Bagaimanakah keadaan Indonesia 30 tahun lagi?… tepatnya di tahun 2056? … Apakah sudah menjadi negara maju dan dipenuhi dengan kota-kota yang hebat? … Seperti Singapura? … Setidaknya kota-kota di provinsi-provinsi kayanya? … seperti di Aceh dan Papua. Atau setidaknya menjadi seperti Jakarta yang penuh dengan gedung-gedung tinggi dipusat kotanya? … Apakah seperti itu nantinya Indonesia? … Yang berwilayah dari Sumatra sampai Papua. Apakah pemerataan pembangunan yang dicita-citakan selama ini benar-benar akan terjadi? … Setelah selama 76 tahun provinsi-provinsi kaya diluar Jakarta begitu-begitu saja nasibnya?
Dilihat dari aturan hukum yang mengatur soal urusan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka bisa disimpulkan 30 tahun yang akan datang tetap tidak akan ada kota-kota besar di Indonesia yang bisa seperti Singapura. Setidaknya seperti Jakarta pun tidak. Karena sedikitnya, kurangnya, atau tak cukupnya modal yang dimiliki Pemda untuk memodernkan kota-kotanya, seperti Singapura. Terkhususnya pemasukan dari kekayaan alam setiap provinsi. Sebab porsi terbesar semua sumber kekayaan provinsi-provinsi kaya tetap dijarah pemerintah pusat (Jakarta).
Hanya saja, bukan berarti nanti tak ada kota yang pembangunannya pesat. Tetap ada tapi tidak banyak, bisa dihitung dengan jari dan tidak mencapai skala Jakarta. Pembangunan kota-kota ini secara khusus tidak mengandalkan APBD tapi lebih banyak dibangun dengan banyaknya keterlibatan pihak swasta. Baik itu modal dari swasta Indonesia dan swasta asing. Hotel, Apartemen, dan Perkantoran adalah tiga jenis gedung utama yang akan paling banyak dibangun. Kelima kota ini adalah Medan, Batam, Surabaya, Balikpapan, dan Samarinda. Ini adalah lima kota kegemaran para pengembang swasta di Indonesia.
Provinsi-provinsi yang kaya hasil alam seperti Aceh dan Papua tetap tidak akan mempunyai kota-kota yang mentereng, walaupun itu di ibukotanya dan sebanyak apapun kekayaan alamnya dijarah negara. Karena selain lima kota yang disebutkan tadi, kota-kota lain di Indonesia bukanlah tujuan kegemaran para pemodal memodalkan modalnya. Mau tak mau, pembangunan pesat dikalangan provinsi-provinsi yang kaya hasil alam, hanya bisa dicapai bila Gubernurnya pintar mengelola APBD dan berwawasan luas. Seperti yang pernah dilaksanakan Rusli Zainal di Pekan Baru dulu. Yang dimasanya banyak menghasilkan gedung-gedung spektakuler.
Begitulah indonesia tiga puluh tahun yang akan datang, siapapun Presidennya, senantiasa tak jauh berbeda. Selain di Jakarta, gedung-gedung tinggi hanya banyak bisa dilihat di Medan, di Batam, di Surabaya, di Samarinda, dan di Balikpapan. Di kota-kota provinsi lain, pembangunan hanya sekedarnya saja. Kesenjangan gaji antara rakyat dan pejabat juga tetap sangat jauh seperti sekarang. Semua ini terjadi karena tidak bijaknya pengaturan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan provinsi kaya. Sehingga semua provinsi-provinsi yang kaya hasil alam tetap tidak mampu mempunyai kota-kota yang hebat dan membanggakan.
