Menu

Mode Gelap
ads

Warta · 30 Okt 2021 12:23 WIB

Pemkab Lingga Minta Tambahan Kuota BBM ke BPH Migas dan Pertamina


Bupati Lingga dan Wakil saat bertemu pihak BPH Migas dan Pertamina. Foto: Ist/kepripedia.com Perbesar

Bupati Lingga dan Wakil saat bertemu pihak BPH Migas dan Pertamina. Foto: Ist/kepripedia.com

Pemerintah Kabupaten Lingga berharap Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bisa menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2022 mendatang. Niat ini pun dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Lingga dengan menyambangi kantor BPH Migas, Rabu (27/10) lalu.

Selain penambahan kuota, Pemkab Lingga juga berharap BPH Migas dan Pertamina dapat melakukan pembinaan tata kelola penyaluran BBM di Lingga.

“Bagian Perekonomian Setda Lingga juga memberikan informasi. Ada permasalahan tata kelola penyaluran BBM di Lingga. Peralatan yang digunakan agen penyalur BBM tidak standar. Harapan kita BPH Migas dan Pertamina bisa memastikan itu sebagai regulator dan pengawas,” kata Bupati Lingga, Muhammad Nizar, Jumat (29/10).

Nizar mengungkapkan besaran usulan BBM tahun 2022 yakni golongan minyak Tanah sebanyak 7.242 KL per tahun, biosolar 16.355 KL per tahun, dan BBM jenis premium sebanyak 12.995 KL per tahun.

ads

Tak hanya minta tambahan kuota tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Lingga juga mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian BBM khusus Nelayan (SPBN). Hal ini, lanjut Nizar, dinilai penting karena mayoritas masyarakat Lingga bekerja sebagai nelayan. Kebutuhan BBM untuk nelayan ini per tahun sekitar 13 ribu KL.

Pemerintah Kabupaten Lingga juga sudah merekomendasikan dua calon penyalur baru untuk membuka SPBN tersebut yang berlokasi di Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir, dan Desa Penuba,di Kecamatan Selayar.

Sementara itu, Direktur BBM, Patuan Alfon S, yang menyambut kedatangan rombongan Bupati Lingga dan wakil mengapresiasi langkah tersebut.

Alfon menilai alokasi BBM untuk Kabupaten Lingga tahun 2021 tidak ada masalah. Dari kuota BBM yang diberikan, untuk BBM jenis solar misalnya yang terpakai per 10 Oktober 2021 baru sekitar 73 persen. Artinya, kata Alfons, stok masih sangat besar dan belum tentu habis hingga akhir Desember 2021.

ads

“Kuota 2022 dasarnya pada realisasi 2021. Nah, untuk kuota BBM ini istilahnya pakai sistem pencet balon. Kami tambahkan kuota ke Lingga, berarti harus mengurangi kuota ke daerah lain,” kata Alfons.

Dijelaskan, selama ini Pemkab Lingga dan DPRD Lingga cukup intens berkoordinasi terkait pengelolaan BBM di daerahnya. Pihaknya selalu siap memberikan informasi dan berkoordinasi terkait masalah BBM di Lingga.

Dalam kesempatan itu Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Ketut Gede Ariawan mengaku sudah paham terkait kondisi BBM di Lingga. Menurutnya selama ini koordinasi berjalan dengan baik.

“Saya sudah cukup hafal dengan pejabat Lingga yang mengurus BBM. Sering koordinasi dengan kita. Tapi jangan kalau ada masalah saja, baru rajin berkoordinasi,” imbuh Ketut.



ads
Baca Lainnya

KPPAD Harap Lingga Jadi Kota Layak Anak Tingkat Madya

27 November 2021 - 16:34 WIB

KPPAD: Januari-November 2021 Ada 12 Kasus Kekerasan Anak di Lingga

27 November 2021 - 16:08 WIB

Gubernur Kepri Sampaikan Persoalan Biaya Penanganan PMI ke BNPB

26 November 2021 - 21:29 WIB

Menteri KKP Kunker ke Kepri, Sosialisasi Industri Perikanan Mandiri

26 November 2021 - 21:09 WIB

Kodim 0317/TBK Bantu Fasilitasi Bedah Gadis di Karimun yang Tertelan Jarum Pentol

26 November 2021 - 17:57 WIB

Truk Pengangkut Pakan Ternak Terbalik di Pendakian Bukit Daeng Batam

26 November 2021 - 16:47 WIB

Trending di Warta