Menu

Mode Gelap

Warta · 28 Mei 2022 14:17 WIB ·

Kebijakan Datangkan Sapi dari Provinsi Lain Masuk ke Kepri Batal


 Ilustrasi ternak sapi atau lembu. Foto: Ismail/kepripedia.com Perbesar

Ilustrasi ternak sapi atau lembu. Foto: Ismail/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Meski sudah menyepakati kebijakan membuka pengiriman sapi dari provinsi lain yang bebas wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Namun, nyatanya hal tersebut tidak bisa direalisasikan, sehingga Provinsi Kepri tidak bisa memperoleh kiriman sapi dari daerah lain.

Karena, penganturan lalu lintas hewan ternak antara Provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Kepri, Adi Prihantara, mengungkapkan berdasarkan penjelasan dari Balai Veteriner (Bvet) Bukittinggi saat ini kebijakan menerima kiriman sapi masuk ke Kepri dari provinsi tidak bisa dilakukan.

ADVERTISEMENT
advertisement

“Dari penjelasan Bvet Bukittinggi pengaturan lalu lintas ternak antar provinsi diatur pusat, kabupaten/kota diatur Provinsi, dan berlanjut kebawahnya. Sehingga, kita belum bisa melaksanakan kebijakan mendatangkan hewan ternak dari daerah lain,” katanya, Sabtu (28/5).

Baca: Satgas Penanganan PMK Kepri Keluarkan Edaran Perbolehkan Kiriman Sapi dari Luar Daerah

Kendati demikian, lanjut Adi, untuk memenuhi kebutuhan harian saat ini pihaknya akan menerapkan distribusi hewan ternak antar kabupaten/kota yang ketersediaannya surplus atau berlebih.

ADVERTISEMENT
advertisement

Menurutnya, dari 7 kabupaten/kota, hanya Natuna, Anambas dan Lingga yang ketersediaan sapi cukup. Bahkan, Natuna kelebihan ketersediaan. Namun, daerah Lainya masih kekurangan.

“Terlebih Batam yang paling minim stok sapinya,” ujar Adi.

ADVERTISEMENT

Oleh karena itu, solusi sementara untuk menutupi kekurangan ketersediaan itu diminta daerah yang surplus sapi dapat mengirimkan ketersediaannya ke daerah yang kekurangan.

“Sambil kita upaya meminta kebijakan pemerintah pusat memberikan solusi yang tepat agar kebutuhan hewan ternak terpenuhi,” sebut Adi.

Selain itu, Sekda menambahkan mengenai surat edaran yang telah dikeluarkan beberapa hari lalu masih tetap berlaku. Karena, memperingatkan kabupaten/kota agar tetap memperketat pengawasan serta membentuk unit tugas mencegah masuknya wabah PMK ke daerah.

ADVERTISEMENT

“Karena status kita masih hijau dan itu yang tetap harus kita jaga,” demikian Adi.

Sementara itu, ketersediaan sapi untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat di Kota Tanjungpinang makin menipis. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Tanjungpinang, Yoni Fadri, menyebut hingga kini ketersediaan sapi di daerahnya hanya tersisa 18 ekor saja.

Sementara, estimasi kebutuhan harian sapi di Tanjungpinang dua ekor per hari.

ADVERTISEMENT

“Artinya, cuma cukup buat memenuhi permintaan masyarakat selama sembilan hari ke depan,” ungkapnya, kemarin.

Menurutnya, selama ini pasokan sapi di Tanjungpinang memang bergantung dengan kiriman dari provinsi lain. Mengingat, Kota Tanjungpinang bukan sentra penghasil ternak sapi.

Oleh karena itu, Yoni berharap dalam waktu dekat ada kepastian kapan sapi dari daerah-daerah, seperti Lampung, Jambi, hingga Palembang bisa masuk ke Tanjungpinang. Karena, dikhawatirkan apabila dalam waktu dekat tak ada sapi masuk ke Tanjungpinang, maka aktivitas penjualan maupun konsumsi daging segar terancam terhenti.

ADVERTISEMENT

Baca: Batal Manfaatkan Sapi Lokal, Hewan Kurban Boleh Dikirim dari Bali dan Lampung

Kendati demikian, lanjut Yoni, pihaknya berupaya mendatangkan sapi dari daerah lainnya di Provinsi Kepri yang surplus ternak sapi, seperti Kabupaten Natuna dan Anambas. Guna memenuhi kebutuhan harian masyarakat serta keperluan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha.

Selain itu, ia memastikan sampai saat ini belum ditemukan penyebaran PMK di Tanjungpinang, makanya pemerintah sangat berhati-hati untuk mendatangkan sapi dari provinsi lain.

Sebab, perlu waktu pemulihan yang lama dan biaya sangat besar jika ternak sapi maupun kambing terkena paparan PMK.

“Kami rutin setiap hari memeriksa serta menyemprot cairan disinfektan di kandang hingga sapi di Tanjungpinang untuk mencegah adanya PMK,” demikian Yoni.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengizinkan pengiriman sapi dari provinsi lain untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1443 Hijriah pada Juli 2022 mendatang.

ADVERTISEMENT
advertisement

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan pihaknya dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran (SE) atas diperbolehkannya kabupaten/kota mendatangkan hewan ternak sapi dan kambing dari daerah lain. Namun, yang bebas dari penularan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Supaya mereka (kabupaten/kota) bisa mendatangkan sapi dari daerah manapun. Kita prioritaskan dari Lampung, kalau tidak dari Bali,” ujarnya, Senin (23/5).

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 29 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Karimun Dapat Suplai 75 Ekor Sapi dari Natuna untuk Penuhi Kebutuhan Hewan Kurban

6 Juli 2022 - 14:15 WIB

Ini Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan di Batam

6 Juli 2022 - 13:42 WIB

HUT Bhayangkara ke-76, Ansar Berharap Kepri Semakin Kondusif

6 Juli 2022 - 12:17 WIB

28 Guru di Bintan Diberi Promosi, Naik Jabatan Jadi Kepala Sekolah

6 Juli 2022 - 11:38 WIB

Dana Pinjaman PT SMI Belum Cair, Sekdaprov: Sudah Diajukan, Cairnya Bertahap

6 Juli 2022 - 11:30 WIB

Tahapan Pemilu Dimulai, Bawaslu Karimun Gelar Apel Kesiapan Pengawasan

6 Juli 2022 - 10:13 WIB

Trending di Warta
advertisement