Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan Rp 30 miliar yang akan dipergunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) di tahun 2022 ini yang akan disalurkan dan diprioritaskan kepada masyarakat tidak mampu dan tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos RI.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyebutkan anggaran Rp 30 miliar ini merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Nantinya, BLT yang diserahkan itu menjadi salah satu cara pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak kenaikan harga BBM.
“Dalam waktu dekat saya akan bahas bersama Bupati dan Wali Kota untuk penyaluran BLT ini,” ujar Ansar.
Ansar menjelaskan kembali, BLT yang dianggarkan ini nantinya diprioritaskan untuk warga yang tidak mampu namun tidak diakomodir dalam DTKS. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang juga memberikan BLT kepada masyarakat yang ada dalam DTKS. Bantuan ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan BBM.
Karenanya, Ansar berharap pemerintah di tingkat kabupaten/kota di Kepri mengawasi penuh penyaluan BLT tersebut, jangan sampai terjadi tumpang tindih penerima BLT.
“Kita koordinasi dengan kabupaten/kota agar penyalurannya tepat sasaran. Jangan sampai yang sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat, malah dapat lagi dari pemerintah daerah. Ini tidak efektif,” jelas Ansar.
Sementara mengenai jumlah dan besaran BLT tersebut yang akan diterima masyarakat, kata Ansar, nantinya akan disesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
“Akan kita bahas dan lakukan perhitungan terlebih dahulu. Karena disesuaikan dengan anggaran yang kita alokasikan,” pungkasnya.
