Menu

Mode Gelap

Warta · 21 Jul 2023 15:17 WIB

Gubernur Kepri Buka Rakor Pencegahan Korupsi Fokus Tematik Pertanahan


					Gubernur Kepri Buka Rakor Pencegahan Korupsi Fokus Tematik Pertanahan. Foto: Istimewa Perbesar

Gubernur Kepri Buka Rakor Pencegahan Korupsi Fokus Tematik Pertanahan. Foto: Istimewa

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dengan fokus tematik sektor pertanahan, di Hotel Aston Pelita Kota Batam, Kamis (13/7). Para narasumber, termasuk perwakilan dari KPK dan Kementerian ATR/BPN, memberikan pemaparan materi terkait isu korupsi dalam sektor pertanahan.

Rapat koordinasi ini juga diikuti secara virtual oleh para tamu undangan yang hadir. Gubernur Ansar mengungkapkan pentingnya menjaga dan memastikan aset tanah milik daerah bebas dari permasalahan hukum. Dia menekankan perlunya sertifikasi bukti kepemilikan sebagai langkah untuk mengamankan aset tersebut.

ADVERTISEMENT

“Beberapa permasalahan terkait aset tanah milik daerah masih ditemui, seperti lemahnya penguasaan, batas wilayah yang belum ditetapkan, dan kurangnya penertiban hukum. Kedepannya permasalahan semacam ini dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik,” kata Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar mengapresiasi program Monitoring, Controlling, and Preventing (MCP) yang dilakukan oleh KPK. Program ini memberikan perhatian khusus terhadap pengamanan dan pengelolaan barang milik daerah, termasuk aset tanah. Program ini telah mendorong percepatan proses sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi Kepri.

Hasil dari program ini sangat signifikan, di mana pada tahun 2020 terdapat 56 bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Kepri yang tersertifikasi. Angka tersebut meningkat menjadi 196 bidang tanah pada tahun 2021, dan melonjak menjadi 400 bidang tanah pada tahun 2022. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan Kantor Perwakilan BPN Provinsi Kepri dan kabupaten/kota yang telah memiliki program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan aplikasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP).

Gubernur Ansar menyimpulkan bahwa program BPN tersebut memberikan kemudahan administratif dalam proses sertifikasi tanah milik pemerintah dan juga membantu menyelesaikan berbagai masalah di sektor pertanahan.

“Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi di sektor pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menjaga keamanan dan integritas aset tanah milik daerah,” tutup Ansar.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Cegah Perpecahan Jelang Pilkada 2024, Bupati Rafiq Ajak Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

19 Juli 2024 - 12:14 WIB

IMG 20240719 WA0001 11zon

Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun Gelar Sosialisasi TOC, Ini Tujuannya

18 Juli 2024 - 13:20 WIB

IMG 20240718 WA0014 11zon

Kasi Pidsus Kejari Karimun dan Kacabjari Tanjungbatu Resmi Berganti

15 Juli 2024 - 12:31 WIB

IMG 20240715 WA0032 11zon

Razia Kendaraan di Bintan Dimulai Hari Ini, 7 Prioritas Pelanggaran Bakal Ditindak

15 Juli 2024 - 11:59 WIB

IMG 20240715 WA0029 11zon

Kesultanan Riau-Lingga Anugerahi Gelar Adat Dato’ Perdana Satya Buana ke Kapolda Kepri

15 Juli 2024 - 10:13 WIB

Kapolda Kepri Yan Fitri terima gelar adat

Polres Karimun Gelar Operasi Patuh Seligi hingga 14 Hari ke Depan, Berikut Sasarannya

15 Juli 2024 - 09:58 WIB

IMG 20240715 WA0011 11zon
Trending di Warta