Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR RI Selasa (16/08) yang lalu, menyampaikan bahwa, hiperinflasi di Indonesia bisa saja terjadi pada bulan depan (September, 2022) mendatang.
Salah satu penyebab hiperinflasi karena terjadi lonjakan harga pangan dan energi yang semakin tinggi, akibat kondisi global.
“Pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiperinflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10% hingga 12%,” ujarnya.
Menurutnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen.
Baca Juga
Lantas apa itu Hiperinflasi?
Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan, Hiperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang ditandai oleh naiknya harga barang dengan cepat dan menurunnya daya beli. Hal itu kemudian mengancam stabilitas ekonomi dan kemampuan untuk membayar kembali utang luar negeri.
Istilah ini sering dipakai jika harga barang konsumsi naik lebih dari 50% per bulan, terutama di negara berkembang (hyperinflaflorr runaway inflation).
Hiperinflasi merupakan inflasi yang tidak terkendali, dimana terjadi lonjakan harga yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba, tanpa adanya kenaikan pendapatan secara umum, sehingga jumlah uang yang beredar terlalu banyak, namun nilai mata uang turun secara drastis.
Kondisi hiperinflasi terjadi apabila tingkat inflasi lebih dari 50%, bahkan mencapai 100% dalam sebulan.
Hiperinflasi di Indonesia sendiri pernah terjadi di masa Orde Lama ditahun 1963-1965. Waktu itu Presiden RI Soekarno yang memiliki proyek pembangunan mencetak Rupiah untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah hingga inflasi mencapai 600%.
Akibatnya pendapatan per kapita Indonesia pada waktu itu menurun secara signifikan (terutama pada tahun 1962-1963). Sehingga tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan pemotongan nilai rupiah (Sanering) dari 1000 Rupiah menjadi 1 Rupiah.
Hiperinflasi ini disebabkan beberapa hal mulai dari Perang Ukraina-Rusia yang tidak berkesudahan, adanya gesekan politik antara China dan Amerika setelah kunjungan anggota Parlemen Amerika ke Taiwan, ditambah dengan beberapa kondisi lainnya termasuk pandemi COVID-19.
