Warta ยท 29 Okt 2021 11:26 WIB

Pengadaan Barang dan Jual Beli Jabatan Pemprov Kepri Jadi Sorotan KPK


Gubernur Kepri Ansar Ahmad, saat bersama Kepala Satgas Korsupgah Korwil I Sumatera KPK, Azril Zah. Foto: Ismail/kepripedia.com Perbesar

Gubernur Kepri Ansar Ahmad, saat bersama Kepala Satgas Korsupgah Korwil I Sumatera KPK, Azril Zah. Foto: Ismail/kepripedia.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (monev) bersama Pemprov Kepri di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Kamis (28/10).

Kepala Satgas Korsupgah Korwil I Sumatera KPK, Azril Zah, dalam kesempatan tersebut memfokuskan pembahasan pada pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dan jual beli jabatan. Menurutnya, program pencegahan korupsi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Khususnya administrasi pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Menurutnya, target KPK bukan menangkap atau melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat pemerintahan maupun warga sipil. Tetapi, melakukan pencegahan terkait tindak pidana Korupsi.

ads

Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan daerah, manajemen SDM, pengelolaan barang milik daerah dan dana perimbangan haruslah dilakukan dengan jujur. Sehingga, tercipta penyelenggaraan pemerintahan Good Goverment dan Clean Governance.

“Target kami bukan melakukan OTT, karena hal itu hanya cara dan prosedur yang dilakukan sesuai Undang-Undang KPK dalam upaya pencegahan korupsi,” kata Azril Zah.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, memastikan akan memberikan perhatian khusus pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari tindak kejahatan korupsi.

“Sejak awal saya diamanahkan sebagai Gubernur Kepri bersama dengan Ibu Marlin Agustina, kami sudah meneguhkan niat kami untuk memimpin Pemprov Kepri jauh dari tindakan korupsi. Hal ini kami tebalkan dalam misi Provinsi Kepulauan Riau di dalam RPJMD,” ucapnya.

ads

Adapun misi yang dimaksud adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, berprinsip pelayanan dan berwawasan lingkungan.

Ansar juga menyadari jika bidang pengadaan barang dan jasa merupakan area yang rentan terjadinya tindakan korupsi. Untuk itu, Pemprov Kepri telah melakukan beberapa upaya untuk menjamin pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

Diantaranya, menjadikan unit pengadaan barang dan jasa menjadi biro tersendiri melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 73 tahun 2019. Kemduian, melakukan pemenuhan jabatan fungsional PBJ sebanyak 24 orang yang didasarkan pada analisis jabatan.

Lalu, melakukan implementasi e-Procurement secara menyeluruh dengan memanfaatkan aplikasi SPSE, e-Catalogie dan bela pengadaan.

“Dibutuhkan pengawasan dan sistem yang ketat untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Kami menyambut baik kehadiran KPK sehingga bisa memberikan saran dan perbaikan untuk menjalankan pemerintahan yang bersih kedepannya,” tutur Gubernur.

Selain itu, Ansar juga menekankan bila manajemen ASN di Pemprov Kepri tidak mengenal yang namanya transaksional. Saat ini pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilakukan dengan sistem rekrutmen terbuka.

“Sama halnya dengan mutasi dan promosi eselon III dan IV yang didasarkan pada kompetensi masing-masing untuk mencapai filosofi right man on the right place,” demikian Ansar.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung

Penulis: | Editor: Hasrullah


ads
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

Peringati Hari Juang Kartika, TNI AD di Karimun Gelar Aksi Sosial Donor Darah

9 Desember 2021 - 13:18 WIB

3 Remaja di Batam Terancam 7 Tahun Penjara karena Terlibat Aksi Curanmor

9 Desember 2021 - 10:47 WIB

Ilustrasi pencurian sepeda motor

Waspada COVID-19 Varian Omicron yang Lebih Cepat Menular

8 Desember 2021 - 20:50 WIB

Didemo Buruh Soal UMK, Gubernur Ansar: Berunjukrasalah dengan Tertib

8 Desember 2021 - 18:53 WIB

Pemulangan PMI Melalui Batam Diperketat Antisipasi Varian Omicron

8 Desember 2021 - 18:39 WIB

Para PMI Tiba di Batam melalui Pelabuhan Batam Center

Satgas: 7.000 PMI dari Malaysia Akan Pulang Melalui Batam

8 Desember 2021 - 18:21 WIB

Dandim 0316 Batam Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan
Trending di Warta