Menu

Mode Gelap

Ekonomi Bisnis · 13 Apr 2022 08:00 WIB

Pemerintah RI Resmi Pungut Pajak dari Crypto dan Fintech


					Cryptocurrency. Foto : Canva Perbesar

Cryptocurrency. Foto : Canva

Pemerintah Republik Indonesia resmi memungut pajak dari aset Crypto dan Finacial Technology (Fintech) melalui pemberlakukan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya ekstensifikasi pajak di sektor digital dan tentunya akan sangat positif untuk semakin menggenjot penerimaan negara.

ADVERTISEMENT

“Selama ini tren transaksi dan pengguna crypto dan Fintech ini terus meningkat. Penerapan pajak ini bisa menciptakan playing field yang setara dengan instrumen lainnya,” ujar Putri.

Dengan adanya ketentuan tersebut tentunya akan semakin memperkuat legitimasi transaksi kripto dan memberikan peluang semakin memperkuat keyakinan investor. Untuk pengenaan pajak ini harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan industri, untuk memastikan aset kripto ini tetap menarik dan berdaya saing.

“Harus seimbang antara aspek penerimaan dengan kepentingan menjaga iklim usaha perdagangan kripto,” cetusnya.

Penjelasan Kementerian Keuangan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 68 tahun 2022 besaran tarif PPN atas penyerahan aset kripto sebesar 0,11 persen dikali nilai transaksi aset kripto apabila melakukan transaksi pada platform yang terdaftar Bappebti.

Kemudian apabila transaksi dilakukan pada platform yang tidak terdaftar di Bappebti, maka dikenakan tarif PPN sebesar 0,22 persen. Pemerintah menetapkan besaran tarif PPh Final Pasal 22 sebesar 0,1 persen dari nilai transaksi, tidak termasuk PPN dan PPnBM, apabila transaksi dilakukan pada platform yang terdaftar di Bappebti.

Apabila transaksi dilakukan pada tidak terdaftar di Bappebti akan dikenakan tarif PPh Final Pasal 22 sebesar 0,2 persen dari nilai transaksi.

Pengenaan PPN dan PPh untuk penyelenggaraan Fintech ketentuan perpajakannya diatur dalam PMK nomor 69 Tahun 2022, dimana pemberi pinjaman dalam platform pinjaman online dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15 persen dari jumlah bruto atas bunga, apabila wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

ADVERTISEMENT

Kemudian apabila wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, pemberi pinjaman dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20 persen dari jumlah bruto atas bunga.

Pada ketentuan tersebut juga mengatur pengenaan PPN atas penyerahan jasa penyelenggaraan teknologi finansial oleh pengusaha, seperti Uang Elektronik dan Dompet Elektronik. Adapun besaran tarif PPN tersebut adalah 11 persen.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Harga Beras Premium di Tanjungpinang Naik

22 Februari 2024 - 07:59 WIB

IMG 20240220 WA0005 11zon

6 Sektor Industri di Batam yang Tumbuh Signifikan di Tahun 2023

13 Februari 2024 - 12:18 WIB

ILUSTRASI PELAWA 664x498 11zon

Warga Batam Wajib Tau! Segini Biaya Parkir Terbaru di Batam

1 Februari 2024 - 13:23 WIB

IMG 20240201 WA0029 11zon

BP Batam Gandeng Swasta Kelola Parkir Pelabuhan Domestik

1 Februari 2024 - 13:09 WIB

IMG 20240201 WA0028 11zon

BPR Karimun Re-Branding Nama, Unggulkan Program Kurda Segmentasi UMKM

24 Januari 2024 - 12:07 WIB

IMG 20240124 WA0009 11zon

Tahun Ini, Retribusi Tera dan Tera Ulang di Bintan Gratis

20 Januari 2024 - 12:27 WIB

IMG 20240119 WA0008 11zon
Trending di Ekonomi Bisnis