Menu

Mode Gelap

Nasional · 20 Sep 2022 09:04 WIB

LKLH Temui Dirjen Kemen LHK, Bahas Pengawasan dan Pengendalian Isu Lingkungan


					DPN LKLH temui Dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Foto: Darwin/kepripedia.com Perbesar

DPN LKLH temui Dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Foto: Darwin/kepripedia.com

Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup menerima audiensi Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (DPN LKLH), Senin (19/9).

Pertemuan ini membahas perihal pengawasan pencemaran lingkungan dan perusahaan yang terdaftar ke dalam Proper 2022 serta membahas perihal gambut.

ADVERTISEMENT

Kedatangan pengurus LKLH itu disambut Dirjen PPKL Sigit Reliantoro melalui Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik M. Denny T. Silaban, Kasubdit Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Muhammad Askary dan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ahli Muda, Rini Ariswari.

Audensi ini terlaksana berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh DPN LKLH sesuai dengan surat Nomor: 116/DPN-LKLH/IVN/IX/ tanggal 7 September 2022 kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan balasan surat yang dibuat oleh Dirjen PPKL melalui Sekretaris Dirjen PPKL sesuai dengan surat Nomor: S.807/SET/PEHET/SET.I/9/2022 pada tanggal 14 September 2022.

Audiensi ini semula dijadwalkan akan diterima secara langsung oleh, namun berhalangan. Dalam kesempatan ini, DPN LKLH dihadiri Irmansyah, SE selaku Direktur Eksekutif DPN LKLH, Darwin Marpaung, selaku Direktur Investigasi dan Identifikasi, Litbang DPN LKLH.

Irmansyah menyampaikan jika LKLH siap bekerjasama dengan pemerintah dalam pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan. Selain itu, Irman juga mengungkap beberapa perusahaan yang masuk ke dalam daftar Proper namun diduga melakukan kegiatan pertambangan di area HGU yang tidak memiliki izin.

“LKLH merupakan lembaga masyarakat yang akan melaksanakan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup yang didalamnya ada Peran serta masyarakat di dalam pengawasan atau pun penilaian perusahaan yang akan masuk kedalam Proper,” katanya.

“Proper yang dimaksud ialah sesuai dengan Permen LHK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tambah dia.

Menurutnya, Kementerian saat ini harus lebih selektif dalam menetapkan perusahaan yang masuk dalam proper, sehingga tidak berimplikasi terhadap isu-isu terkini soal pencemaran lingkungan.

ADVERTISEMENT

“Dalam hal ini Dirjen PPKL kami menyarankan agar tidak sembarang untuk menilai perusahaan yang terbaik dalam pengelolaan lingkungan yang nantinya kami khawatirkan akan menjadi problem di kemudian hari. Nah, pentingnya peran serta masyarakat dalam hal ini harapanya adalah agar pemerintah dapat menampilkan kinerja yang transparan dan akuntabel. pada kesimpulan dalam acara tadi kami telah berkomiktmen dengan Dirjen PPKL akan Bersama-sama mendorong pemerintah Daerah dalam pencapaian target perusahaan yang akan didaftar ke dalam proper,” ungkapnya.

Ia menambahkan, LKLH siap untuk dilibatkan dalam penilaian Proper, yang di bagi menjadi tiga bagian yakni emas, hijau, coklat, dan hitam.

“Selain proper tadi kami juga membahas tentang pencemaran air dan udara yang dihasilkan dari perusahaan, kesemuanya itu harus di kaji lebih dalam lagi dan kami juga membahas tentang gambut. Kami juga menyampaikan kerusakan ekosistem gambut disebabkan oleh alih fungsi lahan gambut menjadi sawit,” sebutnya.

ADVERTISEMENT

Sementara itu Darwin Marpaung, menyampaikan bahwa pihaknya sangat membutuhkan ketetapan yang dikatakan wilayah gambut sebab hal itu dibutuhkan untuk menjadi payung hukum dalam membuat Perdes tentang Perlindungan Lahan Basah Gambut dan Mangrove.

“Selain itu kami juga meminta arahan petunjuk tentang permohonan penerbitan surat keterangan tidak berada di dalam Kawasan hutan gambut dari Kementerian LHK/Dirjen PPKL. Yang mana pada inti peraturan itu lokasi pengajuan yang akan di masukkan kedalam program PSR harus ada surat keterangan tidak dalam Kawasan hutan dan mangrove dari pihak Kemen LHK yang membidangi untuk itu,” kata Darwin.

‘’Kami telah mempertanyakan tentang Kawasan gambut yang telah di konsesi, dan semua materi yang telah kami sampaikan telah dijawab oleh pihak Dirjen PPKL dan telah menyampaikan kepada kami rumusan gambut , ekosistem gambut dan budidaya,’’ terangnya.

ADVERTISEMENT
Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Mulai Siapkan Diri, Ini Bocoran Jadwal Penerimaan CPNS 2024

7 Mei 2024 - 12:58 WIB

64fe8285acaaa

Pasca Sidang Sengketa di MK, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024

24 April 2024 - 17:07 WIB

Ketua KPU dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka

Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H Jatuh Pada 10 April 2024

8 April 2024 - 22:51 WIB

PP Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H jatuh 10 April

Rancangan PP, Anggota TNI/Polri Bisa Isi Jabatan ASN

13 Maret 2024 - 20:50 WIB

Menpan RB Anwar Anas

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024

10 Maret 2024 - 19:48 WIB

Ilustrasi ramadhan 1445 H

Edaran Menag untuk Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri: Aturan Soal Speaker hingga Khutbah

10 Maret 2024 - 18:59 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Trending di Nasional