Menu

Mode Gelap
ads

Warta · 19 Nov 2021 19:57 WIB

Setelah Gaji 23 Bulan Tak Dibayar, Kini BPJS Nurhayati Diputus


Kondisi Nurhayati dari gambar yang ditunjukkan kuasa hukumnya, Leo Halawa. Foto: Zalfirega/kepripedia.com Perbesar

Kondisi Nurhayati dari gambar yang ditunjukkan kuasa hukumnya, Leo Halawa. Foto: Zalfirega/kepripedia.com

Bak pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami oleh Nurhayati, mantan karyawan PT Ghim Lhi Indonesia di Batam yang melaporakan perusahaannya ke Menteri Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu karena gajinya selama 23 bulan tak dibayar.

Nasibnya kian terombang-ambing, di tengah kondisi sakit setelah mengalami kecelakaan kerja, ia terpaksa menanggung beban sendiri. Pasalnya kini pihak perusahaan telah memutus BPJS Ketenagakerjaan milik Nurhayati.

“Sudah dua hari lalu BPJS diputus oleh pihak perusahaan,” ujar kuasa hukum Nurhayati, Filemon Halawa pada kepripedia, Jumat (19/11).

Akibatnya, Nurhayati tidak bisa lagi berobat karena tidak ada biaya. Padahal selama ini pengobatannya masih ditanggung oleh pihak perusahaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

ads

Baca: Disnaker Batam Akui Sudah Mediasi Kasus Karyawan Tak Digaji 23 Bulan

“Tahu waktu berobat tak bisa berobat BPJS ditolak, karena sudah putus hubungan,” ujarnya.

Saat situasi dan kondisi sekarang, Nurhayati sangat berharap bisa berobat dengan tanggungan BPJS. Namun harapan itu tampak harus pupus.

“Klien saya masih butuh untuk perobatan, ini diputus secara sepihak, sudah jelas ada dugaan pidana ini,” ujar advokat yang biasa disapa Leo ini.

ads

Baca: Dianggap Telantarkan Karyawan, Satu Perusahaan di Batam Dilaporkan

Dia berharap perusahaan segera bayar hak-haknya serta menanggung seluruh pengobatan Nurhayati yang mengalami luka serius di bagian kepala.

Sebelumnya pula, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam menyebutkan terkait kasus yang menimpa Nurhayati karyawan PT Ghim Lhi Indonesia yang tak dibayar gaji 23 bulan karena laka kerja telah diberikan rekomendasi.

“Kasus yang menimpa karyawan itu tahun 2017 dan sudah kita mediasikan,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Batam, Rudi Sakyakirti beberapa waktu lalu.

Dalam mediasi tersebut, pihak Disnaker meminta perusahaan untuk membayar hak Nurhayati terhitung sejak Maret 2020 hingga November 2021 dengan total keseluruhan Rp 91.093.299. Nominal itu sudah termasuk tunjangan hari raya.

Kesepakatan itu, kata dia, dihadiri oleh Nurhayati dan para pihak terkait yang hasilnya disepakati surat anjuran dan dianjurkan kepada perusahaan untuk membayar upahnya. Namun ketika itu perusahaan menyatakan menolak.

“Jadi kita rekomendasikan kasus itu ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” terang Rudi.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung



ads
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

Hari Ini, Batam Nihil Kasus Baru COVID-19

30 November 2021 - 16:13 WIB

Tahun Depan Insentif Honere Karimun Naik, Diprediksi di Atas Rp. 1 Juta

30 November 2021 - 14:33 WIB

Ada Gangguan, Berikut Jadwal Pemadaman Listrik di Batam Hari Ini

30 November 2021 - 14:26 WIB

PPKM Level 3 Nataru, Pemprov Kepri Bakal Segera Keluarkan Surat Edaran

30 November 2021 - 14:02 WIB

Pemprov Kepri Pertimbangkan Syarat Antigen untuk Perjalanan di Kepri Selama Nataru

30 November 2021 - 13:46 WIB

Wawako Batam Serahkan SK Pengangkatan 130 PNS Lulusan Tahun 2019

30 November 2021 - 11:58 WIB

Trending di Warta