Menu

Mode Gelap

Warta · 30 Mar 2023 21:09 WIB

Ombudsman Sebut Ada 6 Potensi Maladministrasi di PPDB Tahun 2023


					Kepala Ombudsman Kepri Lagat Siadari menyampaikan materi di Rakor Pengawasan PPDB 2023 Foto: Istimewa Perbesar

Kepala Ombudsman Kepri Lagat Siadari menyampaikan materi di Rakor Pengawasan PPDB 2023 Foto: Istimewa

Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau, Ombudsman RI Perwakilan Kepri mengadakan rapat koordinasi (Rakor) pengawasan dan percepatan penyelesaian laporan dengan seluruh Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag se Provinsi Kepri secara daring pada Rabu (29/3).

Rakor ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kepri dalam rangka mengetahui persiapan pelaksanaan PPDB setiap tahunnya.

ADVERTISEMENT

Membuka kegiatan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari mengucapkan terimakasih kepada pelaksana atas suksesnya PPDB di tahun 2022.

Meskipun ia tidak menampik masih terdapat permasalahan di beberapa tempat khususnya di sekolah-sekolah favorit.

“Secara keseluruhan PPDB yang lalu sudah baik. Namun memang ada di beberapa tempat seperti di Batam, masih terjadi permasalahan berulang di sekolah-sekolah favorit terkait Rombel. Oleh karena itu perlu adanya rapat koordinasi, agar tidak ada lagi maladministrasi” ucap Lagat.

Pada kegiatan ini, Ombudsman menyajikan dua paparan terkait evaluasi pelaksanaan PPDB Tahun 2022 dan rencana pengawasan di Tahun 2023.

Materi pertama berjudul “Keniscayaan PPDB Berintegritas Tanpa Penyimpangan” yang dibawakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari.

Dalam materi itu, diungkap potensi-potensi maladministrasi (penyimpangan) pada pelaksanaan PPDB Tahun 2023 yang merupakan hasil pegawasan yang pada tahun sebelumnya.

Terdapat 6 potensi maladministrasi  yang dimaksud di antaranya:

ADVERTISEMENT

Pertama, Penyimpangan Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021/Perwako/Surat Keputusan/Juknis PPDB terkait Rombel dan RDT melebihi yang direncanakan

Kedua, Sekolah tidak transparan menyampaikan informasi kapasitas maksimal siswa sehingga memungkinkan adanya transaksi antara pihak sekolah dengan orangtua calon siswa

Ketiga, Sistem zonasi dengan syarat tambahan yaitu “Surat Keterangan Domisili” yang bukan korban bencana alam diterbitkan RT/RW dan dilegalisasi Kelurahan, dimana hal tersebut rawan akan pungli oknum RT/RW maupun Kelurahan

ADVERTISEMENT

Keempat, Kurang jelasnya mekanisme mitigasi (kanal pengaduan) terhadap keluhan/pengaduan orangtua calon siswa

Kelima, Pemungutan sejumlah biaya kepada calon siswa yang dikaitkan dengan PPDB, padahal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan penerimaan siswa baru tidak dipungut biaya dan satuan pendidikan dilarang melakukan pemungutan

Keenam, Penerimaan siswa baru setelah penutupan penerimaan dan Program Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) sedang berjalan

ADVERTISEMENT

Dari itu, Lagat berpesan agar penyelanggara dapat berkaca dari apa yang dipaparkan sehingga potensi maladministrasi itu tidak terjadi pada pelaksanaan PPDB tahun 2023.

“Kami tegaskan jangan ada pungli dan selenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ada,” tegas Lagat.

Sementara itu, Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Arif Budiman, dalam pemaparan materi pengawasan Ombudsman RI Kepri pada PPDB Tahun 2023 menyampaikan pengawasan tersebut dimulai sejak maret hingga juli 2023.

Pengawasan ini menurutnya meliputi rapat koordinasi, pantauan langsung di lapangan, membuka posko pengaduan dan membentuk narahubung dalam upaya percepatan penyelesaian laporan.

“Untuk pengaduannya akan kami selesaikan dengan metode Respon Cepat Ombudsman atau RCO. Kami juga minta kontak narahubung agar jika ada pengaduan, dapat kami sampaikan langsung ke narahubung. Dengan begitu laporan bisa lebih cepat selesai,” kata Budi.

Lebih lanjut terkait pantauan langsung ke lapangan, Budi menjelaskan akan menggunakan Instrumen Pengawasan PPDB Tahun 2023, dengan mengambil sampel acak.

Acara ditutup dengan penyampaian persiapan pelaksanaan PPDB Tahun 2023 oleh penyelenggara serta diskusi.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Kasi Pidsus Kejari Karimun dan Kacabjari Tanjungbatu Resmi Berganti

15 Juli 2024 - 12:31 WIB

IMG 20240715 WA0032 11zon

Razia Kendaraan di Bintan Dimulai Hari Ini, 7 Prioritas Pelanggaran Bakal Ditindak

15 Juli 2024 - 11:59 WIB

IMG 20240715 WA0029 11zon

Kesultanan Riau-Lingga Anugerahi Gelar Adat Dato’ Perdana Satya Buana ke Kapolda Kepri

15 Juli 2024 - 10:13 WIB

Kapolda Kepri Yan Fitri terima gelar adat

Polres Karimun Gelar Operasi Patuh Seligi hingga 14 Hari ke Depan, Berikut Sasarannya

15 Juli 2024 - 09:58 WIB

IMG 20240715 WA0011 11zon

Operasi Patuh Jaya 2024 Digelar 15-28 Juli, Ini 14 Jenis Pelanggaran Lalu-Lintas yang Ditindak

15 Juli 2024 - 09:44 WIB

IMG 20220602 151321 233 e1654168644951

Alami Masalah Medis Saat Melintasi Laut Natuna Utara, Basarnas Evakuasi Kru Kapal TRF Kashima

15 Juli 2024 - 09:13 WIB

WhatsApp Image 2024 07 15 at 07.42.16
Trending di Warta