Upaya pemekaran Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi provinsi baru kian terus dimatangkan. Di antaranya kini, Tim akademis dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) tengah melakukan studi kajian untuk mewujudkan provinsi di utara NKRI tersebut.
Pembentukan Provinsi Natuna-Anambas dinilai dapat diwujudkan dengan melihat kepentingan strategis nasional yang ada di perbatasan Indonesia.
Hasil kajian tim akademis UMRAH menemukan bahwa dinamika global dan kerawanan konflik di Laut Cina Selatan sangat membutuhkan adanya pemerintahan setingkat provinsi yang berlokasi langsung di Natuna.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam pertemuan bersama Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan
Natuna Anambas (BP3K2NA) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (5/9) lalu, mengatakan bahwa pembentukan provinsi Natuna Anambas semakin mendesak dengan pertimbangan kedaulatan dan pertahanan.
“Kalau bicara alasan pertahanan dan keamanan itu memang mendesak, Kepri dulu yang membuat kita kuat untuk pemekaran juga alasannya sama soal rentang kendali dan kedaulatan,” kata Gubernur Ansar.
Tim akademis UMRAH juga menemukan hasil kajian potensi APBD yang besar apabila provinsi khusus kepulauan Natuna-Anambas bisa terbentuk. Hal tersebut mempertimbangkan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas untuk Natuna dan Anambas yang bisa menyumbang porsi yang besar untuk APBD provinsi khusus kepulauan Natuna-Anambas.
Gubernur Ansar mengungkapkan yang terpenting adalah aspirasi masyarakat soal pemekaran Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang harus dikumpulkan oleh BP3K2NA untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
“Dari semua pertimbangan yang ada, yang paling penting itu adalah aspirasi masyarakat, kita ingin bawa itu ke pusat jadi perhatian pusat ke Natuna dan Anambas juga semakin besar,” kata Gubernur Ansar.
