Menu

Mode Gelap

Warta · 16 Mar 2022 19:16 WIB

Membandingkan Proyek Pasar Maimun Rp 4,9 Miliar dan Gedung Mapolairud Rp 3,1 Miliar


					Proyek pasar Puan Maimun Karimun. Foto: Kepripedia.com Perbesar

Proyek pasar Puan Maimun Karimun. Foto: Kepripedia.com

Pembangunan lokasi lapak pedagang di pasar Puan Maimun Karimun, provinsi Kepulauan Riau, senilai Rp 4,9 miliar menuai kritik.

Bahkan, Dinas PUPR Karimun sempat ‘ditantang’ untuk melaksanakan uji laboratorium konstruksi terhadap pembangunan proyek yang menyerap dana APBD itu.

ADVERTISEMENT

Pegiat anti korupsi, M Hafidz, membandingkan proyek pembangunan lapak pedagang itu dengan proyek Gedung Satpol Air Polres Karimun yang terletak di kawasan pantai Pak Imam dengan anggaran Rp 3,1 miliar.

Menurutnya, realisasi pembangunannya terbilang jauh lebih baik jika melihat mata anggaran yang ada. Apalagi proyek itu mendirikan gedung dengan dua lantai dilengkapi sarana dermaga yang memadai.

“Itu gedung berlantai dua. Bandingkan dengan pembangunan lapak pedagang di pasar yang nilai tender tercatat di dinas PUPR senilai Rp.4.999.835.061,00,” katanya.

Sementara, kata dia, jika melihat besarnya anggaran yang digelontorkan untuk proyek pembangunan pasar Puan Maimun terbilang cukup besar. Hal itu bertolak belakang dengan kualitas bangunan yang dihasilkan.

“Kita bisa lihat jelas perbandingan nilainya serta hasilnya. Jadi wajar dong kalau kita minta aparat penegak hukum, melakukan uji kontruksi sebelum proyek tersebut dibayar kepada pihak kontraktor,” tambah dia.

Untuk itu, ia mendorong agar proyek pasar Puan Maimun untuk dilakukan uji laboratorium. Apalagi, mewajibkan pengujian itu sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR tahun 2006 Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

Dalam Kepmen tersebut, dikatakan jika pihak penyedia jasa dan barang serta dinas terkait wajib hukumnya melakukan uji kontruksi di laboratorium.

ADVERTISEMENT

“Pada RAB-nya pasti ada anggaran untuk uji laboratorium alias uji tekanan kualitas beton dan lain-lain. Karena anggaran uji lab cukup besar setiap item kontruksi juga pengadaan material bahan yang masuk di lapangan sebelum di acc,” terangnya.

“Yang ikut dalam uji labor wajib ikut serta dari pihak kontraktor, dinas terkait, dinas PUPR, konsultan pengawas, serta yang lain yang dianggap perlu. Di dalam permen PUPR tahun 2006 sangat jelas tertulis bahkan tentang standarisasinya. Jadi gak ada alasan untuk tidak melakukannya,” tambah dia.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Asyik! Ada Beasiswa untuk 1.500 Mahasiswa Kepri Berprestasi di Tahun 2024

1 Maret 2024 - 14:28 WIB

images 6

Polda Kepri Gelar Operasi Keselamatan Seligi 2024 Selama 14 Hari ke Depan

1 Maret 2024 - 14:21 WIB

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin. Foto: Ist/kepripedia.com

Ribuan Pencaker Ikuti Job Fair 2024 di Bintan, Begini Harapan Roby Kurniawan

1 Maret 2024 - 12:37 WIB

Bupati Bintan Roby Kurniawan mengunjungi Job Fair 2024

Kecam Pengusiran Wartawan Liput Rekapitulasi, Ketua PWI Lingga: Ini Tidak Baik

1 Maret 2024 - 10:35 WIB

Ketua PWI Lingga Jhony Prasetya

KPU Lingga soal Ada Wartawan Diusir: Keterbatasan Ruangan

29 Februari 2024 - 18:09 WIB

Ketua KPU Lingga Ardhy Aulia

Heboh Wartawan Liput Rekapitulasi Suara Diusir, Bawaslu Lingga: Perhitungan Harus Terbuka

29 Februari 2024 - 17:52 WIB

Ketua Bawaslu Lingga Fidya Asrina
Trending di Warta