Menu

Mode Gelap

Hukum Kriminal · 9 Mar 2022 14:40 WIB ·

Jaksa Bakal Rampungkan Pemeriksaan Dugaan Korupsi Anggaran di Baperlitbang Karimun Pekan Ini


 Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Karimun, Tiyan Andesta. Foto: Khairul S/kepripedia.com Perbesar

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Karimun, Tiyan Andesta. Foto: Khairul S/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas serta biaya makan minum tahun 2020 di tubuh Baperlitbang Karimun terus berlanjut.

Setelah tak kurang dari 25 orang yang sebelumnya telah dimintai keterangan, Kejari Karimun akan menuntaskan pemeriksaan pada pihak terkait dalam sepekan ke depan.

“Kalau sempat minggu ini dirampungkan pemeriksaan, yang belum diperiksa. Baru nanti kita sampaikan ke pimpinan,” ujar Kasi Pidsus Kejari Karimun, Tiyan Andesta, Rabu (9/3).

Terpisah, salah satu pegiat anti korupsi di Kepri, M Hafidz (39), mengatakan sejak awal mengikuti kasus tersebut mengapresiasi kinerja pihak kejaksaan dalam penangan dugaan penyalahgunaan anggaran disaat puncak pandemi COVID-19 gelombang pertama itu. Menurutnya, anggaran perjalanan dinas luar daerah pada tahun 2020 itupun sangat patut dicurigai.

ADVERTISEMENT
advertisement

“Kembali saya sampaikan, hal itu kita lihat dalam audit BPKP Kepri soal audit kepatuhan pengelolaan anggaran penanggulangan COVID-19 di tahun 2020. Di sana, seluruh Pemda pada saat puncak pandemi, masih mengalokasikan biaya perjalanan dinas hingga Rp 48,5 miliar dan salah satu yang terbesar ada di Baperlitbang jika dilihat dari Penjabaran APBD-P tahun 2020. Perlu kita garis bawahi, jika sejak Maret 2020, Kemendagri telah menerbitkan peraturan perjalanan dinas bagi ASN serta tata kerja ASN ditengah wabah pandemi gelombang pertama,” katanya.

“Tujuan mereka saat itu (perjalanan dinas) adalah pulau Jawa dan sekitar, Riau dan sekitar serta provinsi Kepri (Batam dan tanjungpinang) yang saat itu tengah menerapkan PPKM. Semua agenda rapat tatap muka saat itu di ditransformasikan melalui digital, yakni rapat via online. Terus, mereka menemui siapa? Rapat apa? hingga menghabiskan anggaran makan minum rapat hingga ratusan juta?, ” jelasnya.

ADVERTISEMENT

Untuk itu, dirinya juga meminta kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau agar melakukan audit dengan tujuan tertentu guna menindaklanjuti hasil dari audit Dana COVID-19 tahun 2020.

“Semestinya hasil audit dana COVID-19 itu ditindaklanjuti lagi dengan audit tujuan tertentu. Audit kepatuhan pengelolaan dana COVID-19, Pemda Karimun disebut melanggar banyak aturan, tapi hanya sebatas itu. Apakah aturan yang dilanggar berpotensi merugikan keuangan negara, itu harus dibuktikan dengan audit tujuan tertentu. Jangan sampai BPKP atau BPK RI hanya menjadi beban negara, tanpa tahu apa tujuan dan tugas seta manfaat dari kehadiran BPKP di semua provinsi,” pungkasnya.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 336 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Polisi Bekuk Pelaku Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur di Sekupang

21 Mei 2022 - 22:46 WIB

Pelaku Skimming Bank Riau Kepri Ditangkap Saat Hendak Pergi ke Lombok

21 Mei 2022 - 22:38 WIB

Pelaku Skimming Bank Riau Kepri di Batam Dikabarkan Diringkus di Bali

21 Mei 2022 - 16:48 WIB

Pura-pura Minta Maaf, Berujung Penikaman Karyawan Nagoya Foodcourt

20 Mei 2022 - 11:11 WIB

Ruko Dibobol Saat Pemilik Pulang Kampung, 4 Pelaku Diamankan

19 Mei 2022 - 22:16 WIB

10 Kg Sabu Tangkapan BNNP Kepri dari 2 Kurir Jaringan Internasional Dimusnahkan

18 Mei 2022 - 17:06 WIB

Trending di Hukum Kriminal
advertisement