Batam — Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi meluncurkan Masterplan Titik Reklame Kota Batam. Masterplan ini memuat 2.481 titik yang akan menjadi acuan penempatan reklame sekaligus pengurusan perizinan bagi pelaku usaha.
Peluncuran berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Senin (12/10/2026), melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam. Kegiatan itu diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Kota Batam, Jefridin. Turut hadir Kepala DPMPTSP Kota Batam Reza Khadafi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Rudi Panjaitan, serta perwakilan BP Batam.
Langkah ini diambil agar penataan reklame di Batam lebih terarah, transparan, dan sesuai ketentuan. Penataan mengacu pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 38 Tahun 2025 sebagaimana diperbarui melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 30 Tahun 2026.
Masterplan ini merupakan hasil kolaborasi Pemko Batam dan BP Batam dalam memetakan titik reklame berdasarkan lokasi dan pengelolaan aset. Sinergi kedua instansi dinilai penting agar penataan dan proses perizinan berjalan selaras, mengingat sebagian besar titik reklame berada di atas aset yang dikelola BP Batam.
“Melalui masterplan ini, kami ingin memastikan penempatan reklame lebih terarah, sesuai ketentuan, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” ujar Jefridin, mewakili Tim Penyelenggaraan Reklame Kota Batam.
Dari total 2.481 titik yang telah dipetakan, sebanyak 1.565 titik berada di atas aset BP Batam, 91 titik di atas aset Pemko Batam, dan dua titik di atas aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, 823 titik lainnya diperuntukkan bagi pemasangan umbul-umbul. Adapun 1.658 titik dialokasikan untuk reklame jenis neon box dan videotron.
Dengan pemetaan tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, ukuran, dan tarif sewa titik reklame sebelum mengajukan permohonan. Informasi itu dapat diakses melalui aplikasi EASY di https://easy.batam.go.id/web/.
Setiap biro reklame dapat mengajukan maksimal lima titik, dengan ketentuan satu reklame untuk setiap titik. Khusus di persimpangan, satu titik hanya dapat dialokasikan kepada satu biro reklame.
Proses pengajuan dimulai dengan pendaftaran dan autentikasi akun. Pemohon kemudian mengurus tahapan prareklame dan memilih titik yang tersedia melalui peta digital. Selanjutnya, tim penataan reklame yang melibatkan unsur Pemko Batam dan BP Batam meninjau lokasi untuk memastikan rencana pemasangan tidak berbenturan dengan utilitas, infrastruktur, maupun rencana pembangunan.
Setelah melalui pembahasan teknis dan dinyatakan memenuhi persyaratan, pemohon melanjutkan proses pembayaran sewa lahan dan memperoleh persetujuan titik reklame. Pemohon juga harus mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta memenuhi ketentuan jaminan pembongkaran dan asuransi konstruksi.
Untuk mendukung kebijakan itu, DPMPTSP Kota Batam menyiapkan pendampingan teknis bagi pelaku usaha yang membutuhkan informasi mengenai prosedur pengajuan.
Melalui masterplan dan sistem perizinan terintegrasi, Pemko Batam berharap penataan reklame semakin tertib dan transparan. Selain memberi kepastian bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan, langkah ini diharapkan mendukung penataan ruang kota yang lebih teratur.
