Singkep – Gedung Nasional Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Sabtu (10/10/2026), sejak pukul 13.00 WIB dipenuhi aktivis, tokoh masyarakat, dan warga dari berbagai kecamatan. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi dalam Dialog Rakyat Lingga yang digelar Gerakan Solidaritas Aksi Masyarakat Lingga (GSAM).
Namun hingga satu jam acara berjalan, kursi-kursi yang disiapkan untuk para pejabat justru kosong. Bupati Lingga, Ketua DPRD, dan Kepala Bapenda Lingga tak terlihat. Pemerintah Kabupaten Lingga hanya mengutus Zainal Abidin, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.
Ketidakhadiran para pemimpin daerah itu langsung menjadi sorotan. Sejumlah peserta menilai mereka seolah menghindari aspirasi yang disampaikan tokoh dan masyarakat. Apalagi tema yang diangkat bukan perkara ringan: “Refleksi 23 Tahun Kabupaten Lingga.”
Forum ini sesungguhnya menjadi ruang evaluasi perjalanan pembangunan daerah. Kabupaten Lingga saat ini tengah menghadapi persoalan serius. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target selama dua tahun berturut-turut. Capaiannya hanya 30 persen dari target dalam Ranperda PPAS APBD Lingga.
Meski begitu ada beberapa anggota DPRD Lingga yang terlihat hadir dalam dialog tersebut, diantaranya, Samsudi, Ahmad Nasirudin, Said Yardiansyah, Seniy, dan Riono.
Tokoh Masyarakat: Jangan Sampai Warga Merasa Tidak Didengar
Tengku Nazwar, tokoh putra daerah, zuriat Kesultanan Lingga, sekaligus mantan Anggota DPRD Kabupaten Lingga, menyoroti absennya para pengambil kebijakan. Menurutnya, kehadiran Bupati dan Ketua DPRD sangat penting agar masyarakat mendapat penjelasan langsung.
“Jangan sampai masyarakat merasa tidak didengar. Kami berharap Bupati dan Ketua DPRD hadir untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kegelisahan masyarakat hari ini,” ujarnya.
Tengku Nazwar mengatakan, Mubes GSAM bukan sekadar forum diskusi. Ada sejumlah isu strategis yang dibahas, mulai dari kepemimpinan daerah, pengelolaan APBD, kualitas pelayanan publik, kebijakan pembangunan, hingga evaluasi 23 tahun perjalanan Kabupaten Lingga.
Persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga juga menjadi perhatian. Mulai dari lapangan kerja, investasi, konektivitas antarpulau, peningkatan PAD, hingga kemiskinan.
“Mubes ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi wadah untuk mencari solusi dan merumuskan agenda aksi kolektif yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Lingga saat ini maupun untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan,” kata Tengku Nazwar.
Refleksi 23 Tahun Kabupaten Lingga
Alias Wello, salah satu inisiator, menegaskan pentingnya momentum refleksi. Menurutnya, 23 tahun Kabupaten Lingga adalah waktu yang cukup untuk melihat apa yang sudah berhasil, apa yang masih menjadi persoalan, dan menentukan arah pembangunan ke depan.
“Refleksi 23 tahun Kabupaten Lingga adalah momentum untuk melihat apa yang sudah berhasil, apa yang masih menjadi persoalan, dan bersama-sama menentukan arah pembangunan Lingga ke depan,” ujar Alias Wello, Rabu (30/9/2026).
Ia berharap Mubes GSAM tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Forum ini diharapkan menjadi ruang bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan masukan mengenai kondisi daerah.
Sejumlah Pejabat Hadir, Tapi Bukan yang Ditunggu
Dalam dialog yang dipandu Surya—moderator yang merupakan anggota DPRD Lingga periode pertama dan kini aktif sebagai pejabat di Kementerian Agama RI Wilayah Kepulauan Riau—tampak hadir sejumlah FKPD, Wakapolres Lingga, Lanal Dabo, dan Kasitel Kejari Lingga.
Namun, kehadiran mereka tak menutupi kekecewaan peserta. Sosok yang paling ditunggu—Bupati, Ketua DPRD, dan Kepala Bapenda—tetap tidak muncul. Hingga acara berlangsung, tak ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah mengapa para pejabat utama itu absen.
Dialog Rakyat Lingga pun berjalan tanpa mereka yang seharusnya paling bertanggung jawab mendengarkan aspirasi. Masyarakat sudah bicara. Pertanyaannya kini: apakah para pemimpin Lingga akan mendengar, atau tetap memilih diam?
