Serapan penerimaan dan belanja pada APBD Kepri 2022 masih belum optimal. Berdasarkan data Biro Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Kepri, hingga 15 Juli 2022 realisasi pendapatan pelaksanaan APBD mencapai Rp 1,575 triliun atau 45,26 persen.
Sedangkan target pendapatan yang disepakagi sebesar Rp. 3,480 triliun.
Kemudian, realisasi belanja keuangan APBD baru sekitar 35,77 persen atau sebesar Rp 1,384 triliun, dan realisasi fisik mencapai 40,93 persen. Sementara total, APBD Kepri 2022 sebesar Rp. 3,870 triliun.
Selanjutnya, dari total 43 OPD di lingkungan Pemprov Kepri, hanya 14 OPD yang realisasi keuangan dan fisiknya mencapai target pada Juni 2022.
Sementara, 15 OPD lainnya hanya mencapai target realisasi fisik, dan 14 OPD lagi malah belum mencapai target fisik dan keuangannya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegasakn seluruh OPD menggesa serapan belanja keuanga dan fisik.
“Intinya setiap usai rapat evaluasi mingguan seperti ini, kepala OPD tindaklanjut ke masing-masing OPD-nya supaya ada pergerakan,” tegasnya saat memimpin langsung rapat evaluasi pencapaian realisasi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (18/7).
Kemudian 7 kegiatan strategis yang bersumber dari dana pinjaman PT. SMI dengan total Rp 179 miliar. Hingga kini, baru terealisasi sebesar Rp. 20,8 miliar atau 11,57 persen, dengan realisasi fisik sebesar 22,34 persen.
Ansar menyebut, untuk mencairkan dana tersebut masih ada 2 langkah lagi yang harus dipersiapkan. Yakni, adanya keterlibatan BPKP dalam pinjaman resmi tersebut.
“7 proyek dengan sumber dana pinjaman PT. SMI, saat ini kita masih mengupayakan untuk percepatan. Tinggal 1 langkah lagi dimana Kemendagri minta keterlibatan BPKP dalam hal ini. Untuk itu akan kita percepat,” sebut Ansar.
Selain itu, dalan rapat juga dibahas percepatan progres pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di Kepri telah mencapai komitmen sebesar 49,77 persen.
Namun demikian, masih ada 5 kabupaten/kota yang capaian P3DN-nya belum mencapai komitmen.
Oleh karena itu, Ansar meminta Biro PBJ bersama kabupaten/kota segera mencapai dan mempertahankan komitmen P3DN.
“Surati kembali kabupaten kota, jika perlu lakukan pendampingan. Di Bulan Agustus sewaktu-waktu Presiden Jokowi akan membuka data ini secara nasional. Disini kita mengejar capaian tertinggi,” harap Ansar.
