Menu

Mode Gelap

Warta · 6 Apr 2022 22:45 WIB ·

Pemkab dan BPN Lingga Rakor Redistribusi Tanah Tahun 2022, Target 733 Bidang di 3 Desa


 Bupati Lingga Muhammad Nizar dan Kepala BPN Lingga, Benny Ryanto. Foto: Ist/kepripedia.com Perbesar

Bupati Lingga Muhammad Nizar dan Kepala BPN Lingga, Benny Ryanto. Foto: Ist/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Pemerintah Kabupaten Lingga bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar Rapat Koordinasi Sidang Panitia Pertimbangan Landrefrom atau perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah di Kabupaten Lingga Kegiatan Sertifikasi Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat VIP Kantor Bupati, Rabu (6/4).

Retribusi tanah ini, berimplementasi pada Reforma Agraria yang dimana wilayahnya merupakan bagian dari tanah pertanian dan non pertanian.

Adapun wilayah ini mencakup dua kecamatan yakni Lingga Utara dan Lingga Timur, dengan wilayah lokasi Prioritas Reforma Agraria yaitu sebanyak 733 bidang tanah yang harus segera disertifikatkan.

Bupati Lingga, Muhammad Nizar, menerangkan bahwa Rapat Sidang Panitia Pertimbangan Landreform ini merupakan kegiatan sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah daerah ditengah-tengah masyarakat, guna memberikan kepastian tentang legalitas bidang tanah.

ADVERTISEMENT
advertisement

Nizar berharap apapun kendala yang terjadi di lapangan, seperti tapal batas desa dan lainnya, dapat segera diselesaikan, dengan solusi dan alternatif tertentu dengan melibatkan Tata Pemerintahan dan stakeholder terkait.

“Pemerintah daerah memberikan dukungan, dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan dari kegiatan yang dilakukan dapat membantu, masyarakat kita untuk mendapatkan legalitas kepemilikan tanah,” ujar Nizar.

ADVERTISEMENT

Rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah untuk dapat mendistribusikan kembali kepemilikan dan penguasaan tanah pada tanah-tanah pada penerima yang berhak, dan memenuhi syarat-syarat.

“Ini penting sekali, apalagi ada kegiatan yang ditahun 2021 lalu belum terealisasi, karena ada masyarakat yang belum dapat,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Lingga, Benny Ryanto,  mengungkapkan bahwa yang menjadi kendala saat ini adalah batas antar desa. Karena batas imajiner, membuat masyarakat belum memahami konteks wilayah bidang tanah yang diluar administratif desa. Seperti kepemilikan tanah masyarakat Desa Duara namun masuk di wilayah administratif Desa Sungai Besar dan sebaliknya.

ADVERTISEMENT

“Ini harus diberi pemahaman kepada masyarakat. Karena ini hanya letak tanahnya saja yang diluar administratif desa yang bersangkutan, namun kepemilikan tetap sama. Kalau harus mengikuti KTP kepemilikan tanah, tentu batas desa harus berubah pula,” jelas Benny.

Secara umum, lanjutnya, bidang tanah yang dilakukan redistribusi untuk wilayah di Kecamatan Lingga Utara dan Lingga Timur tersebut adalah tanah-tanah pelepasan kawasan hutan.

“Untuk aset lokasi dan sumber redistribusi tanah ditahun 2022 ini berasal dari kawasan pelepasan hutan, dengan target berada di Desa Duara sebanyak 374 bidang tanah, Desa Sungai Besar sebanyak 309 bidang tanah dan Desa Sungai Pinang sebanyak 50 bidang dengan total 773 bidang tanah,” jelas dia.

ADVERTISEMENT
Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 43 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Logo Holywings Batam Hilang, Tempatnya Tetap Beroperasi

1 Juli 2022 - 21:16 WIB

Ketersediaan Minyak Goreng Curah di Karimun 20 Ton, Harga Eceran Tertinggi Rp 15 Ribu

1 Juli 2022 - 19:21 WIB

Papan Nama Tutupi u-Turn, Jalan Brigjen Katamso Tanjunguncang Rawan Kecelakaan

1 Juli 2022 - 16:52 WIB

Cuaca Buruk, Kapal Ikan Dilaporkan Karam di Pulau Mapur

30 Juni 2022 - 19:08 WIB

Sembako Mahal, DPRD Batam Desak Pemko Gelar Operasi Pasar Murah

30 Juni 2022 - 18:44 WIB

Batu Miring Roboh Akibat Cuaca Ekstrem di Komplek Ruko Karimun

30 Juni 2022 - 16:45 WIB

Trending di Warta
advertisement