Menu

Mode Gelap
ads

Netizen · 5 Nov 2021 16:51 WIB

Menyoal Kebijakan Pemerintah Pindahkan Ibukota


Ilustrasi pemindahan ibukota. Foto: Net Perbesar

Ilustrasi pemindahan ibukota. Foto: Net

Kebijakan pemerintah pada dasarnya harus di taati dan diikuti karena pemerintah membuat suatu kebijakan pasti ada maksud untuk memajukan negeri ini. Namun sampai saat ini, masih terdapat kebijakan yang dinilai sebenarnya tidak perlu dilakukan pemerintah.

Seperti halnya kebijakan pemerintah yang berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta, ke luar pulau jawa.

Dulu Jonggol jadi tujuan, sekarang terpilihlah pulau kalimantan. Haruskah Jakarta yang sarat nilai sejarah di tinggalkan? sebesar apa urgensinya, hingga trilliunan rupiah harus digelontarkan?

Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kemacetan lalu lintas yang parah, banjir, dan meningkatnya urbanisasi di nilai telah membuat Jakarta tak layak lagi jadi ibukota.

ads

Beberapa kota di Kalimantan disebut-sebut menjadi alternatif ibukota baru. Pemindahan ibukota bukan wacana baru artinya sudah ada wacana dari pemerintah sebelumnnya.

Namun dari berbagai referensi, alasan utama pemerintah sekarang untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke luar pulau jawa, setidaknya ada 4 yaitu banjir, macet, polusi dan pemerataan pembangunan.

Alasan tersebut sebenarnya sedikit besarnya menohok kapasitas Presiden sendiri dalam memerintah. Karena kami menilai bukankah salah satu program besar presiden saat mencalonkan diri baik itu menjadi gubernur maupun presiden adalah tentang penanganan semua keruwetan Jakarta, yang didalamnya termasuk banjir, macet, polusi dan lain sebagainya.

Dengan kata lain ketika presiden memberi alasan untuk memindahkan ibukota karena banjir, macet, polusi dan lain-lain itu berarti ada masalah serius dalam menjalankan janji kampanye nya baik dari dalam maupun dari luar.

ads

Selanjutnya alasan pemerintah untuk memindahkan ibukota adalah pemerataan pembangunan. Kita bisa saja mempunyai pendapat yang berbeda tentang ini, tapi kalau alasannya pemindahan ibukota itu untuk pemerataan pembangunan maka kita bisa berpikir, solusi yang seharusnya di lakukan adalah meningkatkan pengawasan pemerataan pembangunan ke daerah-daerah bukan memindahkan ibukota ke daerah tersebut.

Apakah ada jaminan ketika ibukota dipindahkan ke suatu daerah, sebutlah Kalimantan, akan terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia ? bukankah akan membuat konflik baru, semisal kecemburuan sosial.

Melihat dari berbagai sektor, jika alasannya pemerataan pembangunan maka yang lebih layak adalah provinsi Aceh Dan Papua, jadi jangan sampai wacana pemindahan ibukota dikarenakan salah satu alasan nya adalah pemerataan pembangunan yang bisa membuat konflik baru. Alasan yang diberikan pemerintah bisa di bantahkan oleh masyarakat banyak yang tidak menyetujui kebijakan untuk memindahkan ibukota.

Hemat kami sebagai pemuda, kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibukota bukanlah kebijakan yang mendesak untuk pemerintah lakukan.

Seperti informasi yang didapat dari berita, dana sebesar Rp. 466 triliun bukan lah dana yang kecil, yang sumber-sumbernya kurang lebih dari jual asset dan kemungkinan hutang lagi untuk dana pemindahan ibukota dari Jakarta ke provinsi luar jawa.

Jika dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang lebih penting seperti penunjang pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebutuhan rakyat niscaya rakyat akan sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari pada membuat kebijakan pemindahan ibukota lebih baik pemerintah membuat kebijakan yang lebih di butuhkan seperti pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat pribumi, Mengurangi investasi asing dan mengedepankan investasi dalam negeri agar SDM pribumi lebih baik untuk meningkatkan potensi Negeri ini.

Kita misalkan dana sebesar itu digunakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan di daerah-daerah, maka banyak masyarakat pengangguran yang bisa mendapatkan penghasilan. Pembukaan lapangan pekerjaan bisa dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia. Pemerintah bisa memberikan Sarana dan prasarana kepada masyarakat misalnya dalam bentuk peralatan, untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam. Agar negara kita bisa mengolah sendiri SDA yang ada dan bisa memakmurkan masyarakat , bukan malah kita menjual mentahan ke negara lain kemudian kita beli lagi dalam bentuk olahan jadi.

Sampai kapan kita seperti ini?. Modal ada tapi dialokasikan untuk kepentingan yang tidak begitu penting.

Kemudian dari pada kebijakan itu dibuat lebih baik pemerintah menjalankan poin-poin Pasal 33 Undang-undang 1945. Berikut bunyi pasal 33, yang di kutip langsung dari Undang-undang 1945:
Pasal 33:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi berkeadilan, berkelanjutan , berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) ketentan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Wacana pemindahan ibukota Negara bukan lah kebijakan yang tepat untuk sekarang, maka dari itu pemerintah harus lebih menyeleksi dan melihat kebijakan apa yang di butuhkan untuk sekarang agar tidak mubazir dalam memutuskan kebijakan .

Rakyat Indonesia membutuhkan kebijakan pemerintah yang efisien dan efektif , agar bisa menjadi patokan untuk kebaikan bersama bukan malah kebijakan itu semakin memperburuk kondisi tanah air tercinta.

 


Konten ini ditulis oleh Muhamad Risky (Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji)



ads
Baca Lainnya

Jauhi dan Jangan Pernah Coba-coba Narkoba

9 November 2021 - 18:59 WIB

Kala COVID-19 Menjadi Sarana Transformasi Pendidikan

5 November 2021 - 17:21 WIB

Bagaimana Pendidikan Olahraga Selama Pandemi COVID-19

18 Juni 2021 - 15:40 WIB

Disebut dalam al-Quran dan Hadist, Ini 5 Keutamaan Bersedekah

12 Mei 2021 - 01:04 WIB

7 Keajaiban dari Infaq dan Sedekah

8 Mei 2021 - 22:12 WIB

Makna Tunaikan Zakat Bagi Umat Muslim

2 Mei 2021 - 22:52 WIB

Trending di Netizen