Menu

Mode Gelap

Warta · 12 Apr 2022 17:07 WIB ·

Revisi Perda Retribusi Disahkan, Pemprov Targetkan Rp 8 Miliar Pendapatan dari RPTKA


 Penandatanganan Revisi Perda Retribusi. Foto: Istimewa Perbesar

Penandatanganan Revisi Perda Retribusi. Foto: Istimewa

ADVERTISEMENT
advertisement

DPRD dan Pemprov Kepri mengesahkan Peraturan Daerah (perda) perubahan ketiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, khususnya terkait Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Selasa (12/4).

Ketua Panitia khusus (Pansus), Sahat Sianturi, menyebut dengan disahkan perda tersebut, maka Pemprov Kepri berwenang memungut retribusi RPTKA yang bersumber dari dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKPTKA).

ADVERTISEMENT
advertisement

“Kalau tidak segera disahkan, maka retribusi RPTKA tetap masuk ke kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” katanya saat menyampaikan laporan akhir pada sidang paripurna di Gedung DPRD Pemprov Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Sahat menyebut dalam perda tersebut diatur bahwa pemberi kerja membayarkan retribusi kepada pemerintah daerah atas setiap TKA yang dipekerjakan.

ADVERTISEMENT
advertisement

Adapun tarif retribusi yang berlaku saat ini di Provinsi Kepri untuk per-TKA, per bulan sekitar 100 Dolar Amerika.

Menurutnya, DPRD dan Pemprov Kepri sudah menargetkan total pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi RPTKA di APBD 2022 sebesar Rp 8 miliar.

ADVERTISEMENT

“Sebenarnya pengesahan Perda RPTKA ini terlambat, karena kita sudah kehilangan potensi PAD selama kurang lebih 6 bulan atau sekitar Rp4 miliar. Kondisi ini memang tak diharapkan, makanya pengesahan perda digesa guna menyelamatkan potensi PAD kita,” ujar Sahat.

Politisi PDI Perjuangan itu pun menyarankan agar dana retribusi penggunaan TKA tersebut dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas SDM, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri.

Ia juga menodorong pemprov menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan menyangkut pengawasan TKA, memprioritaskan penempatan tenaga kerja lokal.

ADVERTISEMENT

“Meskipun sudah ada perda retribusi TKA, namun tenaga kerja lokal tak boleh diabaikan, tetap harus jadi prioritas oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.

Baca: Ansar Ahmad Targetkan 8 Miliar dari Tenaga Kerja Asing

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, berterima kasih karena pembahasan perda tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif daa kurun waktu 1,5 bulan sejak diajukan pemprov pada tanggal 23 Februari 2022.

ADVERTISEMENT

Ansar menyebut penyusunan perda ini setelah pemerintah pusat pada awal 2022 menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mana salah satu amanat bahwa setiap daerah harus menyusun ranperda terhadap semua jenis pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam perda sebagai dasar hukum.

“Pembahasan berjalan baik sesuai tahap per Undang-Undangan yang berlaku,” ucap Ansar.

Menurut Ansar perda ini merupakan salah satu perda strategis dalam upaya optimalisasi PAD, di mana potensi retribusi RPTKA diproyeksi Rp8 miliar dan sudah dianggarkan di dalam APBD 2022.

ADVERTISEMENT

Mantan Legislator DPR RI itu optimistis dengan perkembangan penanaman modal asing di Kepri, maka dapat dipastikan jumlah TKA akan semakin meningkat, sehingga ikut mendongkrak potensi kenaikan PAD.

“Draf perda ini segera dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi. Kita gesa supaya dipercepat agar retribusi penggunaan TKA dapat terealisasi sesuau target,” demikian Ansar.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 74 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Bawaslu Lingga Gelar Sosialisasi Undang-undang Pemilu 2024

5 Juli 2022 - 23:30 WIB

SMAN 1 Batam Umumkan Kelulusan PPDB, 288 Siswa Diterima

5 Juli 2022 - 20:51 WIB

Rutan Tanjungpinang Kembali Buka Jam Besuk Bagi Anggota Keluarga

5 Juli 2022 - 20:34 WIB

Penyebaran Hewan Kurban di Tanjungpinang Diperketat, Sapi Diperiksa Sebelum Dijual ke Masyarakat

5 Juli 2022 - 20:20 WIB

Lapas Perempuan Batam Kembali Buka Kunjungan Tatap Muka

5 Juli 2022 - 13:14 WIB

HUT ke 76 Bhayangkara, Bupati Rafiq Beri Penghargaan ke Polres Karimun

5 Juli 2022 - 12:37 WIB

Trending di Warta
advertisement