kepripedia
Home / Nasional / Eks Menteri Sosial, Juliari Batubara, Divonis 12 Tahun Penjara

Eks Menteri Sosial, Juliari Batubara, Divonis 12 Tahun Penjara

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO via kumparan.com

Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, dinyatakan terbukti bersalah menerima suap terkait bantuan sosial COVID-19 dari penyedia bansos sembako di Jabodetabek.

Atas dakwaan dan hasil persidangan kasus tersebut, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,” kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis membacakan vonis Juliari Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/8).

Selain hukuman penjara, Juliari juga divonis membayar denda Rp 500 juta subsidier 6 bulan kurungan.

ads

Ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 14.597.450.000. Nominal itu dihitung berdasarkan total fee yang diterima mantan Mensos tersebut yakni Rp 15.106.250.000 dikurangi yang telah dikembalikan ke KPK Rp 508.800.000.

Bila sejumlah uang pengganti tersebut tidak dibayarkan selama 1 bulan setelah vonis, maka Jaksa dapat menyita harta benda milik Juliari untuk dilelang menutupi kekurangan uang pengganti.

Namun bila aset tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun.

Hakim pun dalam vonisnya mencabut hak politik Juliari Batubara. Hak politik politikus PDIP itu selama 4 tahun setelah hukuman pokok dijalani.

ads

Untuk diketahui, berdasarkan putusan hakim, Juliari terbukti menerima suap melalui anak buahnya. Ia memerintahkan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso memungut Rp 10 ribu untuk setiap banos yang digarap vendor.

Terdakwa diyakini menerima fee sebesar Rp 1,280 miliar dari Harry van Sidabukke, sebesar Rp 1,950 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja, serta sebesar Rp 29,252 miliar dari sejumlah vendor bansos lainnya. Total dari suap itu sebesar Rp 32.482.000.000.

Suap diyakini sebagai fee Juliari Batubara dan anak buahnya karena menunjuk para vendor sebagai penyedia bansos sembako untuk penanganan pandemi COVID-19. Padahal, sejumlah vendor dinilai tidak layak menjadi penyedia bansos.

Juliari Batubara dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 


Baca selengkapnya di kumparan

Berita ini dikutip dari kumparan.com



Penulis: Hasrullah

Editor: Hasrullah

BERI KOMENTAR