Menu

Mode Gelap

Nasional · 6 Des 2022 13:24 WIB

RKUHP Disahkan Jadi Undang-undang


					Ilustrasi RKUHP. Foto: Net Perbesar

Ilustrasi RKUHP. Foto: Net

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU).

RKUHP yang kontroversial itu disahkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selasa (6/12), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

ADVERTISEMENT

“Apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat disahkan menjadi undang-undang?” ujar Dasco kepada peserta sidang.

“Setuju,” jawab anggota yang hadir secara fisik maupun virtual.

Sebelumnya, pada Kamis (24/11) lalu, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan RKUHP pada pembahasan tingkat I. Sesuai mekanisme yang ada, kesepakatan itu kemudian dibawa ke rapat paripurna.

Dikutip dari laman resmu DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya memastikan pasal-pasal krusial dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah banyak direformulasi sesuai masukan masyarakat.

Ia menilai, RKUHP hanya perlu disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan polemik sebagaimana yang terjadi pada 2019 lalu.

“Bahwa ada pasal yang masih dirasa kontroversial, saya rasa kemarin sudah jadi bahan pertimbangan teman-teman dan kami lakukan kajian. Ada partai-partai yang menerima dengan catatan, mayoritas menerima dengan catatan,” jelas Dasco.

Ia menambahkan, DPR dan pemerintah harus melakukan sosialisasikan kepada masyarakat mengenai hal-hal krusial supaya masyarakat mengerti.

ADVERTISEMENT

“Karena ada beberapa pasal sebenernya sudah kita harmonisasikan, harusnya enggak jadi polemik,” imbuhnya.

Di sisi lain, menurutnya RKUHP sudah dikaji dengan matang. Namun demikian, masyarakat yang menolak dengan KHUP itu dapat menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi.

“Kita kan ada jalur konstitusional. Yang tidak puas boleh upaya ke MK misal. Karena kita punya RKUHP sudah saat. Kita ini kan sudah lama terhenti. Sudah pernah dihentikan, dibahas lagi, dihentikan, dibahas lagi, dan kali ini tinggal pasal krusial yang sebenarnya menurut kita kalau disosialisasikan, bisa diterima dengan baik di masyarakat,” demikiannya.

ADVERTISEMENT
Gabung dan ikuti kami di :

Berita ini dikutip dari CNBC

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Mulai Siapkan Diri, Ini Bocoran Jadwal Penerimaan CPNS 2024

7 Mei 2024 - 12:58 WIB

64fe8285acaaa

Pasca Sidang Sengketa di MK, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024

24 April 2024 - 17:07 WIB

Ketua KPU dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka

Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H Jatuh Pada 10 April 2024

8 April 2024 - 22:51 WIB

PP Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H jatuh 10 April

Rancangan PP, Anggota TNI/Polri Bisa Isi Jabatan ASN

13 Maret 2024 - 20:50 WIB

Menpan RB Anwar Anas

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024

10 Maret 2024 - 19:48 WIB

Ilustrasi ramadhan 1445 H

Edaran Menag untuk Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri: Aturan Soal Speaker hingga Khutbah

10 Maret 2024 - 18:59 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Trending di Nasional