Menu

Mode Gelap
ads

Warta · 16 Nov 2021 15:02 WIB

Kata Pengusaha di Batam Soal Tuntutan Buruh Minta UMP 2021 Disahkan


Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid. Foto: Zalfirega/kepripedia.com Perbesar

Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid. Foto: Zalfirega/kepripedia.com

Serikat buruh di Batam meminta Gubenur Kepri, Ansar Ahmad, memberikan kepastian terkait upah UMP dan UMK 2021. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menyebutkan upah tersebut telah dimatangkan pemerintah.

Menurut Rafki, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran terkait upah tahun 2022 yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan No.B-M/383/HI.01.00/XI 2021.

“Dengan bekal SE Menaker ini sudah bisa dihitung dan ditentukan nilai UMK Batam tahun 2022 yang artinya naik beberapa persen,” ujar Rafki kepada kepripedia, Selasa (16/11).

Dia mengatakan UMK Batam tahun 2022 adalah Rp 4.186.359, 51 atau naik sebesar Rp 35.429,51 dibandingkan UMK tahun 2021 yang bernilai Rp 4.150.930. Jika dihitung persentasenya maka tingkat kenaikkan UMK Batam tahun 2022 adalah sebesar 0,85%.

ads

“Jadi dari terkait penilaian UMK tahun 2020 ini sudah cukup adil dan lebih objektif ketimbang formulasi perhitungan upah minimum yang ada dalam PP 78/2015 tentang pengupahan,” kata Rafki.

Menurutnya, daerah yang selama ini upah minimumnya terlalu rendah maka akan terjadi kenaikkan upah minimum dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang upah minimumnya sudah terlalu tinggi.

Untuk Batam sendiri karena upah minimumnya sudah terlalu tinggi maka persentase kenaikkan UMK tahun 2022 menjadi relatif tidak begitu tinggi.

Memasukkan variabel rata-rata konsumsi perkapita di suatu daerah ke dalam formula perhitungan upah minimum menunjukkan bahwa formula itu telah mewakili kebutuhan biaya hidup per orang di suatu daerah.

ads

Untuk nilai konsumsi perkapita di Kota Batam data yang dirilis BPS adalah Rp 2.067.955. per bulan. Dengan UMK Batam yang 4.186.359,51 di tahun 2022 nanti logikanya masih bisa menutupi biaya pengeluaran bulanan tersebut dan masih bisa melakukan saving.

“Harus diingat juga kalau UMK itu diperuntukkan untuk pekerja lajang yang memiliki masa kerja di bawah 1 tahun,” bebernya.

Terkait edaran ini, ia berharap para serikat buruh tidak lagi ada mempermasalahkan formulasi dan nilai UMK Batam yang dihasilkan oleh formulasi tersebut.

Karena dalam tahap pembahasan UU Cipta Kerja dan juga pembahasan PP 36/2021 tentang pengupahan, Serikat Pekerja di tingkat nasional dilibatkan.

Terjadi perundingan yang cukup alot dan terjadi kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan perwakilan APINDO, Serikat Pekerja, dan Pemerintah Pusat. Sehingga jika kemudian dipermasalahkan dan ditolak tentunya agak sedikit aneh.

“Nah untuk para pengusaha diminta untuk dapat menyesuaikan dan menghitung serta mengupdate struktur dan skala upahnya karena jika tidak ada akan ada sanksi dari pemerintah,” pesan dia.

Diharapkan semua pihak untuk dapat menerima keputusan dari pemerintah dan menjaga kondusif Batam.

“Tujuan investor dapat masuk lagi pasca terpuruk akibat virus corona dan lapangan kerja kembali buka,” harap dia.



ads
Baca Lainnya

KPPAD Harap Lingga Jadi Kota Layak Anak Tingkat Madya

27 November 2021 - 16:34 WIB

KPPAD: Januari-November 2021 Ada 12 Kasus Kekerasan Anak di Lingga

27 November 2021 - 16:08 WIB

Gubernur Kepri Sampaikan Persoalan Biaya Penanganan PMI ke BNPB

26 November 2021 - 21:29 WIB

Menteri KKP Kunker ke Kepri, Sosialisasi Industri Perikanan Mandiri

26 November 2021 - 21:09 WIB

Kodim 0317/TBK Bantu Fasilitasi Bedah Gadis di Karimun yang Tertelan Jarum Pentol

26 November 2021 - 17:57 WIB

Truk Pengangkut Pakan Ternak Terbalik di Pendakian Bukit Daeng Batam

26 November 2021 - 16:47 WIB

Trending di Warta