadi Perda.

“Ranperda ini juga telah melalui proses fasilitasi dari Kemendagri melalui surat tertanggal 27 Juli 2021 berisi hasil fasilitasi bahwa Ranperda telah dilakukan pengkajian secara yuridis dan materi dengan beberapa catatan,” demikian Sahat.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung



ads
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

PAD Karimun Masih Bertopang Pada Sektor Tambang

29 November 2021 - 14:14 WIB

Tambang granit di Karimun

Ekonomi Kepri Diprediksi Tumbuh 4,3 Persen Tahun Ini

25 November 2021 - 18:10 WIB

Rencana Pemprov Kepri Membangun Industri Perikanan Tanpa Pinggirkan Nelayan

23 November 2021 - 19:37 WIB

Kala Harga Sembako Lebih Dulu Naik Saat UMK Belum Ada Kepastian

18 November 2021 - 09:29 WIB

UMK Karimun 2022 Naik 0,38 Persen, Jadi Rp 3.348.765

17 November 2021 - 14:02 WIB

BI Ajak Pemda Gunakan Transaksi Digital

16 November 2021 - 22:14 WIB

Trending di Ekonomi Bisnis