Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri 2024 dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (27/3).
Pelaksanaan musrenbang diikuti 500 orang secara luring dan 100 orang hadir secara daring selama 2 hari yakni, 27-28 Maret 2024. Adapun tiga bidang yang dibahas dalam musrenbang meliputi, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
Kemudian, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.
Dalam sambutannya, Ansar menyampaikan untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2025, maka RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 menetapkan tema “Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan”.
Baca Juga
“Tema ini akan menjadi rujukan untuk dijabarkan ke dalam tiga prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yaitu Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Infrastruktur Wilayah, serta Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya,” paparnya.
Selain itu, Ansar juga menjelaskan fenomena tingkat pengangguran terbuka di Kepri yang menurutnya Kepri yang bertambah akibat pandemi COVID-19 . Hal itu dikarenakan fluktuasi ekonomi sehingga menyebabkan industri mem-PHK pekerjanya.
“Angka pengangguran kita pernah tembus di tahun 2021 ke angka di atas 10 persen, kita kedua tertinggi setelah Bali namun kita terus melakukan usaha recovery. Namun, saat ini sudah menurun hingga 6,8 persen,” jelas Ansar
Deputi I Pengelolaan Batas Wilayah Negara Kemendagri, Robert Simbolon, mengatakan Pempov Kepri telah berupaya melakukan sinkronisasi dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan sasaran prioritas nasional terutama terkait dengan 6 indikator sasaran makro ekonomi.
Ia pun mengepresiasi langkah tersebut, juga termasuk kesepakatan atas target yang ditentukan oleh pemerintah pusat terkait enam sasaran makro ekonomi yang telah dicapai dalam forum Rakortekrenbang tahun 2024.
“Kerangka substansi yang telah sinkroni ini agar tetap konsisten hingga penetapan RKP 2025 di bulan Juli nanti sesuai dengan harapan kita bersama” pesannya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, mengajak seluruh stakeholder di Provinsi Kepri untuk menguatkan langkah bersama guna mempercepat pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau sehingga bisa lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.
“Dan sejalan dengan kolaborasi antara Kementerian PPN dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, telah disiapkan satu peta Jalan transformasi ekonomi Kepulauan Riau untuk mendukung peningkatan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” demikian Leonardo.
