Menu

Mode Gelap

Kiriman Pembaca · 17 Okt 2023 16:10 WIB

Putusan MK Syarat Cawapres Diuji Rakyat dalam Pemilu Presiden 2024

Tulisan ini tidak mewakili redaksi kepripedia. Seluruh properti dan isi merupakan tanggungjawab penulis


					Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa Perbesar

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa


Ditulis oleh Dr. Andi M. Asrun, SH

Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Univ. Pakuan Bogor


Mahkamah Konstitusi (MK) resmi ketok palu soal gugatan syarat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres)

Putusan MK tersebut tertuang dalam Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945.

ADVERTISEMENT

Putusan ini tidak dapat diubah karena bersifat “final dan mengikat” walaupun “terdapat cacat formil akibat pernah ditarik permohonan oleh Pemohon dan ditarik Kembali Surat Pencabutan Permohonan tersebut” ataupun kontroversi substansial disebabkan “debat kewenangan MK terkait tidak memiliki kewenangan untuk menguji norma undang-undang yang perubahannya diserahkan kepada pembuat undang-undang (DPR-RI) atau disebut open legal policy”.

Pada akhirnya Rakyat Pemilih akan menguji moralitas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Nomor Putusan MK tersebut hanya akan membuka jalan bagi pihak-pihak yang diuntungkan untuk menghadapi Pemilu Presiden 2024, termasuk Walikota Solo Gibran Rakabuming dengan potensi menjadi Calon Wakil Presiden bagi Calon Presiden manapun dalam Pilpres 2024. Sekalipun mendapatkan kesempatan menjadi Cawapres, rakyat Pemilih pada akhirnya akan menentukan pilihannya.

Presiden-Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2024 akan ditentukan oleh rakyat pemilih, bukan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena Putusan MK hanya membuka peluang bagi siapun Calon Wakil Presiden yang diuntungkan oleh Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah membuka kran bagi pengujian syarat “Presidential Threshold 20 persen” sebagaimana diatur dalam UU Pemilu di hadapan MK, karena MK telah berulang kali menolak Permohonan Pengujian Syarat “Presidential Threshold 20 persen” dengan argumentasi bahwa masalah itu adalah “open legal policy”.

Gabung dan ikuti kami di :
Artikel ini telah dibaca 9 kali


whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Media Massa dan Propaganda dalam Ancaman Konflik di Laut China Selatan Terhadap Kedaulatan Indonesia

29 Mei 2024 - 15:20 WIB

Ilustrasi media massa dan konflik di laut china selatan

Senam Goyang Gemoy Prabowo-Gibran Daerah 3T Anambas

30 Januari 2024 - 13:06 WIB

Senam goyang gemoy prabowo gibran

Dampak Jika Skripsi Dihapus sebagai Syarat Kelulusan Bagi Mahasiswa

27 September 2023 - 10:23 WIB

Ilustrasi skripsi

Berkolaborasi untuk Kemakmuran Bersama: Kontribusi MUI dalam Membangun Indonesia yang Maju Secara Ekonomi Melalui Keberagaman

18 Juli 2023 - 15:35 WIB

Muh arifin

Bahasa Indonesia Dalam Pengembangan Karakter di Masyarakat 

12 Juli 2023 - 13:50 WIB

cnxi7hlrdxhsyajwj8j0

Perang Sarung, Salahkah?

13 April 2023 - 22:59 WIB

OPINI Chandra Wati
Trending di Netizen