Menu

Mode Gelap

Nasional · 28 Sep 2021 07:38 WIB ·

Kementerian ESDM: Ada 2.741 Titik Pertambangan Ilegal di Indonesia


 Kementerian ESDM: Ada 2.741 Titik Pertambangan Ilegal di Indonesia Perbesar

Kementerian ESDM baru-baru ini mengungkapkan jumlah pertambangan ilegal yang ada di Indonesia sebanyak 2.741 titik.

Hal ini diungkapkan Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, Lana Saria,dalam Webinar yang digelar Ditjen Minerba, Senin (27/9) kemarin.

Dari jumlah yang mencapai ribuan titik ini menggambarkan jika Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau ilegal ini memang terkesan silut diberantas.

“Terdiri dari 96 lokasi PETI di komoditas batubara dan 2.645 titik komoditas mineral di berbagai wilayah baik di dalam maupun di luar izin usaha pertambangan,” ujar Lana merincikan bidang tambang ilegal itu dikutip dari kumparan.com.

ads

Lana menegaskan jika pertambangan ilegal ini memang semestinya diberantas karena dapat merugikan semua pihak mulai menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi, membahayakan keselamatan atau menimbulkan korban jiwa, berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup hingga dapat menimbulkan bahaya banjir, longsor, mengurangi kesuburan tanah.

“Dan merugikan penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan pajak daerah, dan juga menimbulkan masalah sosial dan gangguan keamanan, serta merusak hutan bila berada dalam kawasan hutan,” ungkapnya.

ads

Meski demikian, ada beberapa faktor atau penyebab masih maraknya pertambangan ilegal, seperti karena adanya keterbatasan lapangan kerja dan desakan ekonomi.

Karena sejauh ini, penambangan ilegal tidak memerlukan syarat pendidikan, sehingga bisa melakukan operasi tambang dengan didukung pemodal khusus. Ditambah sejumlah orang yang tergiur dengan hasil yang istan, dan penegakan hukum yang dianggap oknum tambang ilegal masih lemah.

“Pada umumnya (pertambangan ilegal) memang berniat kejahatan karena sengaja, adanya kesempatan karena penegakan hukum lemah, dan juga pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan keterbatasan lapangan pekerjaan,” tutup Lana.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, dalam siaran persnya menegaskan jika kegiatan PETI ini tidak termasuk ke dalam klasifikasi pertambangan rakyat karena tidak pernah mengikuti regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah.

Bahkan keberadaan PETI ini dianggap telah melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Pertambangan rakyat sesungguhnya itu ada aturannya, ada regulasinya, dan sudah jelas. Sementara PETI tidak mengikuti regulasi yang ada dan tata kelola yang baik serta membahayakan dan merusak,” terang Ridwan.

Ridwan bahkan secara blak-blakan menyebut aktvitas PETI ini masih marak akibat adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu.

“Mengapa PETI terus menjamur? salah satunya adalah kesalahan kita semua. Kita semua berkontribusi dalam kesalahan ini, termasuk petugas-petugas, aparat-aparat, pejabat-pejabat yang seharusnya berperan dalam meniadakan PETI malah terlibat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk menciptakan iklim pertambangan yang berkelanjutan, pemerintah pun mengajak generasi muda untuk terlibat aktif menciptakan pertambangan yang sesuai Good Governance.

“Saya mengajak kaum milenial untuk menjadi motor gerakan memberantas PETI, karena PETI merugikan negara, merusak lingkungan, dan merusak masa depan kita bersama,” tutup Ridwan.

Berita ini dikutip dari kumparan.com

Artikel ini telah dibaca 2 kali

Penulis:

Editor: Redaksi


Baca Lainnya

Libur Maulid Nabi Digeser Jadi 20 Oktober, Ini Pedoman Perayaannya di Masa Pandemi

19 Oktober 2021 - 01:44 WIB

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 1 November

19 Oktober 2021 - 00:44 WIB

Kabar Baik! Arab Saudi Buka Pintu Warga Indonesia Pergi Umrah

9 Oktober 2021 - 20:32 WIB

Sah! Pemerintah Batal Terapkan PPN Sembako dan Pendidikan

8 Oktober 2021 - 07:29 WIB

Pesta Pernikahan Skala Besar dan Konser Mulai Diperbolehkan

27 September 2021 - 22:09 WIB

Menaker Targetkan Bantuan Tenaga Kerja Mikro untuk 100 Ribu UMKM di Tahun 2021

26 Agustus 2021 - 13:54 WIB

Trending di Nasional