Menu

Mode Gelap

Warta · 16 Mar 2022 19:16 WIB ·

Membandingkan Proyek Pasar Maimun Rp 4,9 Miliar dan Gedung Mapolairud Rp 3,1 Miliar


 Proyek pasar Puan Maimun Karimun. Foto: Kepripedia.com Perbesar

Proyek pasar Puan Maimun Karimun. Foto: Kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Pembangunan lokasi lapak pedagang di pasar Puan Maimun Karimun, provinsi Kepulauan Riau, senilai Rp 4,9 miliar menuai kritik.

Bahkan, Dinas PUPR Karimun sempat ‘ditantang’ untuk melaksanakan uji laboratorium konstruksi terhadap pembangunan proyek yang menyerap dana APBD itu.

Pegiat anti korupsi, M Hafidz, membandingkan proyek pembangunan lapak pedagang itu dengan proyek Gedung Satpol Air Polres Karimun yang terletak di kawasan pantai Pak Imam dengan anggaran Rp 3,1 miliar.

Menurutnya, realisasi pembangunannya terbilang jauh lebih baik jika melihat mata anggaran yang ada. Apalagi proyek itu mendirikan gedung dengan dua lantai dilengkapi sarana dermaga yang memadai.

ADVERTISEMENT
advertisement

“Itu gedung berlantai dua. Bandingkan dengan pembangunan lapak pedagang di pasar yang nilai tender tercatat di dinas PUPR senilai Rp.4.999.835.061,00,” katanya.

Sementara, kata dia, jika melihat besarnya anggaran yang digelontorkan untuk proyek pembangunan pasar Puan Maimun terbilang cukup besar. Hal itu bertolak belakang dengan kualitas bangunan yang dihasilkan.

ADVERTISEMENT

“Kita bisa lihat jelas perbandingan nilainya serta hasilnya. Jadi wajar dong kalau kita minta aparat penegak hukum, melakukan uji kontruksi sebelum proyek tersebut dibayar kepada pihak kontraktor,” tambah dia.

Untuk itu, ia mendorong agar proyek pasar Puan Maimun untuk dilakukan uji laboratorium. Apalagi, mewajibkan pengujian itu sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR tahun 2006 Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

Dalam Kepmen tersebut, dikatakan jika pihak penyedia jasa dan barang serta dinas terkait wajib hukumnya melakukan uji kontruksi di laboratorium.

ADVERTISEMENT

“Pada RAB-nya pasti ada anggaran untuk uji laboratorium alias uji tekanan kualitas beton dan lain-lain. Karena anggaran uji lab cukup besar setiap item kontruksi juga pengadaan material bahan yang masuk di lapangan sebelum di acc,” terangnya.

“Yang ikut dalam uji labor wajib ikut serta dari pihak kontraktor, dinas terkait, dinas PUPR, konsultan pengawas, serta yang lain yang dianggap perlu. Di dalam permen PUPR tahun 2006 sangat jelas tertulis bahkan tentang standarisasinya. Jadi gak ada alasan untuk tidak melakukannya,” tambah dia.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 170 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Penjelasan RSUD Dabo Soal Tudingan Tolak Rawat Inap Pasien: Sudah Dicek Diarahkan Rawat Jalan

22 Mei 2022 - 21:02 WIB

Cerita Keluarga Pasien Asal Bukit Keliling yang Keluhkan Layanan UGD di RSUD Dabo

22 Mei 2022 - 20:58 WIB

DKPKH Diminta Data Sapi Lokal Guna Penuhi Kebutuhan Rutinitas dan Idul Adha

22 Mei 2022 - 12:56 WIB

Baznas Kepri Himpun Zakat Sebesar Rp 1,016 Miliar Selama Ramadhan

22 Mei 2022 - 12:02 WIB

Terbukti Jadi Korban Skimming, Bank Riau Kepri Bayarkan Kerugian Nasabah di Batam

21 Mei 2022 - 16:56 WIB

Pasca Vonis Apri Sujadi, Pemprov Tunggu Usulan Pengangkatan Bupati Bintan Definitif

21 Mei 2022 - 16:25 WIB

Trending di Warta
advertisement