Menu

Mode Gelap

Nasional · 20 Sep 2022 09:04 WIB ·

LKLH Temui Dirjen Kemen LHK, Bahas Pengawasan dan Pengendalian Isu Lingkungan


 DPN LKLH temui Dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Foto: Darwin/kepripedia.com Perbesar

DPN LKLH temui Dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Foto: Darwin/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup menerima audiensi Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (DPN LKLH), Senin (19/9).

Pertemuan ini membahas perihal pengawasan pencemaran lingkungan dan perusahaan yang terdaftar ke dalam Proper 2022 serta membahas perihal gambut.

Kedatangan pengurus LKLH itu disambut Dirjen PPKL Sigit Reliantoro melalui Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik M. Denny T. Silaban, Kasubdit Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Muhammad Askary dan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ahli Muda, Rini Ariswari.

Audensi ini terlaksana berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh DPN LKLH sesuai dengan surat Nomor: 116/DPN-LKLH/IVN/IX/ tanggal 7 September 2022 kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan balasan surat yang dibuat oleh Dirjen PPKL melalui Sekretaris Dirjen PPKL sesuai dengan surat Nomor: S.807/SET/PEHET/SET.I/9/2022 pada tanggal 14 September 2022.

ADVERTISEMENT
advertisement

Audiensi ini semula dijadwalkan akan diterima secara langsung oleh, namun berhalangan. Dalam kesempatan ini, DPN LKLH dihadiri Irmansyah, SE selaku Direktur Eksekutif DPN LKLH, Darwin Marpaung, selaku Direktur Investigasi dan Identifikasi, Litbang DPN LKLH.

Irmansyah menyampaikan jika LKLH siap bekerjasama dengan pemerintah dalam pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan. Selain itu, Irman juga mengungkap beberapa perusahaan yang masuk ke dalam daftar Proper namun diduga melakukan kegiatan pertambangan di area HGU yang tidak memiliki izin.

ADVERTISEMENT

“LKLH merupakan lembaga masyarakat yang akan melaksanakan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup yang didalamnya ada Peran serta masyarakat di dalam pengawasan atau pun penilaian perusahaan yang akan masuk kedalam Proper,” katanya.

“Proper yang dimaksud ialah sesuai dengan Permen LHK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tambah dia.

Menurutnya, Kementerian saat ini harus lebih selektif dalam menetapkan perusahaan yang masuk dalam proper, sehingga tidak berimplikasi terhadap isu-isu terkini soal pencemaran lingkungan.

ADVERTISEMENT

“Dalam hal ini Dirjen PPKL kami menyarankan agar tidak sembarang untuk menilai perusahaan yang terbaik dalam pengelolaan lingkungan yang nantinya kami khawatirkan akan menjadi problem di kemudian hari. Nah, pentingnya peran serta masyarakat dalam hal ini harapanya adalah agar pemerintah dapat menampilkan kinerja yang transparan dan akuntabel. pada kesimpulan dalam acara tadi kami telah berkomiktmen dengan Dirjen PPKL akan Bersama-sama mendorong pemerintah Daerah dalam pencapaian target perusahaan yang akan didaftar ke dalam proper,” ungkapnya.

Ia menambahkan, LKLH siap untuk dilibatkan dalam penilaian Proper, yang di bagi menjadi tiga bagian yakni emas, hijau, coklat, dan hitam.

“Selain proper tadi kami juga membahas tentang pencemaran air dan udara yang dihasilkan dari perusahaan, kesemuanya itu harus di kaji lebih dalam lagi dan kami juga membahas tentang gambut. Kami juga menyampaikan kerusakan ekosistem gambut disebabkan oleh alih fungsi lahan gambut menjadi sawit,” sebutnya.

ADVERTISEMENT

Sementara itu Darwin Marpaung, menyampaikan bahwa pihaknya sangat membutuhkan ketetapan yang dikatakan wilayah gambut sebab hal itu dibutuhkan untuk menjadi payung hukum dalam membuat Perdes tentang Perlindungan Lahan Basah Gambut dan Mangrove.

“Selain itu kami juga meminta arahan petunjuk tentang permohonan penerbitan surat keterangan tidak berada di dalam Kawasan hutan gambut dari Kementerian LHK/Dirjen PPKL. Yang mana pada inti peraturan itu lokasi pengajuan yang akan di masukkan kedalam program PSR harus ada surat keterangan tidak dalam Kawasan hutan dan mangrove dari pihak Kemen LHK yang membidangi untuk itu,” kata Darwin.

‘’Kami telah mempertanyakan tentang Kawasan gambut yang telah di konsesi, dan semua materi yang telah kami sampaikan telah dijawab oleh pihak Dirjen PPKL dan telah menyampaikan kepada kami rumusan gambut , ekosistem gambut dan budidaya,’’ terangnya.

ADVERTISEMENT
Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 14 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


Tetap terhubung dengan kami:

ADVERTISEMENT
advertisement
advertisement
Baca Lainnya

Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra Meninggal Dunia

18 September 2022 - 16:13 WIB

Telkom dan Bappenas Siapkan Sistem Data Katalog Nasional Satu Data

16 September 2022 - 08:23 WIB

Sah! Plt Ketum PPP Serahkan SK Menkumham ke KPU

13 September 2022 - 08:05 WIB

Tarif Ojek Online Naik Mulai 10 September 2022, Ini Daftar Harganya

8 September 2022 - 10:37 WIB

Badan Makanan Singapura Tarik Saus dan Kecap Manis ABC Buatan RI

8 September 2022 - 09:36 WIB

Pascaputusan MK, Dewan Pers-Konstituen Konsolidasi Hadapi UKW Palsu

7 September 2022 - 11:31 WIB

Trending di Nasional
advertisement